Sulawesi Barat: Cetak Sawah 868 Hektare Ditargetkan Rampung 2026

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2026, produksi padi nasional pada tahun lalu tercatat sekitar 31,5 juta ton gabah kering giling (GKG), mengalami kenaikan year-on-year yang tipis dibandingkan periode sebelumnya. Di tengah tren produksi yang relatif stagnan itu, pemerintah kembali menggulirkan program cetak sawah baru di Sulawesi Barat seluas 868 hektare, dengan target penyelesaian pada November 2026. Program ini digadang menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat ketahanan pangan dan menekan ketergantungan pada beras impor, yang pada 2024 diperkirakan menembus 4,3 juta ton atau salah satu yang terbesar di dunia.

Sebagai catatan, cetak sawah adalah upaya membuka lahan baru menjadi sawah dari area yang sebelumnya bukan sawah produktif, baik lahan rawa, lahan tidur, maupun bekas perkebunan. Istilah ini berbeda dengan optimasi lahan, yang hanya memulihkan sawah yang sudah ada tetapi belum tergarap maksimal. Perbedaan itu penting, sebab biaya, waktu, dan risiko kedua pendekatan ini tidak sama.

Target 868 Hektare: Angka Kecil, Simbol Strategi Besar

Luas 868 hektare memang relatif kecil jika dibandingkan dengan total lahan sawah baku nasional yang mencapai lebih dari 7 juta hektare. Namun, bagi Sulawesi Barat — provinsi dengan hamparan sawah terbatas dan kontribusi produksi padi di bawah satu persen dari total nasional — penambahan tersebut tergolong signifikan. Dengan produktivitas rata-rata sekitar 5,2 ton GKG per hektare, lahan baru ini berpotensi menambah produksi sekitar 4.500 ton GKG per tahun, setara lebih kurang 2.600 ton beras, atau kebutuhan konsumsi sekitar 27 ribu penduduk per tahun.

Pro: dari sisi ekonomi lokal, program ini berpotensi menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan petani, dan menahan laju kenaikan harga gabah di tingkat provinsi. Dari sisi nasional, setiap tambahan areal tanam memperkecil celah antara produksi dan konsumsi beras yang selama ini masih ditutup impor.

Kontra: di sisi lain, kontribusinya terhadap produksi nasional hanya kurang dari 0,02 persen. Dengan kata lain, dampak langsung terhadap neraca beras nasional nyaris tidak terlihat. Efek yang lebih besar justru bersifat simbolik dan psikologis, terutama dalam membangun sentimen pasar bahwa pemerintah serius mengejar swasembada.

Di Satu Sisi, Di Sisi Lain: Dua Perspektif yang Perlu Diimbangi

Di satu sisi, program ini memperkuat fundamental ketahanan pangan jangka panjang. Setiap hektare sawah baru adalah aset produksi yang dapat digarap puluhan tahun, tidak seperti impor yang sifatnya temporer. Dalam jangka panjang, akumulasi cetak sawah di berbagai daerah dapat menurunkan rasio ketergantungan impor dan menjaga stabilitas indeks harga konsumen (IHK) kelompok pangan, yang selama ini menjadi penyumbang inflasi terbesar.

"Penambahan areal tanam tetap penting, tetapi dampaknya baru terasa bila dibarengi irigasi, benih unggul, dan kepastian pasar. Tanpa tiga hal itu, cetak sawah hanya menambah luas lahan, bukan produksi," ujar seorang peneliti kebijakan pertanian yang enggan disebut namanya.

Di sisi lain, sejumlah catatan kritis perlu diangkat. Pertama, ketersediaan air: banyak lahan baru berada di area rawa atau tadah hujan yang produktivitasnya di bawah rata-rata, sehingga hasil aktual bisa meleset dari proyeksi. Kedua, pembiayaan: program ini menuntut likuiditas anggaran yang besar, mulai dari pembukaan lahan, irigasi, hingga sarana produksi, sementara ruang fiskal pemerintah sedang terbatas. Ketiga, risiko alih fungsi: tanpa pengawasan ketat, lahan baru justru rawan dikonversi menjadi kawasan industri atau permukiman dalam jangka menengah.

Proyeksi Produksi dan Dampaknya bagi Ekonomi Daerah

Jika target rampung November 2026 tercapai, penanaman perdana diperkirakan dimulai pada musim tanam berikutnya, dengan panen perdana sekitar awal 2027. Proyeksi optimistis menyebut tambahan produksi 4.500 ton GKG per tahun; proyeksi konservatif, dengan memperhitungkan kualitas lahan marginal, bisa turun hingga separuhnya. Perbedaan ini menunjukkan pentingnya evaluasi berkala terhadap realisasi di lapangan, bukan sekadar target administratif.

Dampak ekonomi yang lebih terasa justru di tingkat lokal. Penambahan areal sawah dapat menurunkan harga gabah di pasar kabupaten, memperbaiki pendapatan petani, dan menggerakkan ekonomi desa melalui jasa penggilingan dan distribusi. Dalam kerangka yang lebih luas, keberhasilan program pertanian juga berkontribusi pada stabilitas nilai tukar: semakin sedikit impor beras, semakin kecil tekanan terhadap defisit transaksi berjalan, yang pada gilirannya mengurangi risiko capital outflow dan menjaga stabilitas rupiah.

Kesimpulan: Perlu Evaluasi Berkelanjutan

Secara keseluruhan, cetak sawah 868 hektare di Sulawesi Barat adalah langkah kecil dengan makna strategis. Dalam portofolio program ketahanan pangan nasional, inisiatif ini hanyalah satu dari banyak instrumen. Bila dievaluasi dari rasio biaya-manfaat dan valuasi kelayakan ekonominya, program ini layak dilanjutkan selama dibarengi infrastruktur pendukung dan pengawasan lahan. Namun, pemangku kebijakan perlu melihat angka ini secara proporsional: tanpa program pendamping yang menyeluruh, penambahan areal tidak otomatis berarti penambahan produksi. Proyeksi jangka menengah tetap positif selama pemerintah konsisten menjaga keseimbangan antara perluasan lahan, kualitas infrastruktur, dan kesejahteraan petani — bukan sekadar mengejar angka luas lahan di atas kertas.