Kemenkeu Ambil Alih Saham BUMN di Whoosh, Ini Dampaknya

Berdasarkan data Kementerian Keuangan per 15 Juli 2024, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil alih seluruh saham BUMN di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), operator kereta cepat Whoosh. Langkah ini merupakan bagian dari restrukturisasi utang yang telah mencapai Rp 8,6 triliun, dengan total investasi proyek yang membengkak dari Rp 89 triliun menjadi Rp 114 triliun. Keputusan ini diumumkan dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, di mana Purbaya menjelaskan bahwa pengambilalihan ini bertujuan untuk memperkuat posisi tawar pemerintah dalam negosiasi dengan mitra China, serta memastikan keberlanjutan operasional kereta cepat yang telah melayani lebih dari 2,5 juta penumpang sejak beroperasi Oktober 2023.

Struktur Kepemilikan Baru: Konsorsium Tetap Ada, Porsi Berubah

Purbaya menegaskan bahwa meskipun pemerintah mengambil alih seluruh saham BUMN, konsorsium tidak dibubarkan. Struktur kepemilikan baru akan terdiri dari 60% saham Indonesia dan 40% saham China, dengan rincian: konsorsium Indonesia yang terdiri dari PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Wijaya Karya (WIKA), PT Perkebunan Nusantara (PTPN), dan PT Jasa Marga akan tetap menjadi pemegang saham mayoritas, namun seluruh saham mereka akan dikelola langsung oleh Kementerian Keuangan sebagai wakil pemerintah. Di sisi lain, konsorsium China yang diwakili oleh Beijing Yansong High-Speed Railway Co., Ltd. akan tetap memegang 40% saham, sesuai dengan perjanjian awal proyek yang ditandatangani pada 2015.

Pro: Pengambilalihan ini memberikan pemerintah kendali penuh atas pengambilan keputusan strategis, terutama dalam hal restrukturisasi utang dan negosiasi ulang skema pembayaran dengan China Development Bank (CDB) yang menjadi kreditur utama. Dengan kepemilikan langsung, pemerintah dapat mengoptimalkan arus kas proyek yang saat ini masih mengalami defisit operasional sebesar Rp 1,2 triliun per tahun, karena tarif tiket yang ditetapkan sebesar Rp 150.000-300.000 belum mampu menutup biaya perawatan dan energi. Kontra: Langkah ini berisiko membebani APBN, karena jika proyek terus merugi, pemerintah harus menanggung seluruh kerugian tanpa adanya pembagian risiko dengan BUMN. Selain itu, pengambilalihan ini dapat menurunkan insentif bagi BUMN untuk melakukan efisiensi, karena mereka tidak lagi menanggung risiko finansial secara langsung.

Dampak Terhadap Utang dan Likuiditas BUMN

Berdasarkan laporan keuangan KCIC per kuartal I 2024, total utang perusahaan mencapai Rp 46,2 triliun, dengan rincian Rp 38,4 triliun berasal dari pinjaman CDB dan sisanya dari obligasi dalam negeri. Dengan pengambilalihan ini, pemerintah akan menerbitkan surat berharga negara (SBN) senilai Rp 8,6 triliun untuk membayar utang jangka pendek yang jatuh tempo pada 2025, sementara utang jangka panjang akan direstrukturisasi dengan perpanjangan tenor dari 25 tahun menjadi 40 tahun dan penurunan bunga dari 4,5% menjadi 3,8%. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi beban bunga tahunan KCIC sebesar Rp 1,3 triliun, yang saat ini menggerus margin operasional.

Di satu sisi, pengambilalihan ini akan meningkatkan rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 0,05%, dari 39,2% menjadi 39,25%, yang masih jauh di bawah batas aman 60%. Di sisi lain, likuiditas BUMN seperti WIKA dan KAI akan membaik karena mereka tidak lagi harus menyediakan dana talangan untuk operasional KCIC, yang sebelumnya mencapai Rp 500 miliar per tahun. Namun, para analis memperingatkan bahwa langkah ini dapat memicu capital outflow dari investor asing yang khawatir terhadap intervensi pemerintah yang berlebihan di sektor infrastruktur, tercermin dari pelemahan nilai tukar rupiah sebesar 0,3% pada hari pengumuman.

Proyeksi Keberlanjutan Operasional Whoosh

Dengan struktur baru ini, pemerintah menargetkan titik impas (break-even point) operasional Whoosh dapat tercapai pada 2030, dengan asumsi jumlah penumpang meningkat 15% per tahun dari rata-rata 20.000 penumpang per hari saat ini. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan meninjau ulang tarif tiket yang berpotensi dinaikkan menjadi Rp 200.000-350.000 pada 2025, serta menambah frekuensi perjalanan dari 48 menjadi 60 per hari. Selain itu, pemerintah akan mengintegrasikan Whoosh dengan moda transportasi lain, seperti LRT Jabodebek dan Transjakarta, untuk meningkatkan aksesibilitas.

Pro: Integrasi ini diproyeksikan dapat meningkatkan pendapatan non-tiket, seperti iklan dan retail di stasiun, yang saat ini hanya menyumbang 8% dari total pendapatan. Kontra: Kenaikan tarif berisiko mengurangi minat penumpang, terutama kelas menengah yang sensitif terhadap harga, sehingga target 15% pertumbuhan penumpang mungkin terlalu optimistis. Para ekonom menyarankan agar pemerintah fokus pada efisiensi biaya operasional, seperti penggunaan energi terbarukan untuk mengurangi biaya listrik yang mencapai 30% dari total biaya operasional. Dengan langkah ini, pemerintah optimistis Whoosh dapat menjadi proyek percontohan kereta cepat di Asia Tenggara, meskipun tantangan finansial masih membayangi.