Peta Jalan Mitigasi Utang Disorot, Purbaya Andalkan Kepatuhan Pajak

Berdasarkan data Kementerian Keuangan per pertengahan 2026, posisi utang pemerintah pusat berada di kisaran Rp9.000 triliun atau sekitar 40 persen dari produk domestik bruto. Level tersebut masih aman dibanding plafon 60 persen yang dirujuk Undang-Undang Keuangan Negara, tetapi tren year-on-year akumulasi utang yang mengalami kenaikan dalam lima tahun terakhir menimbulkan kegelisahan di Senayan. Tekanan Badan Anggaran DPR RI agar eksekutif segera menuntaskan peta jalan (roadmap) mitigasi utang akhirnya berbuah respons resmi dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Mantan analis bank investasi itu menegaskan pemerintah tidak akan memilih jalan pintas dengan terus menerbitkan utang baru, melainkan menempuh penguatan sisi penerimaan melalui kepatuhan pajak.

Dalam pandangan Purbaya, akar persoalan fiskal Indonesia bukan pada besarnya utang, melainkan pada tipisnya penerimaan negara. Rasio pajak nasional masih tertahan di kisaran 10,2 persen dari PDB pada 2024, jauh di bawah rata-rata negara tetangga di kawasan yang umumnya berkisar 12 hingga 14 persen. Dengan basis penerimaan yang sempit, hampir setiap program belanja besar berujung pada penerbitan surat utang negara. Karena itu, peta jalan mitigasi yang didorong Banggar dinilai relevan, sepanjang isinya tidak berhenti pada restrukturisasi portofolio utang semata, tetapi menyentuh reformasi penerimaan.

Utang Bukan Satu-Satunya Jalur

Narasi utama yang diusung kementerian sederhana: naikkan kepatuhan wajib pajak, maka kebutuhan utang baru dapat ditekan secara struktural. Perhitungan sederhana menunjukkan setiap kenaikan rasio pajak sebesar satu persen berpotensi menambah penerimaan lebih dari Rp200 triliun per tahun, mengingat nominal PDB Indonesia kini mendekati Rp24.000 triliun. Sumber potensialnya jelas: dari sekitar 60 juta wajib pajak orang pribadi yang terdaftar, baru sebagian yang menyampaikan surat pemberitahuan tahunan secara rutin, sementara sektor digital dan profesi berpenghasilan tinggi masih menyisakan celah kepatuhan yang lebar.

Di satu sisi, pendekatan ini fundamental dan berkelanjutan. Kepatuhan pajak yang membaik memperlebar ruang fiskal, menurunkan ketergantungan pada pembiayaan utang, dan pada gilirannya menekan rasio utang terhadap PDB secara organik tanpa harus memangkas belanja pembangunan secara drastis. Di sisi lain, ada catatan kritis yang tak bisa diabaikan. Reformasi administrasi pajak membutuhkan waktu bertahun-tahun, sementara kebutuhan belanja infrastruktur, pendidikan, dan subsidi bersifat segera. Bila target kepatuhan gagal tercapai, pemerintah tetap terjebak pada opsi lama: menerbitkan utang baru dengan beban bunga yang terus membengkak, yang tahun ini saja dialokasikan di kisaran Rp500 triliun dalam anggaran.

Dua Sisi Peta Jalan Mitigasi Utang

Dari kacamata pasar, komitmen merumuskan peta jalan mitigasi membawa sinyal positif. Investor global umumnya menghargai kerangka kebijakan yang eksplisit karena mengurangi ketidakpastian. Sentimen positif semacam ini tercermin pada imbal hasil surat berharga negara yang relatif terjaga di kisaran 6,5 hingga 7 persen untuk tenor sepuluh tahun, serta stabilnya aliran masuk dana portofolio asing ke pasar surat utang domestik sepanjang tahun berjalan, meski risiko capital outflow tetap mengintai bila sentimen global memburuk. Peringkat kredit Indonesia yang bertahan pada level investasi juga memberi ruang likuiditas nyaman bagi pemerintah dalam mendanai defisit.

Namun di sisi lain, peta jalan yang terlalu berfokus pada penurunan utang dapat berbalik menjadi bumerang. Pengetatan fiskal berlebihan berisiko memangkas belanja produktif dan melambatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga penyebut PDB ikut menyusut dan rasio utang justru sulit turun. Sejumlah ekonom mengingatkan kualitas utang lebih penting daripada kuantitasnya. Utang yang dipinjamkan untuk proyek berdaya hasil tinggi akan membayar dirinya sendiri, sementara utang untuk menutup kebocoran anggaran hanya memindahkan beban ke generasi berikutnya. Mitigasi yang sehat karenanya harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas belanja, bukan sekadar memangkas nominal utang.

Sinyal ke Pasar dan Proyeksi ke Depan

Ke depan, keberhasilan strategi ini akan diuji dua indikator kunci. Pertama, tren rasio pajak yang ditargetkan naik bertahap sekitar 0,2 hingga 0,3 persen per tahun hingga menembus level yang lebih sehat dalam proyeksi jangka menengah. Kedua, lintasan rasio utang terhadap PDB yang diharapkan stabil di bawah 40 persen, memberi ruang fiskal menghadapi siklus bunga global yang masih penuh ketidakpastian. Sentimen pasar akan memantau konsistensi eksekusi, termasuk digitalisasi administrasi perpajakan, penguatan penagihan tunggakan, dan penerapan sistem inti baru yang menjadi tulang punggung modernisasi. Indeks persepsi biaya kepatuhan juga menjadi tolok ukur apakah kemudahan bagi wajib pajak benar-benar terasa.

Bagi pembaca awam, pesan kebijakan ini dapat diterjemahkan sederhana: negara berupaya berhenti berutang untuk menutup lubang anggaran, dan menggantinya dengan mengajak warga membayar pajak sesuai kewajiban yang seharusnya. Bila kepatuhan benar-benar membaik, beban bunga dapat ditekan, valuasi aset domestik membaik di mata investor, dan ruang belanja sosial ikut melebar. Sebaliknya, bila eksekusi mandek, peta jalan mitigasi berisiko menjadi dokumen administratif tanpa daya ubah. Pertarungan antara disiplin fiskal dan realitas politik anggaran kini tinggal menunggu pembuktian pada realisasi kuartal-kuartal berikutnya.