Pemerintah Kaji Ulang Penentuan Desil, Tunggu Sensus Ekonomi BPS

JAKARTA — Pemerintah membuka peluang untuk mengkaji ulang penentuan desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya memastikan data kemiskinan yang digunakan untuk menyalurkan subsidi benar-benar akurat dan tepat sasaran. Kajian ulang tersebut akan menunggu hasil Sensus Ekonomi 2026 yang tengah disiapkan Badan Pusat Statistik (BPS).

Wacana ini mengemuka di tengah rencana pemerintah membatasi pembelian BBM subsidi berdasarkan data desil. Penentuan desil yang selama ini menjadi dasar klasifikasi tingkat kesejahteraan masyarakat dinilai perlu dievaluasi agar tidak ada kelompok masyarakat yang justru tercecer dari daftar penerima bantuan.

Apa Itu Desil dalam DTSEN?

Desil adalah pengelompokan penduduk menjadi sepuluh lapisan berdasarkan tingkat kesejahteraan, dari desil 1 sebagai kelompok paling miskin hingga desil 10 sebagai kelompok paling mampu. Dalam DTSEN, data desil menjadi instrumen utama untuk menentukan siapa yang berhak menerima program bantuan sosial, termasuk subsidi energi dan pangan.

Namun, sejumlah kalangan menyoroti potensi ketidaktepatan data desil yang beredar saat ini. Para ekonom menilai ketidakakuratan data dapat berujung pada salah sasaran subsidi, baik berupa subsidi yang dinikmati kelompok mampu maupun warga miskin yang justru kehilangan haknya.

"Evaluasi terhadap penentuan desil adalah sebuah keniscayaan. Data yang tidak mutakhir hanya akan menghasilkan kebijakan yang tidak tepat sasaran," demikian pandangan yang berkembang di kalangan pengamat kebijakan publik.

Sensus Ekonomi 2026 Jadi Landasan Evaluasi

Pemerintah memilih menunggu hasil Sensus Ekonomi 2026 dari BPS sebagai pijakan evaluasi. Sensus ini diharapkan memberikan gambaran terkini mengenai struktur ekonomi rumah tangga, termasuk perubahan mata pencaharian dan tingkat pendapatan masyarakat yang selama beberapa tahun terakhir banyak berubah akibat dinamika ekonomi yang bergerak cepat.

Sensus Ekonomi menjadi sumber data paling komprehensif untuk memetakan kondisi ekonomi masyarakat. Hasilnya nanti akan dibandingkan dengan data DTSEN yang berlaku untuk melihat seberapa jauh kesenjangan antara data lama dan kondisi lapangan terbaru. Proses ini diyakini akan menghasilkan klasifikasi desil yang lebih akurat.

Kaitan dengan Rencana Pembatasan BBM Subsidi

Urgensi kajian ulang ini semakin terasa seiring rencana pemerintah menggunakan data desil untuk membatasi pembelian BBM subsidi. Kebijakan tersebut bertujuan memastikan subsidi energi hanya dinikmati masyarakat yang benar-benar berhak. Namun, jika data desil yang dipakai tidak akurat, kebijakan ini berisiko melahirkan gelombang protes dari masyarakat yang merasa haknya dirampas tanpa dasar yang jelas.

Pemerintah pun menegaskan bahwa pembatasan BBM subsidi tidak akan menghilangkan hak masyarakat miskin. Data desil hanya menjadi salah satu instrumen verifikasi, dan nantinya akan tersedia mekanisme pengaduan bagi warga yang merasa datanya keliru atau tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Prospek Kebijakan Berbasis Data ke Depan

Langkah pemerintah menunggu hasil sensus menunjukkan keseriusan untuk membangun kebijakan berbasis data. Meski prosesnya membutuhkan waktu yang tidak singkat, pendekatan ini dinilai jauh lebih baik dibandingkan memaksakan kebijakan dengan data yang sudah tidak relevan dengan kondisi terkini.

"Lebih baik menunda kebijakan daripada menjalankannya dengan data yang salah. Kesalahan data akan membebani anggaran negara dan pada akhirnya merugikan masyarakat kecil," ujar seorang peneliti kebijakan sosial.

Ke depan, pemerintah diharapkan tidak hanya mengandalkan sensus sepuluh tahunan, tetapi juga memperbarui data secara berkala melalui integrasi berbagai sumber, seperti data kependudukan, pajak, dan layanan keuangan. Dengan begitu, penentuan desil bisa lebih dinamis mengikuti kondisi ekonomi masyarakat yang terus berubah dari waktu ke waktu.