PDIP Dibilang Abu-abu, PKS Ungkit 10 Tahun Jadi Oposisi Era Jokowi

Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M Kholid memberikan respons atas tudingan yang menyebut posisi PDI Perjuangan (PDIP) saat ini serba abu-abu dalam peta politik nasional. Kholid menekankan bahwa dalam sistem demokrasi, peran partai politik di dalam maupun di luar pemerintahan memiliki nilai dan kontribusi yang setara.

"Kami menghormati pilihan politik setiap partai. Dalam negara demokrasi, keberadaan partai di dalam maupun di luar pemerintahan sama-sama penting dan sama-sama dibutuhkan," ujar Kholid saat dihubungi media kami, Sabtu (20/6/2026).

Pernyataan ini disampaikan menanggapi wacana yang berkembang di publik bahwa PDIP belum menunjukkan sikap politik yang tegas pasca-Pilpres 2024. Beberapa pengamat menilai partai berlambang banteng itu belum sepenuhnya berada di dalam lingkaran kekuasaan, namun juga tidak sepenuhnya mengambil peran oposisi yang gamblang.

"Kami menghormati pilihan politik setiap partai. Dalam negara demokrasi, keberadaan partai di dalam maupun di luar pemerintahan sama-sama penting dan sama-sama dibutuhkan."

Kholid lantas mengungkit pengalaman panjang PKS yang pernah menjalani satu dekade penuh sebagai kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan, tepatnya sepanjang era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Pengalaman tersebut, menurutnya, membuktikan bahwa konsistensi dalam bersikap adalah kunci membangun kepercayaan publik.

"PKS sudah membuktikan selama 10 tahun menjadi oposisi di era Presiden Jokowi. Kami konsisten menjalankan fungsi kontrol, dan justru dari sanalah kami bisa terus tumbuh dan memperkuat basis dukungan akar rumput," jelasnya.

Lebih lanjut, Kholid menegaskan bahwa partainya tidak akan menghakimi PDIP atas pilihan politik yang diambilnya. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa publik saat ini semakin dewasa dan menuntut kejelasan sikap dari setiap partai politik, terutama di tengah dinamika pasca-pemilu yang masih menyisakan polarisasi di masyarakat.

"Yang terpenting adalah konsistensi. Apapun posisi yang diambil, baik di dalam maupun di luar pemerintahan, harus dijalani dengan sungguh-sungguh dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Masyarakat sudah cerdas, mereka bisa membedakan mana partai yang punya komitmen dan mana yang hanya bermain aman," tambah Kholid.

Sebelumnya, sejumlah elite politik dan pengamat menyarankan agar PDIP mengambil peran oposisi yang lebih tegas demi menjaga demokrasi yang sehat. Namun, di sisi lain, ada pula pandangan bahwa PDIP masih melakukan manuver untuk mengamankan posisinya di parlemen dan memastikan kepentingan kader-kadernya terlindungi dalam pemerintahan yang baru.

Laporan media kami mencatat, sikap PDIP yang cenderung "abu-abu" ini telah memicu diskusi hangat di berbagai forum politik. Beberapa pihak khawatir bahwa ketidakjelasan posisi dapat merugikan demokrasi karena mengurangi efektivitas mekanisme checks and balances. Sementara itu, politikus PKS justru menekankan bahwa peran oposisi yang gentleman dan berbasis data jauh lebih dihargai oleh publik ketimbang sekadar mengejar posisi menteri atau jabatan strategis lainnya.

Kholid menutup pernyataannya dengan menegaskan komitmen PKS untuk tetap menjadi bagian dari kekuatan politik yang menjunjung tinggi etika dan konstitusi, apapun dinamika koalisi yang terbentuk ke depan. "Bagi kami, tidak ada posisi yang nyaman selain posisi yang dekat dengan rakyat," pungkasnya.