DPR Dorong Pemerintah Perkuat Keselamatan Laut dan Kapasitas SAR

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penumpang angkutan laut domestik tercatat konsisten di atas 15 juta orang per tahun, sementara lebih dari 90 persen volume perdagangan internasional Indonesia diangkut melalui jalur laut. Besarnya peran sektor ini berbanding lurus dengan besarnya risiko yang menyertainya. Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pun mendorong pemerintah memperkuat sistem keselamatan transportasi laut sekaligus kapasitas pencarian dan pertolongan (SAR) di perairan Nusantara.

Dorongan tersebut muncul di tengah catatan yang masih memprihatinkan. Berdasarkan laporan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), tren jumlah kecelakaan kapal di dalam negeri dalam lima tahun terakhir konsisten berada pada level ratusan kasus setiap tahunnya. Angka ini menjadi pengingat bahwa regulasi yang lengkap tidak otomatis menjamin keamanan apabila pengawasan di lapangan masih lemah.

Dua Prioritas: Pemeriksaan Kapal dan Manifest Penumpang

Anggota DPR menilai penguatan keselamatan laut tidak bisa ditunda. Fokus utama tertuju pada dua hal, yaitu pemeriksaan kapal secara berkala dan akurasi data manifest penumpang. Pemeriksaan kapal menjadi garda terdepan untuk memastikan setiap kapal yang berlayar memenuhi standar laik laut, mulai dari kelengkapan alat keselamatan, kelaikan mesin, batas muatan, hingga kesiapan awak kapal.

Adapun manifest penumpang yang akurat menjadi kunci dalam proses evakuasi dan identifikasi korban. Ketika kecelakaan terjadi, data manifest membantu tim SAR mengetahui siapa saja yang berada di kapal, mempersingkat waktu pencarian, dan mempercepat proses klaim asuransi bagi keluarga korban. Sebaliknya, manifest yang tidak akurat membuat proses pertolongan berjalan lambat dan menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan.

Di sisi lain, manifest yang valid juga berfungsi sebagai alat deteksi dini terhadap praktik kelebihan muatan. Kapal yang mengangkut penumpang melebihi kapasitas tanpa dicatat dalam manifest kerap menjadi penyebab utama kecelakaan di jalur penyeberangan padat seperti Merak–Bakauheni dan Ketapang–Gilimanuk.

Pemeriksaan Kapal: Antara Jadwal dan Inspeksi Mendadak

Dalam praktiknya, pemeriksaan kapal dapat berjalan melalui dua jalur. Pertama, pemeriksaan terjadwal yang dilakukan otoritas pelabuhan sebagai bagian dari sertifikasi kelaikan kapal. Kedua, inspeksi mendadak untuk menguji kesiapan operator di luar agenda resmi. Kedua pendekatan ini saling melengkapi: pemeriksaan terjadwal memastikan standar dasar terpenuhi, sementara inspeksi mendadak menekan peluang kecurangan di lapangan.

Pemerintah sebenarnya telah memiliki instrumen hukum, termasuk ketentuan sanksi bagi kapal yang tidak memenuhi standar keselamatan. Persoalannya terletak pada konsistensi penegakan. Keterbatasan jumlah petugas pemeriksa dibandingkan jumlah kapal yang beroperasi, serta celah koordinasi antarinstansi, menjadi kendala klasik yang kerap disorot oleh berbagai pihak.

Dua Sisi: Keselamatan versus Beban Usaha

Di satu sisi, penguatan pemeriksaan dan sanksi yang tegas dipandang mampu menekan rasio kecelakaan secara signifikan. Data menunjukkan sebagian besar kecelakaan kapal terjadi pada kapal yang beroperasi tanpa kelengkapan dokumen memadai. Penegakan aturan yang konsisten akan menaikkan biaya bagi pelanggar dan mendorong operator yang masih abai untuk segera berbenah.

Di sisi lain, pelaku usaha mengingatkan bahwa peningkatan standar keselamatan membawa konsekuensi biaya. Peremajaan armada, pemasangan alat keselamatan, dan pelatihan kru menambah beban operasional, terutama bagi operator kapal kecil yang melayani rute perintis dengan tingkat okupansi rendah. Jika tidak disertai insentif yang memadai, aturan baru berpotensi memangkas jumlah kapal yang beroperasi dan mengganggu konektivitas antarwilayah.

"Keselamatan pelayaran adalah investasi jangka panjang, bukan sekadar pos biaya. Namun, pemerintah perlu menyeimbangkan antara penegakan aturan dan dukungan bagi operator kecil agar kepatuhan tidak hanya dimiliki perusahaan besar," ujar pengamat transportasi kelautan.

Kapasitas SAR dan Proyeksi ke Depan

Selain sisi pencegahan, penguatan kapasitas SAR menjadi bagian yang tak terpisahkan. Kesiapan armada, peralatan, dan personel SAR menentukan kecepatan respons saat insiden terjadi. Mengingat luasnya wilayah perairan Indonesia, distribusi unit SAR yang merata menjadi tantangan tersendiri, terutama di kawasan timur yang jarak antarpangkalan cenderung jauh.

Koordinasi antarpihak juga perlu diperkuat. Operasi SAR melibatkan banyak institusi, mulai dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), TNI AL, Polairud, hingga operator pelayaran. Alur informasi dan pembagian peran yang jelas akan mempercepat pengambilan keputusan di lapangan, termasuk pengerahan kapal dan pesawat dalam waktu singkat.

Proyeksi ke depan, perbaikan keselamatan laut tidak bisa hanya mengandalkan satu sektor. Kombinasi antara pemeriksaan kapal yang konsisten, manifest penumpang yang akurat, penegakan hukum yang tegas, dan kapasitas SAR yang memadai menjadi paket kebijakan yang saling menguatkan. Jika keempat elemen ini berjalan beriringan, angka kecelakaan diharapkan mengalami penurunan dalam tiga hingga lima tahun ke depan, seiring meningkatnya kepercayaan publik terhadap angkutan laut.

Pada akhirnya, keselamatan laut adalah urusan semua pihak. Pemerintah bertanggung jawab menyediakan regulasi dan pengawasan, operator wajib mematuhi standar, dan penumpang perlu menuntut hak atas keselamatan. Dorongan dari DPR kali ini menjadi momentum untuk mengubah keselamatan pelayaran dari sekadar wacana menjadi standar yang benar-benar dijalankan di setiap pelabuhan dan di setiap kapal yang berlayar.