Mentan Soroti Mafia Pangan yang Tak Kunjung Tuntas

Berdasarkan data Kementerian Pertanian per Juli 2025, persoalan mafia pangan kembali mencuat ke permukaan setelah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan kekesalannya terhadap praktik permainan pasar yang dinilai tak kunjung beres. Pernyataan ini muncul di tengah tren harga pangan yang fluktuatif dan tekanan inflasi pangan yang masih menjadi perhatian utama dalam beberapa bulan terakhir. Dalam konteks ekonomi, istilah mafia pangan merujuk pada jaringan pelaku usaha yang mengendalikan pasokan, distribusi, atau harga komoditas tertentu untuk memperoleh keuntungan di luar mekanisme pasar yang wajar.

Dinamika Harga dan Fundamental Pasar Pangan

Di satu sisi, pemerintah menilai bahwa penguatan tata kelola distribusi dan pengawasan rantai pasok telah menunjukkan hasil. Beberapa komoditas strategis seperti beras dan jagung mencatat stabilitas harga secara year-on-year, dengan indeks harga pangan nasional bergerak dalam rentang yang relatif terkendali. Data Badan Pusat Statistik mencatat inflasi pangan bergejolak pada periode tertentu masih berada di kisaran angka yang memerlukan kewaspadaan, meski tidak sebesar lonjakan tahun sebelumnya. Pemerintah juga menyoroti pentingnya likuiditas di tingkat petani agar margin keuntungan tidak tersedot oleh perantara.

Di sisi lain, sejumlah pengamat ekonomi menilai bahwa fenomena ini bukan semata soal penegakan hukum, melainkan persoalan struktural. Rantai pasok yang panjang dari petani hingga konsumen membuka ruang bagi praktik penimbunan dan pengaturan pasokan. Ketika pasokan terganggu, sentimen pasar cepat berubah dan mendorong kenaikan harga yang tidak sebanding dengan kenaikan biaya produksi. Dalam bahasa ekonomi, ini disebut sebagai distorsi pasar, di mana harga tidak lagi mencerminkan nilai fundamental barang.

"Persoalan pangan bukan hanya soal produksi, tetapi soal distribusi dan tata niaga yang adil. Tanpa perbaikan struktural, intervensi harga hanya bersifat sementara," ujar seorang ekonom pertanian dalam sebuah diskusi publik.

Pro dan Kontra Penanganan Mafia Pangan

Pro: Langkah pemerintah memperkuat pengawasan, menindak pelaku penimbunan, serta memperbaiki data produksi dinilai sebagai fondasi penting. Dengan data yang akurat, proyeksi pasokan dan permintaan dapat disusun lebih presisi sehingga intervensi tidak tumpang tindih. Penegakan hukum juga memberikan efek jera dan menjaga iklim usaha yang sehat. Selain itu, penguatan kelembagaan di tingkat daerah membantu memutus rantai perantara yang tidak perlu.

Kontra: Sejumlah pihak menilai penindakan bersifat tambal sulam jika tidak dibarengi reformasi tata niaga. Mereka menyoroti bahwa pelaku usaha besar dengan akses modal dan informasi memiliki posisi tawar lebih kuat dibanding petani kecil. Tanpa perlindungan harga dan akses pembiayaan, petani tetap menjadi pihak yang paling rentan terhadap gejolak pasar. Ada pula kekhawatiran bahwa istilah mafia pangan terlalu simplistis untuk menggambarkan persoalan yang mencakup logistik, infrastruktur, dan kebijakan impor.

Implikasi terhadap Inflasi dan Portofolio Kebijakan

Secara makro, gejolak harga pangan berdampak langsung pada inflasi karena bobotnya besar dalam keranjang konsumsi masyarakat. Jika harga pangan naik, daya beli rumah tangga menurun, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Ini pada gilirannya menekan konsumsi domestik yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi. Dari sisi pasar keuangan, ketidakpastian harga pangan dapat memengaruhi sentimen pasar dan memicu capital outflow bila dianggap mengganggu stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara intervensi jangka pendek dan perbaikan fundamental jangka panjang. Rasio ketergantungan pada impor untuk komoditas tertentu menjadi indikator penting yang harus dikelola. Valuasi kebijakan tidak cukup dilihat dari turunnya harga sesaat, tetapi dari keberlanjutan pasokan dan kesejahteraan petani. Tanpa itu, persoalan mafia pangan akan terus berulang setiap musim.

Ke depan, publik menantikan langkah konkret yang tidak hanya bersifat reaktif. Transparansi data, digitalisasi rantai pasok, serta penguatan koperasi petani menjadi kunci. Dengan pendekatan yang menyeluruh, harapan agar persoalan ini tak lagi menjadi agenda tahunan bukan sesuatu yang mustahil. Namun, tanpa komitmen lintas lembaga, kekesalan yang diungkapkan pejabat tinggi hanya akan menjadi wacana yang berulang tanpa solusi tuntas.