Bulog Jaga Stok Beras NTT, Pakar Soroti Dua Sisi Strategi Pangan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), laju inflasi tahunan Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga periode terakhir tercatat di kisaran 2,1 persen secara year-on-year, dengan kelompok bahan makanan sebagai penyumbang tekanan harga terbesar, menyumbang lebih dari separuh formasi indeks harga konsumen. Kenaikan harga beras di sejumlah kabupaten bahkan sempat menyentuh angka dua digit setelah produksi gabah nasional mengalami penurunan sekitar lima persen akibat cuaca ekstrem El Nino pada 2023/2024. Dalam konteks inilah peran Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai penjaga cadangan pangan strategis kembali menjadi sorotan, khususnya menyangkut ketersediaan beras di provinsi yang secara historis kerap masuk daftar wilayah rawan ketahanan pangan.

Tekanan Inflasi Pangan Jadi Latar Belakang

Bagi pembaca awam, inflasi pangan sederhananya berarti kenaikan harga kebutuhan pokok yang langsung mengikis daya beli rumah tangga. Di provinsi berpenduduk sekitar 5,5 juta jiwa ini, gejala tersebut sangat sensitif karena mayoritas masyarakat bergantung pada sektor pertanian yang hasilnya fluktuatif dan bergantung curah hujan. Konsep buffer stock alias stok penyangga menjadi instrumen klasik untuk meredamnya: badan logistik pangan menimbun beras saat panen melimpah, lalu menyalurkannya ke pasar ketika harga mulai naik, sehingga tren harga tetap terkendali dan sentimen panik di kalangan pedagang dapat dicegah sejak dini.

Tiga Pilar Pengamanan Pasokan

Upaya pengamanan di NTT bertumpu pada tiga strategi utama. Pertama, penguatan persediaan: stok beras yang dikelola di wilayah provinsi ini dijaga pada level sekitar 38 ribu ton setara beras, angka yang dinilai cukup untuk menopang kebutuhan operasional lebih dari satu bulan ke depan. Kedua, mobilisasi pasokan dari luar daerah guna melengkapi serapan gabah dari petani lokal yang ditargetkan mencapai puluhan ribu ton saat musim panen raya, sebuah langkah yang sekaligus menjaga likuiditas kas petani agar mereka tidak menjual gabah di bawah harga wajar. Ketiga, percepatan distribusi melalui titik-titik penyaluran bantuan pangan bagi lebih dari 600 ribu Keluarga Penerima Manfaat, disertai operasi pasar dengan beras medium dijual di kisaran Rp10.500 per kilogram, jauh di bawah harga pasar umum yang sempat tembus Rp14.000.

Dua Sisi Mata Uang: Stabilitas versus Ketergantungan

Di satu sisi, kehadiran stok penyangga memberikan fundamental yang sehat bagi stabilitas harga daerah. Kabar gagal panen yang biasanya memicu spekulasi dapat diredam cepat, sementara jaring pengaman sosial membantu menekan risiko gizi buruk. Ini penting mengingat survei kesehatan nasional masih mencatat prevalensi stunting NTT di atas 30 persen, meski sebenarnya telah mengalami penurunan signifikan dibandingkan level di atas 40 persen pada 2018. Portofolio program pangan yang tersentralisasi juga memudahkan evaluasi dan audit distribusi.

Di sisi lain, ada catatan kritis yang tak boleh diabaikan. Rasio ketergantungan pada pasokan dari Pulau Jawa dan Sulawesi membuat provinsi ini rentan terhadap gangguan rantai pasok, mulai dari keterlambatan kapal, cuaca laut buruk, hingga lonjakan biaya angkut yang menggerus margin logistik. Biaya per ton yang harus dikeluarkan untuk mengirim beras ke distrik-district terpencil bisa berkali lipat dibanding wilayah di Pulau Jawa. Ditambah lagi, dominasi satu entitas dalam distribusi berpotensi menggerus ruang usaha pedagang beras lokal yang skalanya jauh lebih kecil, sehingga persoalan pangan berisiko bergeser dari soal ketersediaan menjadi soal persaingan usaha yang sehat.

Proyeksi dan Pekerjaan Rumah ke Depan

Ke depan, proyeksi pasokan dinilai moderat selama pola musim tanam berjalan normal dan tidak ada tekanan iklim ekstrem baru. Meski demikian, sejumlah ekonom menyarankan agar intervensi tidak berhenti pada distribusi beras semata. Diversifikasi pangan lokal seperti jagung, umbi-umbian, dan sorgum diyakini mampu menekan permintaan beras sekaligus memperkuat ketahanan pangan jangka panjang, mengingat NTT sesungguhnya merupakan lumbung jagung nasional. Sinergi dengan koperasi desa dan pembangunan gudang pangan tingkat kecamatan juga dipandang efektif memperpendek rantai pasok sekaligus memotong biaya logistik.

Pada akhirnya, menjaga ketersediaan beras di NTT adalah seni menyeimbangkan dua kepentingan: melindungi daya beli konsumen di satu sisi, dan memastikan petani serta pelaku usaha lokal tetap mendapat ruang tumbuh di sisi lain. Selama kedua sisi tersebut dikelola dengan disiplin data dan transparansi, fundamental pangan daerah dapat terjaga, meski tantangan geografi kepulauan dan variabilitas iklim tidak akan pernah benar-benar hilang dari peta risiko.