Airlangga Tegaskan RI Tak Jadi Jalan Pintas China Hindari Tarif AS

Ketegangan dagang antara dua ekonomi terbesar dunia kembali menyeret Indonesia ke pusaran isu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Juli 2026, total nilai perdagangan Indonesia dengan China masih mendominasi portofolio mitra dagang nasional, dengan angka yang dalam beberapa tahun terakhir konsisten berada di atas 140 miliar dolar AS, sementara ekspor ke Amerika Serikat hanya mengalami kenaikan tipis secara year-on-year di tengah gejolak tarif. Di tengah dinamika itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah keras tudingan bahwa RI menjadi tempat pengalihan muatan atau transhipment bagi produk China untuk menghindari bea masuk AS. Pemerintah memastikan tidak ada praktik pemrosesan ulang barang dari negara lain di wilayah Indonesia, dan menilai tuduhan tersebut tidak berdasar.

Isu ini mencuat seiring makin tajamnya perang tarif antara Washington dan Beijing. Amerika Serikat tercatat mengenakan bea masuk terhadap produk China hingga lebih dari 100 persen untuk sejumlah kategori barang, sehingga insentif bagi eksportir China untuk mencari jalur alternatif menjadi sangat besar. Dalam konteks itulah muncul spekulasi bahwa negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dimanfaatkan sebagai titik singgah agar produk China dapat masuk pasar AS dengan tarif yang lebih rendah.

Transhipment: Apa Sebenarnya yang Dituduhkan?

Transhipment adalah praktik memindahkan atau mengalihkan muatan barang dari satu negara ke negara lain untuk keperluan pengiriman berikutnya, yang dalam kasus tertentu digunakan untuk mengubah asal-usul barang secara administratif. Sederhananya, produk yang seharusnya dikenai tarif tinggi bisa "disamarkan" seolah-olah berasal dari negara ketiga yang memiliki perlakuan tarif lebih bersahabat. Indonesia, dengan lokasi strategis di jalur pelayaran internasional dan industri pengolahan yang terus bertumbuh, dinilai sebagian analis berpotensi menjadi salah satu titik persinggahan tersebut. Tuduhan inilah yang coba diluruskan pemerintah melalui pernyataan resmi di hadapan publik.

Di Satu Sisi: Klaim Pemerintah dan Penguatan Administrasi

Pemerintah menegaskan bahwa pengawasan kepabeanan telah diperketat secara signifikan. Data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menunjukkan rasio pemeriksaan dokumen asal barang mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya, dan Sertifikat Asal atau Certificate of Origin kini diverifikasi dengan prosedur yang lebih ketat. Airlangga juga menyebut kebijakan hilirisasi dan larangan ekspor bahan mentah justru membuat struktur ekspor nasional lebih transparan, karena setiap tahap pengolahan tercatat dalam sistem dan dapat ditelusuri. Dari sisi fundamental, argumen ini memiliki logika yang masuk akal: kapasitas industri pengolahan domestik memang mengalami ekspansi, sehingga lonjakan ekspor produk manufaktur dapat dijelaskan oleh pertumbuhan produksi, bukan oleh praktik transit. Selama tidak ada bukti kuat, menyamakan kenaikan ekspor dengan praktik transhipment dinilai terlalu dini.

Di Sisi Lain: Skeptisisme Tetap Menguat

Namun, tidak semua pihak menerima penjelasan tersebut. Sejumlah pengamat perdagangan menilai celah tetap terbuka selama perbedaan tarif antara AS dan China masih begitu lebar. Insentif ekonominya sangat besar: selisih bea masuk yang mencapai puluhan persen membuat biaya penyamaran asal barang menjadi relatif murah dibandingkan potensi keuntungan yang diraih.

"Sepanjang insentif itu ada, praktik pengalihan asal barang akan terus menguji ketegasan otoritas di negara transit. Pernyataan pejabat saja tidak cukup; yang dibutuhkan adalah data penelusuran yang bisa diaudit oleh pihak ketiga," ujar seorang analis perdagangan internasional di Jakarta.

Para skeptis juga menunjuk pada pola ekspor yang sulit dijelaskan semata-mata oleh permintaan pasar. Meski demikian, mereka mengakui bahwa tanpa bukti konkret, tudingan tersebut masih berada pada tataran spekulasi dan belum dapat dijadikan dasar penilaian.

Yang Dipertaruhkan: Reputasi, Likuiditas, dan Capital Outflow

Persoalan ini bukan sekadar urusan administrasi pabean, melainkan menyangkut kepercayaan pasar secara keseluruhan. Jika tudingan terbukti, konsekuensinya nyata: AS dapat mengenakan bea masuk tambahan terhadap produk Indonesia, membuka penyelidikan antidumping, atau mencoreng reputasi RI sebagai mitra dagang yang patuh aturan. Kekhawatiran semacam itu berpotensi menekan sentimen pasar, mendorong capital outflow dari pasar obligasi dan saham domestik, serta melemahkan nilai tukar rupiah. Sebaliknya, jika klarifikasi pemerintah diterima pasar, kepercayaan investor justru berpeluang menguat sebagai indikasi bahwa pengelolaan kebijakan dagang berjalan tertib dan akuntabel.

Data historis menunjukkan betapa sensitifnya pasar terhadap isu serupa. Pada episode ketegangan dagang sebelumnya, indeks harga saham gabungan sempat bergejolak dan imbal hasil obligasi pemerintah mengalami kenaikan ketika spekulasi sanksi dagang merebak. Likuiditas pasar pun sempat mengetat karena investor asing menahan diri menambah posisi. Artinya, isu transhipment ini memiliki dimensi yang jauh lebih dalam daripada sekadar perdebatan klaim dan bantahan antarpihak.

Proyeksi: Ketegasan Kebijakan Menjadi Kunci

Ke depan, pemerintah dinilai perlu mengimbangi bantahan dengan langkah verifikasi yang dapat diakses publik, misalnya melalui publikasi data penelusuran asal barang dan penguatan kerja sama teknis dengan otoritas kepabeanan AS. Di sisi lain, diversifikasi pasar ekspor tetap menjadi agenda jangka panjang agar ketergantungan pada dua raksasa dagang tidak membuat Indonesia rentan terhadap guncangan eksternal. Proyeksi sejumlah lembaga internasional menyebutkan pertumbuhan ekspor nasional tahun ini masih berada di jalur positif, tetapi sangat sensitif terhadap perubahan kebijakan tarif di negara mitra utama. Kombinasi antara pengawasan domestik yang kredibel dan perluasan pasar baru menjadi prasyarat agar Indonesia tidak mudah terseret dalam pusaran persaingan dua kekuatan besar.

Pada akhirnya, pertaruhan terbesar bukan terletak pada siapa yang benar dalam perdebatan ini, melainkan pada seberapa kuat bukti yang dihadirkan dan seberapa kredibel institusi penegak aturan. Di tengah perang tarif yang masih jauh dari selesai, Indonesia harus menjaga keseimbangan: tidak menjadi pintu belakang bagi siapa pun, tetapi juga tidak kehilangan daya saing sebagai tujuan investasi. Jawaban atas dua hal itulah yang akan menentukan apakah tudingan ini hanya riak sesaat di permukaan atau menjadi ujian sesungguhnya bagi kredibilitas perdagangan nasional.