Menakar Realisme Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per kuartal II 2026, perekonomian Indonesia tercatat tumbuh 5,12 persen year-on-year, sedikit lebih tinggi dibandingkan capaian periode yang sama tahun sebelumnya di level 5,05 persen. Angka ini memang memperlihatkan tren ekspansi yang stabil, namun masih menyisakan jarak cukup lebar menuju target pertumbuhan 8 persen yang dicanangkan pemerintah. Dalam sebuah forum kebijakan bertajuk Prasasti Policy Forum 2026, sejumlah pakar dan pelaku usaha berkumpul untuk membedah hambatan utama yang menghalangi akselerasi ekonomi nasional, sekaligus menimbang apakah target ambisius tersebut realistis atau sekadar proyeksi di atas kertas.

Optimisme Pemerintah dan Argumentasi di Baliknya

Di satu sisi, optimisme bahwa target 8 persen dapat dicapai disuarakan sejumlah kalangan, termasuk pengusaha senior Hashim Djojohadikusumo. Argumen utamanya bertumpu pada potensi hilirisasi sumber daya alam, masuknya investasi di sektor pengolahan mineral, serta pembangunan infrastruktur yang disebut mampu menciptakan efek berganda terhadap lapangan kerja dan konsumsi rumah tangga. Pemerintah juga menargetkan penerimaan investasi yang lebih besar, dengan proyeksi pertumbuhan kredit perbankan pada kisaran 10-12 persen guna menopang likuiditas dunia usaha.

Dari sisi fiskal, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang berada di kisaran 39 persen dinilai masih relatif aman dibandingkan banyak negara emerging market lain. Ruang fiskal ini, menurut kubu optimis, dapat dimanfaatkan untuk belanja produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan konektivitas yang menjadi fondasi pertumbuhan jangka panjang. Konsep "fundamental ekonomi" yang kuat, ditopang bonus demografi hingga dekade berikutnya, dianggap sebagai modal penting yang tidak dimiliki banyak negara.

Tantangan Struktural yang Belum Terurai

Di sisi lain, sejumlah ekonom meragukan tercapainya angka 8 persen tanpa reformasi mendasar. Salah satu hambatan terbesar adalah rendahnya produktivitas tenaga kerja. Data menunjukkan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB cenderung stagnan di kisaran 18-19 persen selama satu dekade terakhir, sementara sektor informal masih menyerap hampir 57 persen dari total angkatan kerja. Kondisi ini membuat kenaikan output tidak selalu diikuti peningkatan pendapatan riil masyarakat, sehingga konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari 50 persen PDB bergerak terbatas.

Hambatan lain datang dari sisi eksternal. Ketidakpastian kebijakan moneter global, terutama arah suku bunga bank sentral Amerika Serikat, berpotensi memicu capital outflow dari pasar keuangan domestik. Tekanan ini dapat memperlemah nilai tukar rupiah, menaikkan biaya impor bahan baku, dan pada akhirnya menggerus margin dunia usaha. Sentimen pasar yang fluktuatif juga membuat pelaku usaha cenderung menahan ekspansi dan lebih memilih menjaga likuiditas ketimbang memperluas kapasitas produksi.

"Pertumbuhan tinggi hanya mungkin dicapai bila ada lompatan produktivitas, bukan sekadar menambah input tenaga kerja dan modal. Tanpa itu, angka 8 persen akan sulit dipertahankan secara berkelanjutan," ujar seorang ekonom dalam forum tersebut.

Reformasi dan Kualitas Pertumbuhan sebagai Kunci

Menyikapi dua perspektif tersebut, sejumlah rekomendasi mengemuka. Pertama, penyederhanaan regulasi dan percepatan perizinan dinilai penting untuk mendorong investasi swasta, terutama di sektor padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja besar. Kedua, penguatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan menjadi prasyarat agar bonus demografi tidak berubah menjadi beban. Ketiga, diversifikasi pasar ekspor diperlukan untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas dan mitra dagang tertentu.

Dari kacamata valuasi makro, target 8 persen sesungguhnya bukan angka mustahil. Beberapa negara di kawasan pernah mencatatkan pertumbuhan serupa, namun umumnya disertai reformasi struktural agresif, stabilitas politik, dan iklim investasi yang sangat kompetitif. Pertanyaannya bukan sekadar seberapa cepat ekonomi tumbuh, melainkan seberapa inklusif dan berkelanjutan pertumbuhan itu dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Tanpa perbaikan fundamental yang menyeluruh, target ambisius berisiko hanya menjadi proyeksi jangka pendek yang sulit dibuktikan dalam jangka panjang.