Menkop Ferry Bongkar Wacana Gaji PNS Lewat Koperasi

Jakarta — Di tengah derasnya arus digitalisasi pembayaran yang dikuasai perusahaan teknologi finansial, pemerintah kembali mengusulkan gagasan yang terdengar familier namun mengejutkan: menyalurkan gaji Pegawai Negeri Sipil dan pembayaran pensiun melalui koperasi. Menteri Koperasi dan UKM (Menkop) Ferry Mursyidan Baldan membeberkan rencana tersebut di Jakarta, membuka percakapan panjang soal peran ekonomi kerakyatan yang selama ini dianggap sepi dari percakapan kebijakan keuangan negara.

Dalam penjelasannya, Ferry menyebut koperasi akan diarahkan menjadi unit layanan jasa yang mampu menyalurkan aliran dana besar dari negara ke jutaan penerima. Gagasan ini bukan sekadar wacana administratif, melainkan potensi pergeseran struktural: uang negara yang selama ini mengalir ke bank-bank besar dapat berputar lebih dulu di ekosistem koperasi yang anggotanya berakar di komunitas.

Gagasan Lama dengan Wajah Baru

Wacana menyalurkan gaji melalui koperasi sebenarnya bukan barang baru dalam sejarah kebijakan Indonesia. Namun yang membedakan kali ini adalah konteksnya: era ketika penetrasi perbankan masih timpang di wilayah pedesaan, sementara koperasi justru hadir paling dekat dengan warga. Ferry menegaskan bahwa pemerintah ingin koperasi tidak lagi hanya dikenal sebagai tempat simpan pinjam atau penyedia sembako murah, tetapi naik kelas menjadi layanan keuangan yang diperhitungkan.

Secara teori, dampaknya bisa besar. Bayangkan miliaran rupiah dana gaji bulanan yang berputar di koperasi desa. Dana tersebut berpotensi memperkuat likuiditas koperasi, menurunkan bunga pinjaman bagi anggota, serta memperkuat daya beli masyarakat di tingkat akar rumput. Ferry menyebut rencana ini sebagai bagian dari upaya memperkuat fungsi sosial koperasi sekaligus memberi ruang bagi koperasi untuk tumbuh sebagai institusi keuangan yang kredibel.

"Koperasi harus menjadi unit layanan jasa yang melayani kebutuhan riil masyarakat, termasuk penyaluran gaji PNS dan pembayaran pensiun," ujar Ferry seperti dikutip dari keterangan resmi.

Pertanyaan Besar: Kesiapan Infrastruktur

Namun di balik ambisi tersebut, tersimpan deretan pertanyaan kritis yang belum tuntas. Pertama, soal kapasitas teknologi. Penyaluran gaji puluhan ribu PNS menuntut sistem pembayaran yang stabil, aman, dan terintegrasi dengan sistem keuangan negara. Banyak koperasi masih tertinggal dalam hal digitalisasi, mulai dari basis data anggota hingga keamanan transaksi.

• Mayoritas koperasi belum memiliki sistem pembayaran terintegrasi dengan perbankan digital.
• Pengawasan dana gaji memerlukan audit ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan.
• Koordinasi antara Kemenkop, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia menjadi kunci keberhasilan.
• Edukasi keuangan bagi pengelola koperasi perlu dipercepat.

Kedua, soal kepercayaan. PNS dan pensiunan selama ini terbiasa menerima hak mereka lewat bank yang dianggap mapan. Memindahkan kanal tersebut ke koperasi berarti meminta perubahan perilaku besar — dan itu tidak bisa dicapai hanya lewat surat edaran.

Peluang dan Risiko yang Harus Dihitung

Analis keuangan menilai gagasan ini punya dua sisi tajam. Di satu sisi, koperasi bisa mendapat suntikan dana segar dan legitimasi negara. Di sisi lain, kegagalan pengelolaan justru dapat merusak citra koperasi secara luas. Ekspektasi publik akan sangat tinggi, dan satu skandal dana gaji yang bocor bisa menghapus progres bertahun-tahun.

Yang jelas, wacana ini menandai satu hal: pemerintah mulai serius melihat koperasi bukan sebagai warisan masa lalu, melainkan sebagai potensi mesin distribusi ekonomi baru. Keberhasilannya akan bergantung pada kecepatan membenahi infrastruktur, transparansi pengawasan, dan keberanian menempatkan profesional di garda depan. Jika gagal, ini hanya janji populis; jika berhasil, ekonomi kerakyatan Indonesia bisa memasuki babak baru.