arif-budianto
Berdasarkan data Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per awal 2025, industri pinjaman daring atau pembiayaan digital di Indonesia tercatat menyalurkan kredit sekitar Rp 706 triliun sepanjang 2024, tumbuh sekitar 25,6 persen year-on-year dibandingkan posisi Rp 562 triliun pada akhir 2023. Angka ini mengonfirmasi bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi telah menjadi jalur alternatif yang signifikan bagi segmen masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan konvensional.
Yang menarik, industri ini mulai mengembangkan pendekatan penilaian risiko yang lebih inklusif. Salah satu inovasi yang dibahas dalam forum-forum industri adalah penggunaan riwayat nomor telepon seluler yang aktif dalam jangka panjang sebagai salah satu indikator kelayakan pembiayaan. Logikanya sederhana: stabilitas nomor HP selama bertahun-tahun dianggap merefleksikan stabilitas domisili, kedisiplinan administrasi, dan bahkan konsistensi perilaku keuangan seseorang.
Mengapa Skor Kredit Konvensional Belum Menjangkau Semua
Sistem skor kredit konvensional dibangun di atas riwayat pinjaman formal melalui lembaga seperti SLIK OJK, yang dulunya dikenal sebagai BI Checking. Masalahnya, sebagian besar masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah tidak memiliki catatan pinjaman formal sama sekali sehingga masuk kategori unbankable atau thin file. Rasio kepemilikan rekening bank di Indonesia memang sudah meningkat, namun penetrasi kredit formal masih jauh tertinggal dari penetrasi kepemilikan telepon seluler yang melampaui 70 persen populasi.
Di satu sisi, alternatif data non-tradisional seperti usia nomor HP, riwayat pembayaran pulsa, hingga pola transaksi dompet digital membuka peluang besar bagi inklusi keuangan. Lembaga pembiayaan dapat menilai kelayakan peminjam tanpa harus bergantung pada riwayat kredit perbankan, sehingga penyaluran kredit bisa menyasar pedagang kecil, pekerja informal, hingga pelaku usaha mikro di daerah yang belum terlayani bank. Proyeksi AFPI memperkirakan pembiayaan digital bisa menjangkau lebih dari 30 juta rekening borrower aktif, dengan dominasi tenaga kerja informal di sektor perdagangan dan jasa.
Di sisi lain, penggunaan data alternatif memunculkan pertanyaan mendasar soal validitas dan keadilan. Riwayat nomor HP tidak secara langsung mengukur kapasitas pembayaran utang. Seorang pengguna seluler setia belum tentu memiliki arus kas yang stabil. Terdapat risiko misklasifikasi risiko dan potensi kenaikan rasio kredit bermasalah atau Non Performing Financing (NPF). OJK mencatat rasio NPF pembiayaan digital berada di kisaran 2,5 hingga 3 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata perbankan nasional yang bertahan di bawah 2,5 persen.
"Data alternatif bukan pengganti skor kredit, melainkan lapisan tambahan yang memperkaya profil risiko. Tanpa tata kelola yang ketat, inovasi ini bisa berbalik menjadi risiko konsumen," ujar seorang pengamat industri keuangan mengingatkan.
Persoalan Perlindungan Data dan Etika Penagihan
Pendekatan berbasis data pribadi juga menyeret persoalan perlindungan konsumen. Penggunaan riwayat nomor HP, kontak, hingga lokasi memerlukan persetujuan eksplisit dan mekanisme yang transparan sesuai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mulai berlaku penuh pada Oktober 2024. Kekhawatiran terbesar masyarakat adalah praktik penagihan yang agresif kepada kontak darurat, praktik yang secara etika dan regulasi seharusnya dilarang.
Dari kacamata likuiditas industri, inovasi ini memang menarik. Lembaga pembiayaan yang mampu menekan biaya akuisisi nasabah dan biaya verifikasi dapat menawarkan bunga lebih kompetitif. Namun, sentimen pasar tetap rentan terhadap memburuknya kualitas aset. Jika tren NPF naik, investor institusi yang menjadi sumber pendanaan akan menuntut imbal hasil lebih tinggi, yang bermuara pada kenaikan bunga pinjaman bagi konsumen.
Fundamental Industri dan Proyeksi ke Depan
Secara fundamental, pertumbuhan pembiayaan digital ditopang oleh tiga hal: penetrasi smartphone, kebutuhan modal kerja sektor informal, dan keterbatasan akses kredit perbankan. Aftech dan AFPI memperkirakan sektor ini masih bisa tumbuh dua digit hingga 15 hingga 20 persen pada 2025, seiring pemulihan konsumsi rumah tangga pasca pemilu dan penurunan bertahap suku bunga acuan Bank Indonesia.
Namun valuasi industri tidak lagi semata dinilai dari volume penyaluran. Investor kini memperhatikan rasio efisiensi, tingkat pengembalian pinjaman, hingga biaya risiko kredit. Pelaku yang hanya mengejar ekspansi tanpa disiplin risiko berpotensi menghadapi capital outflow dari investor asing dan domestik.
Kesimpulannya, pemakaian usia nomor HP sebagai indikator pembiayaan mencerminkan pergeseran menuju inklusi keuangan berbasis data. Inovasi ini layak diapresiasi sebagai upaya menjangkau yang belum terlayani, tetapi harus dibarengi literasi keuangan, perlindungan data, dan pengawasan OJK yang proporsional. Tanpa keseimbangan itu, inovasi skor kredit alternatif hanya akan memindahkan risiko dari bank ke masyarakat kelas bawah.
Comments (0)