mega-lestari
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan World Bank per akhir 2024, nilai ekspor Vietnam tercatat menembus US$ 405 miliar, sementara ekspor Indonesia berada di kisaran US$ 264 miliar. Kesenjangan ini menjadi sorotan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang menyebut Vietnam telah menjalankan sejumlah jurus struktural yang membuat kinerja ekspornya melesat jauh meninggalkan Indonesia. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya dilakukan Vietnam, dan mengapa Indonesia tertinggal?
Dalam berbagai forum ekonomi, Airlangga mengungkap bahwa Vietnam tidak sekadar mengandalkan keunggulan komparatif berupa upah murah. Negara itu secara agresif membangun struktur industri yang terintegrasi dan mengembangkan kawasan ekonomi khusus (KEK) dengan insentif yang jauh lebih kompetitif dibanding Indonesia. Dari sudut pandang ekonomi, ini adalah persoalan fundamental: bagaimana sebuah negara mengubah portofolio ekspornya dari komoditas mentah menjadi barang bernilai tambah tinggi.
Struktur Industri dan Nilai Tambah
Di satu sisi, Vietnam berhasil melakukan transformasi ekspor dari produk primer ke barang manufaktur bernilai tambah. Data menunjukkan sekitar 85% ekspor Vietnam berupa barang olahan seperti elektronik, tekstil, alas kaki, dan mesin. Sebaliknya, ekspor Indonesia masih didominasi komoditas seperti batu bara, minyak kelapa sawit, dan nikel mentah, yang rentan terhadap fluktuasi harga global dan sentimen pasar komoditas.
Vietnam menargetkan hilirisasi sejak dini melalui kebijakan yang konsisten lintas rezim. Mereka membangun ekosistem industri elektronik dengan menarik raksasa seperti Samsung, LG, dan Intel. Investasi asing langsung (PMA) di sektor manufaktur Vietnam pada 2023 mencapai US$ 23,3 miliar, atau tumbuh 32% year-on-year. Indonesia, meski mencatat realisasi investasi lebih besar secara absolut, masih terkonsentrasi pada sektor ekstraktif dan hilirisasi mineral tertentu.
"Vietnam memiliki strategi industrialisasi yang tidak berubah meski pergantian pemerintahan," ujar Airlangga dalam sebuah kesempatan. "Konsistensi kebijakan ini yang membuat mereka dipercaya investor global."
KEK dan Insentif Fiskal yang Lebih Tajam
Di sisi lain, pengembangan KEK di Vietnam jauh lebih agresif. Mereka mengoperasikan lebih dari 30 kawasan industri terpadu dengan fasilitas pelabuhan, listrik, dan logistik yang terintegrasi. Insentif fiskalnya pun terukur: pembebasan pajak korporasi hingga 15 tahun, serta bea masuk nol untuk mesin dan bahan baku impor selama masa konstruksi.
Sebagai perbandingan, Indonesia memiliki sekitar 20 KEK dengan insentif yang secara teori kompetitif, namun kerap terhambat persoalan lahan, perizinan, dan infrastruktur pendukung. Indeks Daya Saing Global (GCI) 2019 menempatkan Vietnam di peringkat 67, sementara Indonesia di posisi 50. Namun dalam hal kemudahan berbisnis dan efisiensi biaya logistik, Vietnam justru lebih unggul.
Rasio biaya logistik terhadap PDB di Vietnam sekitar 16,7%, sementara Indonesia berada di kisaran 23%. Ini menjadi pengurangan margin yang signifikan bagi eksportir dan membuat barang Indonesia kurang kompetitif di pasar global.
Pro dan Kontra: Bukan Sekadar Soal KEK
Pro: Argumen Airlangga berdasar pada realitas bahwa Vietnam unggul dalam efisiensi birokrasi, stabilitas kebijakan, dan integrasi rantai pasok global. Keanggotaan Vietnam dalam berbagai perjanjian dagang seperti CPTPP dan EVFTA membuka akses pasar yang lebih luas. Ekspor tekstil Vietnam ke Uni Eropa, misalnya, berpotensi tumbuh dua digit setiap tahun sejak EVFTA berlaku.
Kontra: Sejumlah ekonom menilai perbandingan ini terlalu menyederhanakan. Indonesia memiliki luas wilayah dan jumlah penduduk jauh lebih besar, sehingga tantangan strukturalnya berbeda. Selain itu, ketergantungan Vietnam pada impor bahan baku dari China membuat neraca perdagangannya rapuh jika terjadi guncangan global. Fundamental ekonomi Indonesia yang ditopang konsumsi domestik disebut lebih tahan krisis.
Yang jelas, data BPS per November 2024 menunjukkan ekspor Indonesia hanya tumbuh 1,4% year-on-year, sementara Vietnam mencatat pertumbuhan ekspor 14,3% pada periode yang sama. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan daya saing yang perlu dibenahi.
Implikasi bagi Proyeksi Ekonomi Indonesia
Jika tren ini berlanjut, proyeksi pertumbuhan ekspor Indonesia pada 2025 berpotensi stagnan di kisaran 3-5%, jauh di bawah target pemerintah. Capital outflow dari sektor manufaktur padat karya juga menjadi risiko nyata, sebagaimana terlihat dari gelombang pemutusan hubungan kerja di industri tekstil sepanjang 2024.
Pelajaran dari Vietnam bukan untuk ditiru mentah-mentah, melainkan untuk diadaptasi. Pemerintah perlu memperkuat hilirisasi, menyederhanakan perizinan di KEK, dan memastikan likuiditas serta insentif fiskal benar-benar sampai ke pelaku usaha. Tanpa perbaikan struktural, selisih ekspor Indonesia-Vietnam akan terus melebar dalam lima tahun ke depan.
Comments (0)