Pemerintah Rencanakan Penyaluran LPG 3 Kg Berbasis Desil

Berdasarkan data BPS per pertengahan 2026, tingkat kemiskinan nasional masih berada di kisaran 8,5 hingga 9 persen, sementara harga LPG non-subsidi 12 kilogram (kg) terus bergerak di atas Rp 300 ribu per tabung. Di tengah kondisi itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dikabarkan menyiapkan skema penyaluran LPG 3 kg berbasis desil, yakni metode pengelompokan penduduk ke dalam sepuluh kelompok kesejahteraan mulai dari desil terbawah hingga tertinggi. Tujuannya sederhana di atas kertas: memastikan subsidi energi yang mencapai puluhan triliun rupiah per tahun benar-benar sampai ke rumah tangga paling membutuhkan, bukan tersebar ke kelompok yang sebenarnya mampu membeli LPG dengan harga pasar.

Konteks Fiskal: Anggaran Subsidi yang Terus Membengkak

Subsidi LPG 3 kg merupakan salah satu pos belanja energi terbesar dalam APBN. Pada tahun anggaran 2025, alokasi untuk komoditas ini mencapai sekitar Rp 100 triliun, mengalami kenaikan tajam dibandingkan 2022 yang masih berada di kisaran Rp 50 triliun. Kuota penyaluran resmi berkisar pada 6,5 hingga 7,5 juta ton per tahun, namun konsumsi riil masyarakat konsisten melampaui batas tersebut. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang kerap dirujuk pemerintah memperlihatkan tren yang memprihatinkan: hanya sekitar 25 hingga 35 persen subsidi yang dinikmati 40 persen penduduk terbawah. Sisanya mengalir ke rumah tangga menengah dan pelaku usaha mikro yang memilih LPG 3 kg karena harganya hanya sekitar Rp 20 ribu per tabung, jauh lebih murah dibandingkan LPG non-subsidi.

Di Satu Sisi: Efisiensi Anggaran dan Keadilan Penargetan

Pro: Dari kacamata fundamental fiskal, desilisasi menawarkan perbaikan rasio efektivitas subsidi yang selama ini tergolong rendah. Jika penyaluran berhasil dibatasi pada empat desil terbawah — kurang lebih 18 juta rumah tangga miskin dan rentan miskin — pemerintah berpotensi menghemat belanja hingga belasan triliun rupiah per tahun. Penghematan itu dapat dialokasikan ulang, misalnya menambah jatah kuota penerima manfaat yang selama ini kekurangan atau memperkuat belanja produktif lainnya. Skema berbasis data seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Elektronik (DTSEN) juga berpotensi menekan kebocoran akibat komersialisasi, ketika LPG subsidi dijual kembali ke rumah makan atau diolah menjadi gas isi ulang ilegal. Bagi pasar, belanja subsidi yang lebih terarah umumnya dibaca sebagai sinyal disiplin fiskal yang menopang sentimen pasar dan valuasi surat utang pemerintah.

"Penargetan berbasis desil hanya efektif jika data dasarnya akurat dan mekanisme koreksinya cepat. Tanpa itu, penghematan di atas kertas bisa berubah menjadi masalah distribusi di lapangan," ujar seorang ekonom energi di Jakarta.

Di Sisi Lain: Risiko Eksklusi dan Beban Rumah Tangga Rentan

Kontra: Persoalan terbesar terletak pada akurasi data. Rumah tangga rentan yang kerap berpindah pekerjaan — buruh harian, pengemudi daring, pedagang keliling — berisiko tercatat di desil yang lebih tinggi sehingga kehilangan akses. Fenomena ini disebut eksklusi, yakni kondisi ketika penerima yang berhak justru tersingkir dari daftar. Dampaknya nyata terhadap likuiditas rumah tangga: mereka terpaksa membeli LPG 12 kg yang harganya belasan kali lebih mahal, beralih ke kayu bakar yang berdampak buruk bagi kesehatan, atau menambah belanja energi hingga menggerus portofolio konsumsi keluarga. Pengalaman penyaluran bantuan sosial era pandemi juga menunjukkan kesenjangan data tidak pernah nol. Ada pula risiko antrean panjang dan kelangkaan di pangkalan, sebagaimana sempat terjadi di sejumlah daerah ketika kuota diperketat.

Implikasi Inflasi dan Proyeksi ke Depan

Jika transisi tidak dikelola hati-hati, tekanan harga energi di tingkat rumah tangga dapat mendorong indeks harga konsumen bergerak naik, meski kontribusinya diperkirakan moderat karena porsi LPG dalam keranjang inflasi relatif kecil. Bank Indonesia pun perlu memantau efek lanjutan terhadap ekspektasi inflasi. Di sisi eksternal, kebutuhan impor LPG nasional yang masih di atas 6 juta ton per tahun membuat capital outflow dan pelemahan nilai tukar tetap menjadi faktor pemantau, mengingat harga LPG dunia bergerak mengikuti siklus year-on-year yang tidak selalu bersahabat. Pemerintah diperkirakan menggelar uji coba terbatas sebelum penerapan penuh, disertai masa transisi bagi rumah tangga yang belum terdata. Kuncinya ada pada tiga hal: pemutakhiran data yang berkelanjutan, kanal pengaduan yang responsif, dan jaminan pasokan di pangkalan. Tanpa ketiganya, efisiensi anggaran akan dibayar mahal oleh kelompok yang paling tidak mampu menanggungnya.