Pakar Ingatkan Program Sosial Tak Berdampak Maksimal Tanpa Data Valid

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, tingkat kemiskinan nasional tercatat sebesar 8,47 persen atau sekitar 23,85 juta jiwa, mengalami penurunan dibandingkan capaian periode yang sama tahun sebelumnya. Pada saat bersamaan, pemerintah menggelontorkan anggaran perlindungan sosial lebih dari Rp 500 triliun dalam APBN 2025, menjadikannya salah satu pos belanja terbesar. Namun besaran anggaran tersebut dinilai belum menjamin hasil optimal apabila tidak ditopang kualitas data penerima manfaat yang akurat dan mutakhir.

Guru Besar Universitas Trisakti, Juniati Gunawan, menegaskan bahwa persoalan validitas data merupakan tantangan paling mendasar dalam penerapan prinsip keberlanjutan maupun pengambilan kebijakan publik. Menurutnya, kebijakan yang dibangun di atas data yang keliru berisiko melahirkan program yang salah sasaran, boros anggaran, dan pada akhirnya gagal menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan.

Validitas Data sebagai Fondasi Kebijakan Publik

Dalam ilmu ekonomi publik, ketepatan sasaran atau targeting adalah kunci efektivitas program sosial. Kesalahan umumnya terbagi dua: exclusion error, yakni warga miskin yang justru tidak terdaftar sebagai penerima bantuan, dan inclusion error, yakni warga mampu yang keliru menerima bantuan. Berbagai kajian memperkirakan tingkat salah sasaran program bantuan sosial di Indonesia pernah berada di kisaran 30 hingga 40 persen pada tahun-tahun sebelumnya, sebelum pemerintah memperkenalkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data terpadu.

Apabila rasio kesalahan sasaran dapat ditekan misalnya dari 35 persen menjadi di bawah 15 persen, maka dana puluhan triliun rupiah berpotensi dialihkan ke kelompok yang benar-benar membutuhkan. Inilah yang dimaksud efisiensi anggaran: bukan memangkas belanja, melainkan memastikan setiap rupiah menghasilkan dampak maksimal terhadap kesejahteraan.

'Tanpa data yang akurat, terverifikasi, dan diperbarui secara berkala, kebijakan keberlanjutan maupun program sosial berisiko kehilangan arah dan tidak menyentuh kelompok yang paling membutuhkan,' tegas Juniati Gunawan.

Di Satu Sisi Efisiensi, di Sisi Lain Tantangan Pemutakhiran

Di satu sisi, penguatan basis data memberikan manfaat nyata. Dengan data valid, pemerintah dapat menyusun portofolio program sosial yang lebih presisi, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan non-tunai, hingga subsidi energi. Penajaman sasaran juga memperkuat fundamental fiskal karena belanja negara bekerja lebih produktif mendorong konsumsi rumah tangga miskin, yang memiliki kecenderungan membelanjakan bantuan hampir 100 persen untuk kebutuhan pokok. Efek pengganda atau multiplier effect terhadap ekonomi daerah pun meningkat.

Di sisi lain, pemutakhiran data bukan perkara mudah maupun murah. Kondisi sosial ekonomi rumah tangga bersifat dinamis; keluarga yang tergolong miskin tahun ini bisa keluar dari garis kemiskinan tahun depan, dan sebaliknya. Pendataan ulang secara berkala menuntut anggaran besar, sumber daya manusia terlatih hingga tingkat desa, serta infrastruktur digital yang belum merata di wilayah timur Indonesia. Selain itu, muncul kekhawatiran soal perlindungan data pribadi mengingat basis data sosial memuat informasi sensitif jutaan warga. Sebagian kalangan juga mengingatkan risiko ketergantungan bantuan apabila program sosial tidak dibarengi pemberdayaan ekonomi.

Implikasi Ekonomi: Dari Belanja Negara hingga Sentimen Pasar

Dari perspektif makroekonomi, kualitas data sosial berkaitan erat dengan kredibilitas kebijakan fiskal. Investor dan lembaga pemeringkat menilai tata kelola anggaran sebagai bagian dari fundamental suatu negara. Data kemiskinan yang kredibel memperkuat kepercayaan terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi, mengingat konsumsi rumah tangga berkontribusi lebih dari 53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Sebaliknya, data yang diragukan dapat menimbulkan ketidakpastian, memengaruhi sentimen pasar, dan dalam kondisi ekstrem memicu kehati-hatian investor yang berujung pada tekanan capital outflow serta berkurangnya likuiditas di pasar keuangan domestik.

Tren investasi berkelanjutan atau ESG (environmental, social, governance) juga menjadikan validitas data sosial semakin strategis. Lembaga keuangan global kini menilai valuasi suatu negara bukan hanya dari indikator moneter, tetapi juga dari indeks pembangunan manusia, rasio gini sebagai pengukur ketimpangan, serta transparansi penyaluran bantuan. Rasio gini Indonesia per Maret 2025 berada di kisaran 0,375, mengalami penurunan tipis secara year-on-year, namun tetap menunjukkan ketimpangan yang perlu diredam melalui kebijakan berbasis data.

Proyeksi dan Langkah yang Perlu Ditempuh

Ke depan, proyeksi penurunan kemiskinan menuju target pembangunan berkelanjutan akan sangat bergantung pada kualitas data. Pemerintah perlu memastikan DTSEN diperbarui secara berkala, terintegrasi dengan data kependudukan, serta dapat diakses lintas kementerian dan pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi seperti verifikasi berbasis geospasial dan kecerdasan buatan dapat membantu mendeteksi anomali penerima manfaat lebih cepat.

Pada akhirnya, pesan utama dari kalangan akademisi jelas: anggaran besar bukan jaminan keberhasilan. Tanpa data yang valid, program sosial ibarat berlayar tanpa kompas. Sebaliknya, dengan fondasi data yang kokoh, setiap rupiah belanja negara berpeluang menjadi investasi sosial yang menurunkan kemiskinan secara berkelanjutan dan memperkuat kepercayaan publik maupun pasar terhadap arah ekonomi nasional.