Akses JPO Depan Gedung DPR Hilang, Menteri PU: Akan Didiskusikan dengan DKI

JAKARTA — Hilangnya akses tangga Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di depan Gedung DPR RI, Senayan, menjadi perbincangan hangat di ruang publik. Berdasarkan keterangan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo pada Kamis, 20 Agustus 2026, penyelesaian persoalan ini tidak akan dilakukan sepihak. Ia menegaskan bahwa kewenangan pengelolaan JPO tersebut sebelumnya berada di bawah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga langkah lanjutan akan kembali dibahas bersama pemprov.

Penghilangan akses tangga itu dinilai mengubah lanskap mobilitas pejalan kaki di kawasan Senayan, salah satu simpul transportasi tersibuk di ibu kota. Lokasi ini menjadi titik transit bagi penumpang TransJakarta, pekerja kantoran, serta warga yang beraktivitas di sekitar kompleks parlemen dan Gelora Bung Karno. Pada jam sibuk, arus penyeberang di tempat tersebut dapat mengalami kenaikan signifikan dibanding jam normal, meski angka pastinya belum dirilis instansi terkait.

Dua Sisi: Keamanan versus Aksesibilitas

Di satu sisi, penutupan akses tangga JPO dapat dimaknai sebagai bagian dari upaya memperketat pengamanan kawasan gedung negara. Bangunan legislatif umumnya memiliki standar protokol keamanan tinggi, dan pembatasan titik akses kerap menjadi instrumen untuk meminimalkan potensi gangguan. Alasan serupa juga lazim diterapkan di sejumlah gedung parlemen di berbagai negara, yang membatasi pergerakan publik di area sensitif demi menjaga kesinambungan fungsi kenegaraan.

Di sisi lain, langkah ini berpotensi menurunkan indeks kenyamanan pejalan kaki di ibu kota. JPO bukan sekadar infrastruktur penyeberangan, melainkan bagian dari jaringan ruang publik yang menjamin keselamatan pejalan kaki dari risiko kecelakaan lintas jalan. Penghilangan akses tangga dapat memaksa sebagian warga — terutama lansia, penyandang disabilitas, dan orang tua dengan anak — mencari jalur alternatif yang lebih jauh. Pengamat tata kota menilai penataan fasilitas publik semestinya berjalan dua arah: mengakomodasi kebutuhan keamanan tanpa mengorbankan prinsip aksesibilitas universal.

Menteri PU memastikan persoalan akses JPO tersebut akan kembali didiskusikan bersama Pemprov DKI Jakarta dalam waktu dekat, dengan tetap mempertimbangkan aspek kewenangan dan kepentingan publik.

Koordinasi Pusat-Daerah Menjadi Kunci

Pernyataan Dody membuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai pembagian kewenangan aset publik antara pemerintah pusat dan daerah. Secara fundamental, JPO merupakan aset yang dikelola pemda, tetapi lokasinya yang berdampingan dengan kawasan gedung negara membuat pemerintah pusat turut berkepentingan. Situasi seperti ini menuntut koordinasi lintas lembaga yang matang agar keputusan yang diambil tidak memicu gejolak sentimen di tengah masyarakat.

Menilik tren penataan kota global, kota-kota besar dunia justru bergerak menuju kota ramah pejalan kaki dengan memperluas ruang berjalan dan memperkuat konektivitas antarmoda. Jakarta, yang tengah bertransformasi menjadi kota global, menghadapi dilema serupa: menjaga keamanan kawasan strategis sekaligus mempertahankan kualitas ruang publik. Rasio fasilitas pejalan kaki dan ruang terbuka yang memadai menjadi salah satu indikator yang kerap dipakai pengamat untuk mengukur kelayakan huni sebuah kota.

Proyeksi dan Preseden ke Depan

Jika pembahasan dengan DKI Jakarta berjalan mulus, proyeksi paling realistis adalah munculnya solusi kompromi, misalnya relokasi titik akses atau penataan ulang jalur penyeberangan di sekitar kawasan parlemen. Namun, apabila koordinasi berlarut-larut, risiko yang mengemuka adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap tata kelola fasilitas umum. Dalam konteks lebih luas, keputusan ini akan menjadi preseden bagi penanganan aset publik lain yang berada di kawasan strategis.

Pemerintah pusat dan daerah dinilai perlu menyusun peta jalan yang jelas, lengkap dengan tenggat waktu dan mekanisme evaluasi. Keterbukaan informasi kepada publik juga menjadi variabel penting agar masyarakat tidak sekadar menjadi penonton, tetapi dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan begitu, kebijakan yang lahir tidak hanya memenuhi kebutuhan keamanan, tetapi juga menjaga nilai sosial dan valuasi ekonomi kawasan.

Pada akhirnya, kasus ini mengingatkan bahwa infrastruktur publik adalah cermin kualitas tata kelola. Keputusan kecil soal tangga JPO dapat menjadi indikator seberapa serius pemerintah memperlakukan kebutuhan warganya. Publik kini menunggu hasil diskusi antara Kementerian PU dan Pemprov DKI Jakarta, berharap solusi yang muncul tidak mengorbankan keselamatan pejalan kaki maupun wibawa kawasan gedung negara.