Menlu RI dan Tokoh Ormas Terbang ke Iran untuk Pemakaman Khamenei

Jakarta — Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, bersama Ketua MPR Ahmad Muzani dijadwalkan bertolak ke Teheran, Iran, pada Kamis malam (9/7/2026). Keberangkatan ini bertujuan menghadiri prosesi pemakaman Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, yang wafat dalam usia lanjut. Kehadiran delegasi Indonesia semakin mencolok karena turut disertai perwakilan dari dua organisasi masyarakat Islam terbesar di Tanah Air, yakni Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mewengkang, mengonfirmasi bahwa lawatan ini tidak semata-mata bersifat seremonial. Pemerintah Indonesia memanfaatkan momen tersebut untuk menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Iran pada 10 Juli 2026.

"Menteri Luar Negeri akan melakukan kunjungan kerja ke Iran untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Iran. Menlu RI juga akan memenuhi undangan dari pemerintah Iran dalam rangka penghormatan terhadap almarhum Yang Mulia Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran,"

Kehadiran figur-figur dari PBNU dan Muhammadiyah menambah bobot simbolis kunjungan ini. Keduanya merepresentasikan arus utama Islam Indonesia yang terkenal moderat—sebuah citra yang berkontras dengan dinamika internal maupun internasional yang kerap mengelilingi pemerintahan Iran pasca-revolusi. Khamenei sendiri merupakan figur sentral dalam poros perlawanan (Axis of Resistance) yang kerap berseberangan dengan kepentingan geopolitik Barat dan sebagian negara di Timur Tengah, sehingga lawatan ini tak pelak menimbulkan beragam respons.

Pro: Diplomasi Lintas Peradaban dan Kepentingan Strategis

Bagi pihak yang mendukung, lawatan ini memiliki beberapa justifikasi yang kuat:

• Penghormatan kemanusiaan dan keagamaan. Indonesia dan Iran sama-sama negara berpenduduk mayoritas Muslim. Kehadiran tokoh ormas Islam seperti PBNU dan Muhammadiyah dalam prosesi pemakaman seorang pemimpin Muslim global menunjukkan solidaritas lintas mazhab. Ini memperkuat narasi bahwa Indonesia mampu berperan sebagai jembatan peradaban tanpa terjebak dalam rivalitas sektarian Sunni-Syiah.
• Diplomasi ekonomi dan energi. Iran merupakan mitra potensial bagi Indonesia di sektor energi dan perdagangan. Meskipun masih dibayangi sanksi internasional, pembicaraan bilateral bisa membuka jalur informal untuk kerja sama di masa depan, terutama jika dinamika geopolitik global bergeser.
• Otonomi politik luar negeri. Sejak era Konferensi Asia-Afrika, Indonesia menganut politik luar negeri bebas-aktif. Kunjungan ini menegaskan bahwa Jakarta tidak sepenuhnya tunduk pada tekanan Barat dalam menyikapi negara-negara yang dianggap kontroversial. Hal ini sejalan dengan prinsip yang sering ditekankan Presiden Prabowo Subianto tentang kemandirian diplomasi Indonesia.
• Peran mediasi dan soft power. Kedekatan dengan Teheran dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai mediator netral dalam perselisihan Timur Tengah—sebuah kredensial yang sudah mulai terbangun melalui keterlibatan Muhammadiyah dalam berbagai forum perdamaian global.

Kontra: Risiko Politisasi dan Persepsi Domestik-Internasional

Di sisi lain, sejumlah kritik mengemuka dan patut dicermati:

• Risiko persepsi keberpihakan. Ayatollah Khamenei dikenal sebagai pemimpin yang anti-Barat dan kontroversial di mata banyak negara Sunni konservatif, terutama Arab Saudi, yang merupakan mitra strategis Indonesia. Kehadiran delegasi Indonesia dapat dibaca sebagai gestur dukungan implisit terhadap Teheran, yang berpotensi menimbulkan gesekan diplomatik dengan Riyadh.
• Sentimen domestik dan sekularisme. Melibatkan ormas keagamaan dalam lawatan resmi kenegaraan ke Iran dapat memicu polemik di dalam negeri. Sebagian kalangan sipil khawatir bahwa garis pemisah antara urusan negara dan agama menjadi kabur, apalagi Indonesia adalah negara berdasarkan Pancasila, bukan negara Islam.
• Dampak terhadap relasi dengan Barat. Meskipun politik bebas-aktif memberi ruang, AS dan Uni Eropa mencermati setiap bentuk penguatan hubungan dengan Iran, terutama terkait program nuklir dan aktivitas milisi proksi Teheran di kawasan. Lawatan ini bisa mempersulit negosiasi kerja sama ekonomi atau akses pasar dengan negara-negara Barat yang memberlakukan sanksi sekunder.
• Konsumsi politik internal. Ada kekhawatiran bahwa kunjungan ini dimanfaatkan untuk mengonsolidasi dukungan dari basis massa Islam konservatif di Indonesia menjelang tahun politik, alih-alih murni untuk kepentingan diplomasi.

Kesimpulan: Antara Peluang dan Kehati-hatian

Lawatan Menlu Sugiono bersama Ketua MPR dan tokoh ormas Islam ke Iran adalah langkah diplomasi yang ambisius sekaligus berani. Di satu sisi, ia membuka peluang untuk memperdalam hubungan bilateral, meneguhkan prinsip bebas-aktif, dan memproyeksikan Indonesia sebagai suara Islam moderat di pentas global. Di sisi lain, kunjungan ini berpotensi menempatkan Indonesia dalam posisi canggung baik di mata mitra Sunni di Timur Tengah maupun negara-negara Barat, serta mengundang silang pendapat di ranah domestik tentang batas-batas keterlibatan negara dalam aktivitas keagamaan internasional.

Keberhasilan misi ini akan sangat bergantung pada kemampuan para diplomat Indonesia untuk mengelola persepsi publik dan menjelaskan secara transparan bahwa kehadiran tersebut merupakan penghormatan kultural-religius yang tidak mengurangi prinsip non-blok. Dalam dunia yang kian bipolar, seni berjalan di atas tali antara berbagai kutub kekuatan akan menjadi ujian sesungguhnya bagi politik luar negeri Indonesia.