Optimalisasi KUB Dinilai Kritis Perkuat Likuiditas dan Transformasi Digital BPD

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per September 2024, kredit perbankan nasional tumbuh 10,35 persen year-on-year dengan nilai mencapai Rp7.189 triliun. Di tengah ekspansi tersebut, Bank Pembangunan Daerah (BPD) mencatat pertumbuhan kredit sebesar 9,8 persen year-on-year, sedikit di bawah rata-rata industri. Namun demikian, rasio kecukupan modal (CAR) BPD rata-rata berada di level 19,2 persen, masih jauh di atas ambang batas minimum 8 persen yang ditetapkan OJK. Meski fundamental modal terlihat solid, sejumlah BPD menghadapi tekanan likuiditas yang tercermin dari loan-to-deposit ratio (LDR) mencapai 87,4 persen, mendekati batas wajar atas 92 persen. Dalam konteks ini, Asosiasi Bank Daerah (ASBANDA) menekankan urgensi optimalisasi Kerja Sama Usaha Bank (KUB) guna memperkuat likuiditas, sumber daya manusia (SDM), dan adopsi layanan digital.

Kondisi Likuiditas BPD di Tengah Dinamika Makroekonomi

Tren suku bunga acuan Bank Indonesia yang dipatok di level 6,25 persen sepanjang 2024 telah membuat biaya dana (cost of fund) BPD mengalami kenaikan. Data Bank Indonesia per November 2024 menunjukkan pertumbuhan simpanan masyarakat di bank umum melambat ke level 7,1 persen year-on-year, dibandingkan 9,3 persen pada periode yang sama tahun lalu. Melambatnya pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) ini berdampak langsung pada kemampuan BPD dalam menyalurkan kredit, terutama di segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung portofolio mereka.

Di satu sisi, tekanan likuiditas mendorong BPD untuk lebih selektif dalam penyaluran kredit dan memperketat manajemen risiko. Di sisi lain, kondisi tersebut berpotensi memperlambat penetrasi keuangan di daerah-daerah terpencil, padahal BPD memiliki mandat strategis sebagai penggerak ekonomi lokal. Indeks penyaluran kredit BPD ke sektor UMKM mencapai 72,8 persen dari total portofolio kreditnya, jauh lebih tinggi dibandingkan bank umum konvensional yang rata-rata hanya 19,4 persen. Oleh karena itu, menjaga likuiditas yang sehat bukan hanya soal kelangsungan operasional, tetapi juga keberlanjutan dampak sosial-ekonomi di tingkat regional.

Dua Sisi Optimalisasi KUB: Efisiensi versus Risiko Transisi

Optimalisasi KUB mencakup konsolidasi operasional, integrasi sistem teknologi informasi, serta pengembangan kompetensi SDM di seluruh jaringan BPD. Berdasarkan proyeksi internal ASBANDA, penerapan KUB yang optimal dapat menekan biaya operasional (cost-to-income ratio/CIR) BPD dari rata-rata 78,5 persen saat ini menuju level 68-70 persen dalam jangka menengah. Penghematan tersebut diharapkan berasal dari efisiensi proses back-office, sentralisasi manajemen likuiditas antar-BPD, dan penggunaan infrastruktur digital bersama.

Di satu sisi, model KUB yang terintegrasi memungkinkan BPD-bank kecil dengan aset di bawah Rp10 triliun untuk mengakses teknologi core banking kelas atas tanpa harus mengeluarkan capital expenditure (capex) secara individual. Valuasi aset digital dan sistem informasi yang dibagi secara kolektif dapat menurunkan beban investasi teknologi per bank hingga 30-40 persen. Selain itu, sentralisasi pengelolaan likuiditas melalui KUB diperkirakan dapat meningkatkan rasio alat likuid (liquid assets to total assets) dari rata-rata 14,2 persen menjadi lebih dari 17 persen, memberikan buffer yang lebih kuat menghadapi gejolak pasar.

Di sisi lain, transisi menuju KUB optimal tidak terlepas dari tantangan signifikan. Proses konsolidasi operasional berisiko menimbulkan gangguan layanan (service disruption) dalam jangka pendek, terutama jika integrasi sistem tidak diimbangi dengan preparedness SDM. Terdapat potensi penurunan efisiensi sementara akibat kurva belajar pegawai yang harus beradaptasi dengan prosedur baru. Lebih jauh, sentralisasi fungsi tertentu dapat memicu resistensi dari unit daerah yang khawatir kehilangan otonomi dalam pengambilan keputusan kredit lokal. Risiko ini perlu dikelola melalui change management yang matang agar sentimen pasar terhadap kredibilitas BPD tidak terganggu.

Transformasi Digital dan Prospek Jangka Panjang

Penguatan layanan digital melalui KUB menjadi semakin relevan mengingat transaksi non-tunai di Indonesia mengalami kenaikan signifikan. Data BI mencatat nilai transaksi digital banking tumbuh 13,7 persen year-on-year menjadi Rp4.572 triliun pada kuartal III-2024. Sayangnya, sebagian besar BPD masih tertinggal dalam adopsi channel digital dibandingkan bank nasional. Rasio transaksi digital terhadap total transaksi BPD baru mencapai 28,4 persen, jauh di bawah rata-rata industri yang sudah menyentuh 51,6 persen.

"Fundamental BPD sangat bergantung pada seberapa cepat mereka dapat melakukan transformasi digital tanpa mengorbankan esensi kearifan lokal. KUB adalah kendaraan strategis untuk mencapai skala ekonomis yang selama ini menjadi hambatan utama bank-bank daerah," jelas pengamat perbankan.

Dalam jangka panjang, keberhasilan optimalisasi KUB akan menentukan posisi BPD dalam menghadapi persaingan dengan bank digital dan fintech lending. Jika eksekusi berjalan sesuai proyeksi, sinergi antar-BPD melalui KUB dapat menciptakan ekosistem keuangan daerah yang lebih resilient terhadap capital outflow dan tekanan suku bunga global. Namun, keberhasilan tersebut sangat bergantung pada komitmen pemegang saham pemerintah daerah untuk tidak lagi menempatkan BPD sebagai cash cow, melainkan sebagai institusi finansial dengan tata kelola korporasi yang profesional dan berorientasi pada efisiensi.

Secara keseluruhan, meski jalannya tidak mulus, arah optimalisasi KUB merupakan langkah rasional untuk menjaga sustainabilitas BPD. Keseimbangan antara penguatan infrastruktur digital, peningkatan kompetensi SDM, dan manajemen likuiditas kolektif akan menjadi kunci utama agar bank-bank daerah tetap relevan sebagai penggerak ekonomi kerakyatan di tengah dinamika industri perbankan yang semakin kompleks.