Panas Bumi Jadi Andalan Transisi Energi di Tengah Tantangan Pendanaan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2026, defisit neraca perdagangan migas Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas, seiring permintaan energi domestik yang tumbuh sekitar 4-5 persen per tahun. Di tengah tekanan itu, pengembangan energi panas bumi muncul sebagai salah satu jawaban paling realistis atas persoalan ketahanan energi nasional. Momentumnya tampak pada gelaran Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2026, di mana Pertamina menandatangani kesepakatan strategis untuk membuka wilayah eksplorasi baru.

Kesepakatan tersebut, sebagaimana tertuang dalam keterangan resmi yang dirilis pada 21 Agustus 2026, menegaskan komitmen perusahaan energi pelat merah itu dalam mendukung transisi energi nasional. Keunggulan utama panas bumi adalah sifatnya yang tidak bergantung pada cuaca, berbeda dengan pembangkit surya dan angin, sehingga mampu menjadi tulang punggung beban dasar (base load) yang andal.

Potensi Raksasa, Realisasi Masih Timpang

Indonesia sejatinya dianugerahi potensi panas bumi terbesar di dunia, diperkirakan mencapai sekitar 24 gigawatt (GW), atau setara kurang lebih 40 persen dari total potensi global. Namun, realisasi pemanfaatannya baru sekitar 2,4 GW per akhir tahun lalu, alias belum genap 10 persen dari potensi yang tersedia. Artinya, ruang pertumbuhan masih sangat lebar, tetapi pekerjaan rumah eksplorasi pun sangat berat.

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Indonesia mengalami kenaikan rata-rata 100-200 megawatt per tahun dalam lima tahun terakhir. Pada laju seperti ini, target bauran energi baru terbarukan sebesar 23 persen yang sempat meleset pada 2025 dan diperpanjang ke 2031 membutuhkan percepatan eksplorasi yang jauh lebih agresif. Bagi pembaca awam, eksplorasi panas bumi dapat diibaratkan seperti mencari sumber mata air panas di kedalaman bumi: butuh modal besar di awal dan riset geologi bertahun-tahun sebelum akhirnya menghasilkan uap yang memutar turbin listrik.

Dua Sisi: Fundamental Kuat versus Sentimen Pendanaan

Di satu sisi, fundamental pengembangan panas bumi di Indonesia terbilang kuat. Pemerintah telah menaikkan harga keekonomian listrik panas bumi melalui Perpres Nomor 112 Tahun 2022, sehingga rasio kelayakan finansial proyek membaik. Yang dimaksud dengan harga keekonomian adalah tarif beli listrik yang ditetapkan negara agar proyek pembangkit layak secara bisnis. Selain itu, permintaan listrik domestik yang terus tumbuh year-on-year, didorong industrialisasi dan elektrifikasi kendaraan, menjamin pasar bagi pemilik pembangkit.

Di sisi lain, tantangan pendanaan masih membayangi. Proyek panas bumi bersifat padat modal—biaya investasi awalnya bisa mencapai dua hingga tiga kali lipat proyek pembangkit gas—dengan periode pengembalian yang panjang. Risiko pengeboran yang gagal (dry hole) membuat perbankan kerap mematok bunga tinggi, sementara likuiditas global yang mengetat dan tren capital outflow dari pasar negara berkembang berpotensi memperlambat masuknya investor asing ke sektor ini. "Panas bumi adalah aset strategis jangka panjang, tetapi investor butuh kepastian regulasi dan stabilitas harga sebelum menanam modal," ujar pengamat energi yang dihubungi Beritadua.

Sentimen Pasar dan Dampak ke Rantai Pasok

Kabar kesepakatan ini ikut mewarnai sentimen pasar domestik. Indeks saham sektor energi sempat menunjukkan penguatan pada perdagangan pekan ini, meski analis mengingatkan bahwa pergerakan jangka pendek lebih banyak ditentukan oleh ekspektasi ketimbang realisasi pendapatan. Dalam jangka menengah, valuasi perusahaan panas bumi akan sangat ditentukan oleh kecepatan eksekusi eksplorasi dan kemampuan mengendalikan biaya pengeboran.

Dampak ekonomi juga menjalar ke rantai pasok. Setiap proyek eksplorasi membutuhkan jasa pengeboran, pipa, turbin, hingga tenaga kerja lokal. Diperkirakan setiap penambahan 1 MW kapasitas panas bumi menyerap puluhan tenaga kerja langsung maupun tidak langsung di daerah terpencil yang selama ini minim aktivitas ekonomi, sekaligus memperbesar porsi energi bersih dalam portofolio energi nasional.

Proyeksi dan Catatan Kritis

Berbagai lembaga memproyeksikan kapasitas terpasang panas bumi Indonesia dapat mencapai 5-6 GW pada awal dekade 2030-an apabila tren eksplorasi baru berjalan sesuai rencana dan pendanaan tidak tersendat. Namun, proyeksi semacam ini hanyalah skenario, bukan kepastian. Catatan historis menunjukkan target kapasitas kerap mengalami penundaan—sebagaimana bauran EBT 23 persen yang bergeser dari 2025 ke 2031—akibat birokrasi perizinan, konflik lahan, dan fluktuasi harga komoditas.

Dari sisi neraca energi, setiap GW listrik panas bumi yang terealisasi dapat menekan kebutuhan impor migas hingga puluhan juta barel setara minyak per tahun, sekaligus memperbaiki defisit neraca perdagangan migas yang menjadi beban fundamental makro. Angka inilah yang membuat panas bumi bukan sekadar isu lingkungan, melainkan juga isu ekonomi makro yang serius.

Kesimpulannya, langkah Pertamina di IIGCE 2026 adalah sinyal positif, tetapi belum cukup mengubah arah secara drastis dalam jangka pendek. Keberhasilan transisi energi panas bumi nasional pada akhirnya ditentukan oleh tiga hal: kecepatan eksekusi eksplorasi, stabilitas regulasi, dan ketersediaan pembiayaan jangka panjang dengan bunga wajar. Tanpa ketiganya, potensi 24 GW hanya akan menjadi angka di atas kertas—sedangkan dengan ketiganya, Indonesia berpeluang menjadi pemasok utama energi bersih di kawasan Asia Tenggara.