Harga Telur Anjlok, Bapanas Usulkan Kuota Jagung Pakan Ditambah 150 Ribu Ton

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas) per awal Juli 2026, tekanan harga telur ayam ras di tingkat peternak masih berlanjut. Di Temanggung, Jawa Tengah, harga jual di kandang dilaporkan turun ke kisaran Rp17.000 hingga Rp18.000 per kilogram, level yang dinilai berada di bawah biaya pokok produksi sebagian besar peternak rakyat. Kondisi itu memicu keprihatinan luas di sektor perunggasan, sekaligus mendorong pemerintah menyiapkan instrumen penyangga dari sisi biaya produksi.

Badan Pangan Nasional mengajukan usulan penambahan alokasi komoditas jagung pakan dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebesar 150 ribu ton. SPHP sendiri merupakan instrumen intervensi pemerintah yang menyalurkan pangan dengan harga terkendali demi menjaga keseimbangan kepentingan produsen dan konsumen. Untuk jagung pakan, kuota tambahan ini diarahkan agar peternak memperoleh bahan baku lebih murah, sehingga ongkos produksi telur dapat ditekan di tengah harga jual yang sedang tertekan.

Tekanan Harga Telur dan Dampaknya bagi Peternak

Penurunan harga telur dalam beberapa pekan terakhir tidak terjadi tanpa sebab. Di sisi penawaran, populasi ayam petelur yang masih tinggi setelah periode ekspansi usaha membuat pasokan telur melimpah. Sementara di sisi permintaan, daya beli rumah tangga yang belum sepenuhnya pulih membuat serapan telur di pasar ritel berjalan lambat. Kombinasi keduanya menghasilkan kelebihan pasokan, atau oversupply dalam istilah ekonomi, yang menekan harga di tingkat produsen.

Catatan sejumlah asosiasi peternak menunjukkan bahwa di banyak sentra produksi, harga telur saat ini hanya berkisar separuh dari puncaknya setahun lalu. Ketika harga jual jatuh di bawah biaya produksi, peternak menghadapi dilema: mempertahankan produksi dengan risiko rugi, atau mengurangi populasi ayam yang justru berpotensi memperdalam ketimpangan pasokan di masa depan.

Jagung merupakan komponen terbesar dalam pakan unggas, mencakup sekitar 50 hingga 60 persen dari total formulasi ransum. Artinya, fluktuasi harga jagung berpengaruh langsung terhadap struktur biaya peternak. Ketika harga telur menurun sementara harga jagung pakan tetap tinggi, margin usaha menyempit drastis. Di sinilah usulan penambahan kuota SPHP jagung pakan menjadi relevan.

Logika Intervensi dan Cara Kerja Kuota

Penambahan kuota SPHP jagung pakan pada dasarnya adalah intervensi dari sisi pasokan. Pemerintah, melalui Perum Bulog atau mitra distribusi, menyalurkan jagung pakan dengan harga tertentu yang lebih rendah dari harga pasar. Peternak yang memenuhi kriteria dapat mengakses jagung tersebut melalui koperasi atau kelompok peternak, sehingga beban pengeluaran pakan berkurang.

Usulan 150 ribu ton ini, jika disetujui, akan menambah pasokan jagung murah di atas kuota yang telah berjalan sebelumnya. Secara hitungan kasar, tambahan kuota tersebut cukup untuk menopang kebutuhan pakan sebagian populasi ayam petelur nasional selama beberapa pekan. Dalam praktiknya, ini semacam injeksi likuiditas bagi peternak, karena menekan pengeluaran tunai harian mereka di tengah pendapatan yang menyusut.

“Intervensi dari sisi biaya produksi memang lebih cepat dirasakan peternak dibandingkan intervensi harga jual. Namun efektivitasnya sangat bergantung pada ketepatan sasaran dan kecepatan distribusi di lapangan,” ujar seorang pengamat industri perunggasan yang enggan disebutkan namanya.

Dua Sisi: Pro dan Kontra Penambahan Kuota

Di satu sisi, penambahan kuota jagung pakan dinilai tepat sasaran. Peternak rakyat yang paling terdampak penurunan harga telur akan memperoleh keringanan biaya pakan, yang porsinya mencapai 60 hingga 70 persen dari total biaya produksi. Hal ini membantu mereka bertahan tanpa harus memusnahkan ayam produktif atau menjual aset usaha. Kebijakan ini juga menjaga pasokan telur tetap stabil, sehingga konsumen tetap menikmati harga yang wajar.

Di sisi lain, sejumlah analis mengingatkan bahwa intervensi ini hanya mengobati gejala, bukan akar masalah. Jika akar persoalannya adalah kelebihan pasokan telur, menekan biaya produksi justru dapat membuat peternak bertahan lebih lama dalam kondisi oversupply, sehingga tekanan harga berlarut-larut. Selain itu, penyaluran jagung murah berpotensi mengganggu harga jagung di pasar konvensional dan menimbulkan distorsi bagi pedagang serta petani jagung lokal yang tidak menerima kuota.

Ada pula risiko administratif. Pengalaman program serupa menunjukkan bahwa kuota yang tidak terserap atau terlambat disalurkan kerap gagal memberi dampak nyata. Karena itu, kecepatan realisasi dan pengawasan distribusi menjadi kunci agar tambahan 150 ribu ton benar-benar sampai ke tangan peternak kecil, bukan hanya dinikmati pelaku usaha besar.

Proyeksi dan Tantangan ke Depan

Dalam proyeksi jangka pendek, tekanan harga telur diperkirakan masih berlanjut hingga permintaan musiman meningkat menjelang akhir tahun. Pada periode tersebut, konsumsi telur biasanya mengalami kenaikan year-on-year seiring libur sekolah dan hari besar keagamaan. Jika penambahan kuota jagung pakan terealisasi cepat, biaya produksi peternak dapat turun dan memberi ruang napas di tengah kondisi pasar yang belum pulih.

Namun, fundamental jangka panjang sektor perunggasan menuntut perbaikan tata kelola pasokan, termasuk pengaturan populasi ayam yang lebih disiplin agar siklus boom-bust harga tidak terulang. Sentimen pasar terhadap komoditas pangan juga masih rentan, dan kebijakan yang tidak konsisten berpotensi mendorong hengkangnya peternak dari usaha akibat kerugian berkepanjangan. Dalam skala lebih luas, hal itu bisa memperlemah ketahanan pangan nasional pada masa mendatang.

Bagi pemerintah, keputusan menambah kuota jagung pakan merupakan langkah taktis untuk meredakan gejolak harga telur. Namun efektivitasnya akan diuji oleh realisasi di lapangan. Peternak berharap intervensi ini segera turun, sementara pengamat mengingatkan agar kebijakan penyangga tidak menjadi solusi permanen yang menunda perbaikan struktural di industri perunggasan.