Luhut Minta Pembenahan Menyeluruh pada Tata Kelola Program MBG

Berdasarkan data BPS, komponen pangan masih menjadi pendorong utama pergerakan indeks harga konsumen, sementara Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat cakupan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terus meluas per Agustus 2026. Di tengah ekspansi itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan secara tegas meminta pembenahan menyeluruh terhadap tata laksana program tersebut. Permintaan itu disampaikan dalam pertemuan dengan Kepala BGN Sudaryono pada 20 Agustus 2026, dan menjadi sinyal bahwa pemerintah mulai menata ulang program unggulan yang menyerap anggaran negara dalam skala besar. Istilah tata laksana merujuk pada keseluruhan proses pengelolaan program, mulai dari perencanaan, pengadaan bahan pangan, distribusi, hingga pengawasan di lapangan.

Skala anggaran MBG memang tidak kecil. Pada 2025, alokasi program ini dilaporkan mencapai Rp71 triliun, dan usulan untuk 2026 sempat dibahas di kisaran Rp171 triliun, atau mengalami kenaikan lebih dari dua kali lipat secara year-on-year. Dengan angka sebesar itu, efektivitas penyaluran, ketepatan sasaran, dan risiko kebocoran menjadi perhatian utama para pengambil kebijakan. Tren ekspansi yang cepat tanpa diimbangi perbaikan sistem berpotensi mengubah program yang seharusnya menjadi investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia menjadi sekadar beban belanja yang membengkak.

Pembenahan Total: Penekanan pada Tata Kelola

Poin penting dari pertemuan tersebut adalah penekanan pada kata pembenahan, bukan penghentian program. Luhut menilai program MBG tetap relevan, tetapi pelaksanaannya harus dikoreksi secara menyeluruh, bukan parsial. Sejumlah aspek yang berpeluang menjadi sasaran perbaikan antara lain rantai distribusi ke daerah terpencil yang kerap mengalami keterlambatan, transparansi proses pengadaan bahan pangan, akurasi data penerima manfaat yang selama ini berpotensi menimbulkan duplikasi, serta pengendalian sisa makanan atau food waste. Dalam perspektif ekonomi, pembenahan ini sejatinya adalah upaya meningkatkan valuasi program, yaitu memastikan setiap rupiah belanja menghasilkan dampak gizi yang maksimal. Efisiensi semacam ini penting, sebab rasio anggaran terhadap jumlah penerima akan menentukan apakah program tersebut layak diperluas atau justru perlu dikerucutkan.

Di Satu Sisi: Manfaat Strategis bagi Fundamental Ekonomi

Di satu sisi, MBG memiliki kontribusi yang sulit diabaikan terhadap fundamental ekonomi jangka panjang. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2023, prevalensi stunting di Indonesia masih berada di sekitar 21,5 persen, masih jauh dari target pemerintah. Asupan gizi yang membaik di sekolah diharapkan menekan angka kekurangan gizi, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi di masa depan. Selain itu, rantai pasok MBG yang melibatkan petani, peternak, koperasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal menciptakan permintaan baru yang relatif stabil. Para ekonom menyebut efek pengganda (multiplier effect) ini mampu menggerakkan ekonomi desa, menyerap tenaga kerja, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Dengan kata lain, jika tata kelolanya diperbaiki, program ini dapat menjadi mesin pertumbuhan yang bersifat inklusif.

Di Sisi Lain: Beban Fiskal dan Risiko yang Mengintai

Di sisi lain, pembenahan total tidak lepas dari kekhawatiran atas ruang fiskal yang kian sempit. Rasio defisit APBN 2026 ditargetkan berada di kisaran 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sehingga pemerintah harus berhati-hati dalam menambah belanja. Jika anggaran MBG terus membengkak tanpa diimbangi perbaikan tata kelola, risiko inefisiensi, kebocoran, dan food waste akan semakin besar. Berbagai evaluasi di lapangan mencatat persoalan klasik: keterlambatan distribusi di wilayah timur Indonesia, ketimpangan kualitas menu antarwilayah, serta lemahnya pendataan yang memungkinkan penerima ganda. Kondisi ini berpotensi memengaruhi sentimen pasar dan kepercayaan investor, karena disiplin fiskal menjadi salah satu indikator utama yang dipantau pelaku pasar. Kekhawatiran atas pembengkakan belanja dapat mendorong kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah, mengurangi likuiditas pasar surat berharga negara, dan pada akhirnya memicu capital outflow dari portofolio investor asing yang berimbas pada tekanan nilai tukar rupiah.

Proyeksi: Dua Skenario ke Depan

Ke depan, arah kebijakan sangat ditentukan oleh seberapa jauh rekomendasi pembenahan dieksekusi di lapangan. Beberapa langkah yang berpeluang diambil antara lain digitalisasi sistem pengadaan, integrasi data penerima dengan data tunggal sosial ekonomi nasional, penetapan standar menu dan biaya per porsi yang lebih rasional, serta penguatan pengawasan oleh aparat pengawas internal pemerintah. Proyeksi optimistis menyebut perbaikan tata kelola dapat menekan biaya per penerima sekaligus memperluas jangkauan, sehingga program menjadi lebih efisien dan berdampak. Sebaliknya, proyeksi pesimistis mengingatkan bahwa tanpa sanksi yang jelas dan transparansi yang terjaga, pembenahan dapat berjalan lambat dan pembengkakan anggaran berpotensi terulang. Terlepas dari perbedaan pandangan itu, diskusi mengenai MBG telah membuka ruang publik yang sehat untuk mempertanyakan prioritas belanja negara: apakah setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar sampai ke sasaran. Jawaban atas pertanyaan itulah yang kini menjadi pekerjaan rumah Luhut, BGN, dan seluruh pemangku kepentingan terkait.