DEN Dorong Kolaborasi Kementerian dan Kopdes untuk Perluas Pasar EBT

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) per akhir 2024, kontribusi energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer nasional baru menyentuh kisaran 13,9 persen. Angka itu masih tertinggal cukup jauh dari target 23 persen pada 2025 yang dibakukan dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Dengan ruang waktu pelaksanaan yang makin sempit, Dewan Energi Nasional (DEN) menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk melibatkan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) sebagai motor penggerak permintaan domestik.

Dalam sejumlah forum koordinasi terbaru, DEN memandang persoalan transisi energi tidak lagi semata-mata soal pasokan, melainkan juga penyerapan di sisi permintaan. Kapasitas terpasang pembangkit EBT memang terus bertambah, tetapi laju pertumbuhan pasar belum sejalan. Di sinilah jejaring Kopdes dinilai strategis, mengingat program tersebut menjangkau puluhan ribu desa dengan unit usaha energi terbarukan sebagai salah satu pilar bisnisnya.

Fundamental Transisi Energi Masih Menuntut Akselerasi

Data potensi nasional memperlihatkan kekayaan sumber daya yang luar biasa. Potensi tenaga surya Indonesia mencapai lebih dari 3.200 gigawatt (GW), ditambah potensi bioenergi, air, panas bumi, dan energi laut yang secara agregat melampaui 3.600 GW. Ironisnya, rasio pemanfaatan baru berkisar di angka nol koma sekian persen. Sementara itu, beban fiskal untuk pembangkit diesel di wilayah terpencil masih menganga setiap tahun tanpa solusi struktural yang tuntas.

Kondisi ini menjadikan perluasan pasar EBT bukan sekadar agenda iklim, melainkan kebutuhan ekonomi. Setiap kilowatt-hour yang digantikan energi terbarukan lokal berarti penghematan devisa dari impor bahan bakar, sekaligus penciptaan lapangan kerja baru di rantai pasok domestik — mulai dari produksi modul surya, sistem penyimpanan baterai, hingga jasa instalasi dan pemeliharaan di tingkat desa.

Di Satu Sisi: Peluang Pasar Desa yang Luas

Pro: Jejak Kopdes Merah Putih yang menargetkan puluhan ribu koperasi aktif membuka kanal distribusi dan adopsi teknologi energi di akar rumput. Panel surya untuk kantor koperasi, gudang pendingin, hingga pompa irigasi dapat menjadi pasar awal bagi industri manufaktur nasional. Model ini sekaligus menurunkan biaya operasional koperasi itu sendiri, sehingga tercipta lingkaran ekonomi yang saling menguatkan. Elektrifikasi berbasis EBT di daerah 3T juga berpotensi menekan ketergantungan pada pembangkit diesel berbahan bakar mahal.

'Transisi energi hanya akan berjalan cepat jika permintaannya tumbuh dari bawah. Koperasi desa adalah simpul permintaan yang selama ini belum tersentuh secara sistematis,' ungkap Sekretaris Jenderal DEN Djoko Siswanto dalam paparan koordinasi antarkementerian.

Di Sisi Lain: Risiko Tata Kelola dan Kesiapan Lapangan

Kontra: Kesiapan tata kelola koperasi desa masih menjadi pekerjaan rumah besar. Pengalaman empiris menunjukkan banyak badan usaha desa mandek karena lemahnya kapasitas manajerial, likuiditas yang tipis, dan minimnya pendampingan teknis. Instalasi EBT menuntut perawatan berkala; tanpa skema pemeliharaan yang jelas, aset berisiko terbengkalai dalam hitungan tahun. Persoalan pembiayaan pun tidak ringan — meski harga modul surya global mengalami penurunan signifikan year-on-year, kebutuhan modal awal tetap terasa berat bagi entitas desa.

Ada pula kritik atas efektivitas koordinasi. Kolaborasi antarkementerian bukan hal baru, tetapi eksekusinya kerap terkendala ego sektoral dan tumpang tindih program. Tanpa payung integrasi yang kuat beserta indikator kinerja terukur, dorongan kolaborasi berisiko berhenti sebagai wacana administratif semata.

Proyeksi Sentimen Pasar dan Poin Perhatian Investor

Bagi pelaku pasar modal, sentimen terhadap sektor EBT domestik cenderung positif jangka menengah. Tren indeks saham energi terbarukan beberapa bulan terakhir mengalami kenaikan seiring ekspektasi pipeline proyek baru, meski investor institusional tetap memantau risiko capital outflow apabila realisasi berjalan lambat. Portofolio bertema energi hijau mulai diminati, namun fundamental emiten — bukan sekadar narasi — tetap menjadi dasar valuasi yang sehat.

Pemerintah diproyeksikan terus menggandeng OJK dan perbankan agar likuiditas mengalir ke proyek energi berskala kecil dan tersebar, baik melalui kemitraan publik-swasta maupun skema pembiayaan campuran. Jika kolaborasi kementerian-Kopdes berjalan efektif, pangsa EBT berpotensi merangkak menuju target menengah 28 persen pada 2030, sebagai bagian dari peta jalan emisi netral nol 2060 atau lebih cepat.

Namun demikian, keberhasilan agenda ini bergantung pada tiga faktor kunci: disiplin fiskal dalam memberi insentif, kualitas pendampingan koperasi, dan konsistensi regulasi tarif. Tanpa ketiganya, perluasan pasar EBT berbasis desa hanya akan menjadi catatan kaki statistik, bukan lompatan struktural bagi bauran energi nasional.