OJK Dorong BPD Perluas Kredit UMKM Lewat Pendekatan Community Bank

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per triwulan IV 2024, total penyaluran kredit perbankan kepada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tercatat sekitar Rp 1.400 triliun, atau baru menyumbang kurang dari 20 persen terhadap total kredit nasional yang menembus Rp 7.000 triliun. Padahal, pertumbuhan kredit perbankan secara keseluruhan berada pada tren 10 hingga 11 persen year-on-year. Kesenjangan inilah yang mendorong regulator meminta Bank Pembangunan Daerah (BPD) memperluas akses pembiayaan UMKM melalui strategi penguatan ekosistem dan pendekatan community bank.

Community bank atau bank komunitas adalah model perbankan yang bertumpu pada kedekatan dengan masyarakat lokal, di mana pengambilan keputusan kredit tidak semata-mata berbasis skor digital, melainkan juga pemahaman mendalam terhadap karakter usaha dan lingkungan sosial nasabah. Bagi pembaca awam, konsep ini mirip hubungan bankir dan nasabah di kota kecil: saling mengenal, sehingga risiko kredit dapat dinilai lebih akurat.

Fundamental UMKM dan Posisi Strategis BPD

Secara fundamental, segmen UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan UMKM berkontribusi sekitar 61 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan menyerap 97 persen tenaga kerja nasional, dengan jumlah unit usaha menembus 64 juta. Namun, rasio akses pembiayaan formal segmen ini masih tertinggal jauh dibanding kontribusi ekonominya.

Di sinilah 27 BPD di seluruh Indonesia, dengan aset gabungan diperkirakan menembus Rp 900 triliun, memegang peran strategis. Jaringan kantor yang menjangkau hingga kabupaten dan kecamatan menjadi modal utama yang tidak dimiliki bank nasional berskala besar. Pendekatan ekosistem berarti BPD tidak hanya menyalurkan kredit, tetapi juga membangun rantai nilai: mulai dari hulu pembiayaan, pendampingan usaha, hingga digitalisasi pembayaran bagi pelaku usaha lokal.

Di Satu Sisi: Peluang dari Pendekatan Ekosistem

Di satu sisi, strategi ini dinilai tepat sasaran. Kedekatan geografis dan kultural memungkinkan BPD menekan asimetri informasi—kondisi ketika bank tidak memiliki data memadai soal kelayakan debitur—yang selama ini menjadi penghambat utama penyaluran kredit UMKM. Dengan model community bank, BPD dapat menyusun portofolio kredit produktif berbasis komoditas unggulan daerah, mulai dari pertanian, perikanan, hingga ekonomi kreatif.

Dukungan kebijakan juga menguat. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menembus lebih dari Rp 290 triliun pada 2024 menjadi bukti adanya ruang likuiditas yang bisa dimanfaatkan BPD. Indeks inklusi keuangan yang menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK telah mencapai 85,1 persen pada 2022 menunjukkan tren positif kesiapan masyarakat mengakses layanan perbankan formal.

"BPD memiliki keunggulan komparatif berupa pengetahuan lokal. Jika dikombinasikan dengan digitalisasi, model community bank bisa menjadi mesin pertumbuhan kredit produktif di daerah," ujar seorang pengamat perbankan dari kalangan akademisi.

Di Sisi Lain: Tantangan Kualitas Kredit dan Permodalan

Di sisi lain, ekspansi agresif ke segmen UMKM menyimpan risiko yang tidak bisa diabaikan. Rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) pada segmen UMKM secara historis berada di atas rata-rata industri, berkisar 3 hingga 4 persen, dibandingkan NPL gross perbankan nasional yang berada di level sekitar 2,2 persen. Tanpa manajemen risiko yang memadai, peningkatan porsi kredit UMKM justru dapat menggerogoti kualitas aset BPD.

Keterbatasan permodalan juga menjadi catatan. Sebagian BPD memiliki modal inti yang relatif kecil sehingga ruang ekspansi terbatas. Selain itu, persaingan semakin ketat: bank besar turun ke segmen mikro melalui anak usaha digital, sementara perusahaan teknologi finansial menawarkan kecepatan pencairan yang sulit ditandingi bank konvensional. Sentimen pasar terhadap saham bank daerah pun cenderung bergerak mengikuti valuasi serta kemampuan masing-masing BPD menjaga rasio kecukupan modal (CAR) di atas ambang yang ditetapkan regulator.

Proyeksi ke Depan

Ke depan, proyeksi keberhasilan strategi ini akan sangat ditentukan tiga faktor: penguatan tata kelola, investasi teknologi, dan konsistensi pendampingan debitur. Apabila BPD mampu menjaga NPL di bawah 3 persen sembari menaikkan porsi kredit UMKM secara bertahap, kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan kredit daerah berpotensi mengalami kenaikan signifikan dalam tiga hingga lima tahun ke depan.

Namun, bila ekspansi dilakukan tanpa kesiapan infrastruktur risiko, potensi capital outflow dari portofolio investor di saham-saham BPD bisa meningkat, terutama di tengah ketidakpastian arah suku bunga global. Bagi pelaku usaha, langkah regulator ini membuka peluang akses pembiayaan yang lebih luas; bagi investor, kunci utamanya tetap pada fundamental masing-masing bank, bukan sekadar narasi kebijakan.