Peluang Ekspor Sawit Terancam, Ekonom Minta Pemerintah Hitung Cermat Biaya Tersembunyi B50

**Jakarta** – Rencana pemerintah mendorong penerapan biodiesel 50 persen (B50) menuai sorotan dari kalangan ekonom. Wacana yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada solar impor itu dinilai perlu memperhitungkan secara saksama biaya peluang (*opportunity cost*) yang muncul akibat potensi tergerusnya volume ekspor minyak sawit mentah (CPO) Indonesia.

Neraca Dagang dan Devisa Terancam Terkontraksi

Sejumlah pengamat menilai langkah menggenjot campuran bahan bakar nabati dari B35 menjadi B50 secara fundamental memang mendukung ketahanan energi nasional. Namun, seorang ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet, mengingatkan ada harga mahal yang harus dibayar dari sisi perdagangan luar negeri. Menurut Yusuf, setiap pengalokasian CPO untuk kebutuhan domestik berupa program biodiesel akan langsung mengurangi pasokan yang selama ini dijual ke pasar global. Dalam konteks Indonesia sebagai eksportir sawit terbesar dunia, pilihan itu menciptakan “biaya peluang” berupa pendapatan negara yang hilang. “Penerapan mandatori B50 perlu mempertimbangkan biaya peluang yang timbul akibat berkurangnya ekspor minyak sawit. Pemerintah tidak bisa hanya melihat penghematan impor solar, tetapi harus memperhitungkan devisa yang tidak jadi masuk dari ekspor CPO yang dialihkan ke pasar domestik,” papar Yusuf. Neraca perdagangan Indonesia sangat bergantung pada surplus sektor sawit. Pada 2023, nilai ekspor CPO dan produk turunannya mencapai lebih dari 28 miliar dolar AS, menyumbang porsi signifikan bagi cadangan devisa. alih mendulang harga premium di pasar ekspor, CPO yang diserap program B50 hanya mendapat skema subsidi yang dibiayai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) melalui pungutan ekspor.

Subsidi dan Keberlanjutan Dana Sawit

Kekhawatiran lain muncul terkait keberlanjutan pendanaan program. Semakin besar penyerapan domestik, semakin besar pula kebutuhan subsidi untuk menutup selisih antara harga solar dan harga biodiesel. Di sisi lain, pendapatan BPDPKS yang mayoritas berasal dari pungutan ekspor berpotensi mengalami kontraksi seiring menurunnya volume ekspor akibat pengalihan pasokan ke B50. Laporan terbaru menyebutkan, dengan skenario B50, volume CPO yang harus dialokasikan untuk sektor energi dapat melonjak hingga dua kali lipat dibandingkan kebutuhan B35. Hal ini menciptakan tekanan ganda: beban subsidi membesar sementara sumber pendanaannya justru mengerut. Para pengusaha mengkhawatirkan disparitas harga yang terlalu tinggi akan membuat dana sawit cepat tergerus, sehingga membahayakan keberlangsungan program di masa depan.

Dilema Antara Energi dan Ekspor

Pemerintah sebelumnya menargetkan uji jalan B50 rampung pada tahun ini sebelum diterapkan secara bertahap. Optimisme tersebut didasari oleh keberhasilan implementasi B35 yang dianggap relatif mulus tanpa guncangan berarti pada fundamental industri. Namun, ekonom menegaskan agar momentum evaluasi dimanfaatkan untuk menghitung ulang proyeksi ekspor. Jika hilangnya devisa lebih besar ketimbang penghematan impor minyak mentah dan solar, maka argumen ekonomi program ini perlu ditelaah kembali. “Pemerintah harus bersikap terbuka untuk menghitung neraca bersih antara penghematan impor dan kerugian ekspor. Apabila selisihnya negatif, berarti kita membakar uang sendiri demi mengejar ketahanan energi yang semu,” tegas sumber di kalangan pelaku industri sawit yang enggan disebutkan namanya. Wacana B50 membawa Indonesia pada persimpangan klasik antara kepentingan energi dan keperluan perdagangan. Keputusan akhir akan sangat menentukan arah industri sawit nasional, apakah tetap menjadi raja ekspor CPO dunia atau bergeser menjadi pasar tertutup yang membiayai konsumsi biodiesel dari pungutannya sendiri.