Rumah Mulai Rp 120 Juta Hadir di Danantara Housing Expo 2026

Berdasarkan data BPS per Agustus 2026, perekonomian Indonesia tercatat tumbuh 5,08 persen year-on-year pada kuartal II, dengan inflasi terjaga di level 2,14 persen dan BI Rate yang mengalami penurunan ke kisaran 4,75 persen. Pada fundamental makro yang relatif sejuk itulah Pemerintah bersama BPI Danantara meluncurkan Danantara Housing Expo 2026, pameran properti nasional yang menawarkan unit hunian dengan harga mulai Rp 120 juta. Expo ini dirancang sebagai instrumen percepatan program 3 juta rumah per tahun, sekaligus menarik sentimen pasar properti kembali ke wilayah positif setelah beberapa tahun mengalami tekanan.

BPI Danantara, badan pengelola investasi kedaulatan yang membawahi portofolio BUMN dengan aset di bawah pengelolaan yang dilaporkan menembus Rp 14.000 triliun, menempatkan perumahan sebagai salah satu pilar investasi domestik. Dalam pameran yang berlangsung sepanjang pekan ini, ratusan pengembang memamerkan puluhan ribu unit, mulai dari segmen bersubsidi hingga komersial, dengan skema uang muka mulai nol persen, tenor kredit hingga 30 tahun, serta integrasi fasilitas FLPP dan BP Tapera. Danantara juga membuka skema pembiayaan bagi pengembang agar sisi pasokan tidak menjadi hambatan.

Selama empat hari penyelenggaraan, panitia menargetkan kunjungan sekitar 150 ribu pengunjung dan nilai transaksi awal, mulai dari booking fee hingga akad kredit, sebesar Rp 5 triliun. Angka itu setara dengan sekitar 25 ribu unit pada segmen menengah, atau potensi kontribusi sekitar 0,8 persen terhadap target tahunan. Penyelenggara menyebut expo akan dijadwalkan setiap semester agar pipeline pasokan dan permintaan tetap terjaga.

Backlog Besar, Jendela Kebijakan Terbuka

Urgensi program dapat dibaca dari data kepemilikan hunian. BPS mencatat backlog perumahan, yakni kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan rumah layak huni, masih berada di kisaran 12,7 juta unit, dengan kebutuhan tambahan sekitar 800 ribu unit per tahun. Sementara itu, alokasi FLPP 2026 mencapai sekitar Rp 30 triliun untuk membiayai lebih dari 300 ribu unit, mengalami kenaikan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Sektor konstruksi sendiri menyumbang sekitar 10 persen produk domestik bruto dan menyerap sekitar 1,5 juta tenaga kerja, sehingga stimulus perumahan memiliki efek berganda yang besar terhadap ekonomi riil.

Sentimen pasar turut membaik. Indeks saham properti dan real estate mengalami kenaikan sejak awal tahun seiring ekspektasi pelonggaran suku bunga, sementara valuasi emiten properti yang sempat tertekan pada 2024 hingga 2025 mulai menarik kembali investor domestik. Meski demikian, risiko capital outflow dari pasar berkembang tetap mengintai apabila ketidakpastian global kembali menguat.

Di Satu Sisi: Injeksi Likuiditas dan Efek Berganda

Di satu sisi, expo semacam ini memberikan suntikan likuiditas langsung kepada pengembang skala menengah dan kecil yang selama ini sulit mengakses pembiayaan. Pemulihan offtake, alias tingkat penyerapan unit oleh pembeli, memicu permintaan material bangunan, jasa konstruksi, hingga lapangan kerja baru. Bagi perbankan, rasio kredit properti terhadap total kredit yang masih berada di kisaran 9 hingga 10 persen tergolong sehat dan menyisakan ruang ekspansi tanpa menambah kerentanan sistemik.

Di Sisi Lain: Ujian Tepat Sasaran dan Kualitas Aset

Di sisi lain, kritik pun mengemuka. Sejumlah ekonom menilai keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah unit terjual, melainkan dari rasio hunian yang benar-benar terhuni. Pengalaman program serupa menunjukkan banyak unit bersubsidi berdiri jauh dari pusat ekonomi, sehingga biaya komuter menggerus daya beli rumah tangga berpenghasilan rendah. Kekhawatiran lain menyasar kualitas aset: bila standar konstruksi dikorbankan demi mengejar target, rasio kredit bermasalah sektor properti berpotensi mengalami kenaikan dalam tiga hingga lima tahun. Subsidi yang terlalu luas juga dapat menekan ruang fiskal untuk belanja sosial lainnya.

'Keberhasilan program 3 juta rumah tidak boleh diukur dari serah terima kunci semata. Indikator yang lebih penting adalah rasio hunian terhuni, ketersediaan infrastruktur pendukung, dan keberlanjutan angsuran rumah tangga,' ujar seorang ekonom infrastruktur dari lembaga kajian kebijakan perumahan.

Proyeksi: Daya Beli Menjadi Penentu

Proyeksi ke depan menuntut konsistensi kebijakan. Dengan asumsi BI Rate bertahan di bawah 5 persen, biaya kredit pemilikan rumah relatif terjangkau, namun daya beli tetap menjadi variabel penentu mengingat pertumbuhan upah riil yang moderat. Pemerintah ditantang menyinergikan insentif fiskal, likuiditas Danantara, dan percepatan infrastruktur agar expo tidak berhenti sebagai seremoni, melainkan menjadi tren struktural dalam pemenuhan hunian. Di satu sisi momentumnya menguntungkan; di sisi lain, eksekusi di lapangan itulah yang menentukan apakah target 3 juta rumah terwujud atau sekadar menjadi angka di atas kertas.