arif-budianto
Berdasarkan konfigurasi kabinet yang diumumkan pada Oktober 2024, pemerintah membentuk Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, sebuah struktur baru yang mengoordinasikan kebijakan pengolahan bahan mentah domestik dan percepatan energi terbarukan. Kehadiran kemenko ini memunculkan pertanyaan mengenai posisi Kementerian Investasi dan Hilirisasi yang sebelumnya menangani agenda serupa. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, akhirnya angkat bicara mengenai kelangsungan institusinya. Ia menegaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya tetap beroperasi dan fokus menjalankan target investasi yang telah ditetapkan.
Dua Perspektif soal Duplikasi Kewenangan
Di satu sisi, pembentukan kemenko dinilai memperkuat koordinasi lintas sektor yang selama ini terhambat ego sektoral. Hilirisasi nikel, bauksit, dan tembaga membutuhkan sinkronisasi antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, serta otoritas investasi. Tanpa koordinator setingkat menteri koordinator, kebijakan kerap tumpang tindih dan memperlambat perizinan. Data Kementerian Investasi mencatat realisasi investasi sepanjang Januari-September 2024 mencapai Rp1.261,4 triliun, atau sekitar 75,4% dari target tahunan Rp1.650 triliun. Angka ini tumbuh 20,8% secara year-on-year dibanding periode sama 2023. Kehadiran kemenko diharapkan mendorong capaian tersebut melalui percepatanproyek strategis nasional.
Di sisi lain, muncul kekhawatiran soal tumpang tindih kewenangan antara kemenko baru dan kementerian teknis. Dalam struktur pemerintahan, kemenko berperan menyinkronkan, bukan mengambil alih fungsi eksekusi. Namun praktik di lapangan seringkali menciptakan kebingungan bagi investor mengenai pintu masuk perizinan. Kalangan pengusaha menyoroti perlunya kejelasan pembagian tugas agar tidak terjadi duplikasi yang justru memperpanjang birokrasi. Sentimen pasar terhadap sektor hilirisasi sejatinya masih positif, tercermin dari indeks saham sektor pertambangan yang mencatat kenaikan 8,3% sepanjang 2024, meski sempat terkoreksi akibat volatilitas harga nikel global.
Fundamental Ekonomi dan Proyeksi Investasi
Dari sisi fundamental, hilirisasi merupakan tulang punggung strategi transformasi ekonomi untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah. Nilai ekspor produk olahan nikel pada 2023 menembus US$30 miliar, melonjak dari hanya sekitar US$3 miliar pada 2017 sebelum larangan ekspor bijih mentah diberlakukan. Rasio ini menunjukkan keberhasilan kebijakan hilirisasi dalam meningkatkan nilai tambah domestik. Pemerintah memproyeksikan investasi di sektor pengolahan mineral dan transisi energi dapat menyerap tenaga kerja hingga 2,5 juta orang dalam lima tahun ke depan.
Namun, capital outflow dari sektor portofolio menjadi catatan penting. Bank Indonesia melaporkan aliran modal keluar bersih di pasar Surat Berharga Negara dan saham mencapai US$4,2 miliar sepanjang triwulan III 2024, dipicu ketidakpastian kebijakan moneter global. Kondisi likuiditas ini menuntut kepastian regulasi domestik, termasuk kejelasan kelembagaan pasca pembentukan kemenko. Ketidakpastian struktur pemerintahan berpotensi menaikkan premi risiko dan memperlambat realisasi komitmen investasi yang telah masuk dalam portofolio pipeline.
"Yang terpenting bukan nomenklatur, melainkan bagaimana setiap institusi memiliki garis koordinasi yang jelas sehingga tidak ada tumpang tindih yang merugikan iklim usaha," ujar seorang analis kebijakan ekonomi yang enggan disebutkan namanya.
Respons Menteri dan Arah Kebijakan ke Depan
Rosan menegaskan bahwa pihaknya tetap menjalankan mandat sesuai Peraturan Presiden yang menjadi dasar pembentukan kementeriannya. Ia menyebut bahwa pembentukan kemenko justru menjadi penguat ekosistem, bukan pengganti. Menurutnya, koordinasi vertikal akan membuat target investasi lebih terukur dan terawasi. Pihaknya juga menyiapkan sejumlah insentif fiskal dan nonfiskal untuk menjaga tren investasi tetap positif di tengah perlambatan ekonomi global yang diproyeksikan berada di kisaran 5,0% untuk pertumbuhan domestik pada 2024.
Ke depan, valuasi sektor hilirisasi akan sangat bergantung pada konsistensi kebijakan dan kecepatan perizinan. Jika sinkronisasi berjalan baik, proyeksi investasi Rp1.900 triliun pada 2025 dinilai realistis. Sebaliknya, bila tumpang tindih kewenangan berlanjut, pelaku pasar berpotensi menahan ekspansi dan mengalihkan portofolio ke negara pesaing seperti Vietnam dan India yang menawarkan kepastian regulasi. Kesimpulannya, nasib kementerian bukan sekadar persoalan nama, melainkan soal bagaimana negara menjaga sentimen pasar, likuiditas, dan fundamental investasi tetap sejalan demi keberlanjutan agenda hilirisasi.
Comments (0)