Menutup 13 GW PLTD dan Mempercepat PLTS: Pelajaran dari India

Berdasarkan data Kementerian ESDM per awal 2025, kapasitas pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang masih beroperasi di berbagai wilayah Indonesia mencapai kisaran 13 gigawatt (GW), tersebar dominan di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan kecil. Keberadaan armada diesel ini menjadi salah satu penyumbang beban subsidi energi terbesar, mengingat biaya bahan bakar yang harus dikirim ke lokasi-lokasi sulit itu. Di tengah tren efisiensi fiskal pemerintah, wacana memensiunkan pembangkit diesel secara bertahap dan menggantinya dengan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) kembali menguat — kali ini dengan melirik pengalaman India sebagai pembanding.

Beban Fiskal di Balik Armada Diesel

Bagi pembaca awam, persoalan PLTD pada dasarnya soal biaya. Harga pokok penyediaan listrik (BPP) — yakni seluruh ongkos yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu satuan listrik — pada banyak unit PLTD terpencil berkisar antara Rp4.000 hingga Rp6.000 per kWh. Angka ini jauh melampaui BPP sistem nasional yang berada di kisaran Rp1.400-an per kWh. Selisih itulah yang tiap tahun ditutupi lewat subsidi dan kompensasi, sehingga setiap penurunan harga minyak dunia justru memberi ruang napas bagi kas negara.

Data Bank Indonesia mencatat alokasi subsidi energi dalam APBN 2025 diproyeksikan di atas Rp200 triliun, salah satu pos belanja terbesar setelah gaji pegawai dan transfer ke daerah. Selama struktur bauran pembangkit bertumpu pada diesel, volatilitas harga minyak mentah global akan terus menerjemahkan diri menjadi tekanan anggaran. Inilah fundamental ekonomi yang membuat transisi menuju pembangkit berbiaya operasional rendah semakin mendesak.

Rekam Jejak Surya India: dari 3 GW ke Puluhan GW

India kerap disebut sebagai studi kasus lompatan energi surya paling agresif di dunia. Kapasitas terpasang surya negara itu mengalami kenaikan drastis dari hanya sekitar 3 GW pada 2014 menjadi melewati 90 GW sepuluh tahun kemudian, didorong skema lelang kompetitif (auction) yang memangsa harga jual listrik surya hingga di bawah tarif batubara di sejumlah proyek. Delhi kini menargetkan 500 GW kapasitas energi bersih pada 2030 sebagai bagian dari komitmen iklimnya.

"Kunci sukses India bukan sekadar teknologi murah, melainkan konsistensi kebijakan lelang jangka panjang yang memberi kepastian bagi investor," ujar seorang analis energi independen di Jakarta.

Pola serupa dinilai relevan untuk Indonesia yang memiliki potensi surya terestrial lebih dari 200 GW menurut kajian pemerintah, namun kapasitas terpasangnya baru menyentuh kisaran 1 GW. Rasio pemanfaatan yang timpang ini menjadi pekerjaan rumah struktural, bukan sekadar teknis.

Dua Sisi Persoalan Transisi

Di satu sisi, penggantian PLTD dengan PLTS menawarkan logika ekonomi yang kuat. Biaya operasional surya praktis minim karena tidak bergantung bahan bakar impor, sehingga mengurangi eksposur rupiah terhadap harga minyak dunia. Sentimen pasar juga cenderung positif terhadap proyek energi terbarukan, ditambah likuiditas pendanaan hijau yang semakin deras di pasar regional. Bagi wilayah kepulauan, kombinasi surya dengan penyimpanan baterai dapat menekan kebutuhan kiriman BBM yang mahal.

Di sisi lain, tantangan tidak bisa diremehkan. Sifat intermiten — artinya pasokan listrik hanya tersedia saat matahari bersinar — menuntut investasi tambahan pada baterai atau pembangkit cadangan yang biayanya signifikan. Jaringan transmisi di banyak daerah terluar belum siap menyerap fluktuasi pasokan. Kesehatan finansial PLN yang tengah merapikan neracanya turut membatasi ruang fiskal untuk membangun infrastruktur pendukung. Ada pula persoalan sosial: ribuan operator PLTD lokal berisiko kehilangan mata pencaharian jika transisi tidak disertai program relokasi tenaga kerja.

Proyeksi dan Prasyarat ke Depan

Jika mengacu pada rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) terbaru, porsi energi terbarukan dalam bauran pembangkit diproyeksikan mengalami kenaikan tajam menuju dekade 2030-an, seiring komitmen netral karbon 2060. Namun pengalaman internasional menunjukkan bahwa target tanpa instrumen pasar yang jelas kerap berhenti di atas kertas. Skema lelang transparan, jaminan daya beli yang kredibel, serta insentif fiskal bagi manufaktur panel surya domestik menjadi prasyarat agar Indonesia benar-benar mereplikasi momentum India — bukan sekadar menyalin retorikanya.

Pada akhirnya, pertanyaannya bukan lagi apakah 13 GW PLTD layak dipensiunkan, melainkan seberapa cepat ekosistem PLTS nasional siap mengambil alih. Dengan fundamental makro yang relatif kokoh dan sentimen global yang ramah terhadap energi bersih, jendela peluang itu terbuka lebar. Yang dibutuhkan adalah eksekusi kebijakan yang konsisten lintas rezim — sesuatu yang justru paling sulit direplikasi dari contoh India.