Membedah Kinerja Cadangan Beras Pemerintah Dua Tahun Prabowo-Gibran

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional dan Kementerian Pertanian per akhir periode evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog mencatat lonjakan signifikan menjadi 4,48 juta ton. Angka ini menjadi yang tertinggi dalam sejarah pengelolaan cadangan pangan nasional modern, jauh melampaui rata-rata historis yang berkisar 1 hingga 2 juta ton per tahun. Peningkatan tersebut tidak terjadi dalam ruang hampa; ia merupakan hasil kombinasi percepatan serapan gabah petani, penambahan kuota impor pada periode tertentu, serta percepatan pembangunan infrastruktur gudang di sejumlah daerah sentra produksi.

Anatomi Lonjakan Stok dan Sumber Pasokan

Dalam bahasa sederhana, CBP adalah "tabungan beras" negara yang dipakai untuk menstabilkan harga saat pasar bergejolak atau ketika bencana menghantam pasokan. Kenaikan stok menjadi 4,48 juta ton berarti ruang fiskal negara untuk intervensi harga menjadi lebih lebar. Dari sisi serapan domestik, realisasi pembelian gabah dan beras petani dilaporkan tumbuh sekitar 38 persen year-on-year dibanding periode dua tahun sebelumnya, ditopang harga pembelian pemerintah (HPP) yang dinaikkan dan percepatan pembayaran kepada petani. Di sisi lain, kebijakan impor yang dibuka terbatas turut menyumbang tambahan volume ketika produksi domestik belum sepenuhnya pulih dari dampak El Nino pada 2023-2024.

Jika dihitung dari sisi rasio, CBP kini setara dengan kebutuhan konsumsi nasional sekitar 1,5 bulan, meningkat dari posisi sebelumnya yang hanya sekitar 0,5 bulan. Rasio ini penting karena menjadi bantalan likuiditas pangan ketika gejolak global—seperti gangguan rantai pasok India dan Vietnam—menekan pasar dunia. Indeks Ketahanan Pangan Global yang dirilis Economist Impact menempatkan Indonesia pada posisi yang membaik dalam dua tahun terakhir, meski masih tertinggal dari Malaysia dan Vietnam di kawasan ASEAN.

Pro: Penguatan Fundamental Ketahanan Pangan

Di satu sisi, akumulasi stok sebesar 4,48 juta ton mencerminkan penguatan fundamental sistem pangan nasional. Ketika stok melimpah, pemerintah memiliki kapasitas untuk melakukan operasi pasar tanpa harus bergantung pada pasokan impor mendadak, sehingga sentimen pasar terhadap risiko kelangkaan dapat diredam lebih cepat. Beberapa ekonom pertanian menilai bahwa cadangan besar juga berfungsi sebagai instrumen fiskal tidak langsung, karena menurunkan biaya subsidi yang harus dikeluarkan saat harga melonjak.

"Cadangan yang memadai memberi ruang bagi pemerintah untuk menghadapi guncangan iklim dan geopolitik tanpa harus menaikkan harga di tingkat konsumen. Ini adalah bentuk belanja negara yang bersifat preventif," ujar seorang pengamat kebijakan pangan dari sebuah lembaga riset independen di Jakarta.

Selain itu, penguatan stok beririsan dengan program bantuan pangan non-tunai yang menyasar puluhan juta keluarga penerima manfaat. Dengan stok yang tebal, penyaluran bantuan tidak lagi terkendala gejolak harga di pasar ritel. Efek berganda terhadap inflasi pangan juga terlihat; volatilitas harga beras selama dua tahun terakhir tercatat lebih rendah dibanding periode 2022-2023, yang diwarnai kenaikan harga beras di atas 20 persen year-on-year.

Kontra: Beban Logistik, Biaya Simpan, dan Risiko Kualitas

Di sisi lain, penumpukan stok dalam volume sebesar itu memunculkan persoalan yang tidak sederhana. Beras adalah komoditas hidup yang kualitasnya menurun seiring waktu; masa simpan ideal di gudang berkisar 6 hingga 12 bulan tergantung kondisi kelembapan. Dengan volume 4,48 juta ton, kebutuhan ruang gudang dan biaya penyimpanan meningkat tajam. Estimasi kasar menunjukkan biaya penyimpanan, pengendalian hama, dan penyusutan mutu bisa menyerap ratusan miliar rupiah per tahun—beban yang harus ditanggung dalam pos anggaran Bulog dan APBN.

Tantangan berikutnya adalah distribusi. Sebaran stok tidak merata; sebagian besar tersimpan di gudang Jawa, sementara kebutuhan mendesak sering muncul di wilayah timur Indonesia seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara. Jarak dan keterbatasan infrastruktur membuat proses redistribusi memakan waktu dan biaya. Dalam situasi darurat, kecepatan distribusi menjadi penentu, bukan sekadar besaran stok.

Risiko lain adalah rotasi stok. Jika penyaluran berjalan lambat, beras cadangan bisa menumpuk melewati masa optimal dan menurunkan valuasi aset pangan negara. Beberapa laporan menyebutkan bahwa rotasi stok di sejumlah gudang belum berjalan ideal karena serapan pasar dan program bantuan tidak selalu selaras dengan jadwal penggantian stok. Ini menciptakan potensi kerugian yang tidak terlihat di neraca, tetapi nyata di lapangan.

Proyeksi dan Arah Kebijakan ke Depan

Ke depan, kualitas pengelolaan CBP akan lebih menentukan daripada sekadar besaran angkanya. Pemerintah menghadapi pilihan antara mempertahankan stok tinggi sebagai bantalan strategis atau mengoptimalkan rotasi agar biaya fiskal lebih efisien. Proyeksi sejumlah analis menempatkan kebutuhan CBP ideal pada kisaran 2,5 hingga 3 juta ton dengan sistem rotasi yang berjalan mulus, sehingga biaya simpan dapat ditekan tanpa mengorbankan kemampuan intervensi.

Dari perspektif pasar, keputusan pengelolaan stok akan memengaruhi sentimen pedagang dan ekspektasi inflasi. Stok besar cenderung menahan spekulasi harga, tetapi jika pengelolaannya buruk, biaya yang muncul bisa kembali ke masyarakat dalam bentuk harga yang lebih tinggi di kemudian hari. Dengan demikian, capaian 4,48 juta ton adalah modal awal, bukan garis akhir. Keberhasilan sesungguhnya terletak pada seberapa efisien stok itu berputar, tersalur, dan menjaga daya beli masyarakat tanpa membebani portofolio fiskal negara.