KNMP Dorong Pertumbuhan Ekonomi Pesisir Makassar

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2026, sektor perikanan tangkap di Sulawesi Selatan mencatat pertumbuhan year-on-year sebesar 4,2%, didukung oleh meningkatnya permintaan ekspor komoditas tuna dan cakalang. Namun, di balik angka tersebut, masih terdapat ketimpangan kesejahteraan nelayan tradisional yang pendapatannya fluktuatif dan bergantung pada musim. Menanggapi hal ini, pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan menilai bahwa program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dapat menjadi motor ekonomi baru bagi nelayan di Makassar, dengan fokus pada penguatan rantai pasok dan hilirisasi produk perikanan.

Transformasi Ekonomi Pesisir Melalui KNMP

Program KNMP dirancang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi terpadu di kawasan pesisir, mengintegrasikan tempat pelelangan ikan, cold storage, unit pengolahan, serta fasilitas pendukung seperti bengkel kapal dan koperasi nelayan. Di Makassar, implementasi KNMP di Kecamatan Tallo diharapkan mampu menyerap tenaga kerja hingga 2.500 orang secara langsung, dengan proyeksi peningkatan nilai tambah produk perikanan dari Rp1,2 triliun menjadi Rp1,8 triliun per tahun. "Ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan ekosistem ekonomi yang menghubungkan nelayan dengan pasar domestik dan ekspor," ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan dalam kunjungan kerjanya, Jumat (7/8/2026).

Di satu sisi, kehadiran KNMP memberikan optimisme bagi nelayan karena menjamin kepastian harga jual melalui mekanisme lelang yang transparan dan akses pembiayaan lunak dari bank-bank mitra. Di sisi lain, tantangan terbesar adalah perubahan budaya kerja nelayan yang terbiasa menjual hasil tangkapan secara langsung kepada tengkulak, sehingga diperlukan pendampingan intensif agar mereka mau beralih ke sistem lelang resmi. Data Dinas Kelautan dan Perikanan Makassar menunjukkan bahwa tingkat partisipasi nelayan dalam lelang resmi baru mencapai 35% pada semester I 2026, meningkat dari 28% pada periode yang sama tahun lalu.

Dampak Ekonomi dan Sosial yang Diharapkan

Dengan adanya KNMP, pemerintah menargetkan peningkatan pendapatan nelayan rata-rata sebesar 20% pada tahun pertama operasional. Hal ini didasarkan pada simulasi yang membandingkan harga jual ikan di tingkat nelayan (Rp25.000 per kilogram untuk cakalang) dengan harga di pasar ekspor (Rp40.000 per kilogram), sehingga selisih margin dapat dinikmati langsung oleh nelayan. "Pro: program ini dapat memperkuat posisi tawar nelayan dan mengurangi rantai distribusi yang tidak efisien. Kontra: tanpa manajemen yang baik, risiko overcapacity cold storage dan utang macet koperasi bisa menjadi beban baru," ungkap ekonom kelautan dari Universitas Hasanuddin, Dr. Andi Nurul, dalam wawancara terpisah.

Selain itu, KNMP juga dirancang untuk mendorong diversifikasi usaha, seperti pengolahan ikan menjadi nugget, bakso, dan abon yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Hingga saat ini, baru 12 dari 50 unit usaha mikro yang direncanakan telah beroperasi, menyerap 400 tenaga kerja perempuan dari keluarga nelayan. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, sektor pengolahan ikan di Sulawesi Selatan tumbuh 7,8% year-on-year, namun kontribusinya terhadap PDB daerah masih di bawah 5%, menunjukkan ruang peningkatan yang signifikan.

Proyeksi dan Tantangan Ke Depan

Pemerintah menargetkan KNMP di Makassar menjadi percontohan nasional pada 2027, dengan replikasi di 20 kabupaten/kota pesisir lainnya. Namun, realisasi target tersebut bergantung pada beberapa faktor kunci: ketersediaan infrastruktur listrik yang stabil, akses logistik ke pelabuhan utama, serta komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan lahan dan perizinan. "Sentimen pasar terhadap program ini positif, terlihat dari minat investor swasta yang ingin berpartisipasi dalam skema public-private partnership," kata analis kebijakan publik dari Centre for Coastal Development, Budi Santoso. Ia menambahkan, "Namun, perlu kehati-hatian agar tidak terjadi kapitalisasi yang menggeser nelayan kecil dari akses utama."

Di sisi lain, proyeksi peningkatan ekspor produk perikanan olahan dari Makassar diprediksi mencapai 15% pada 2027, seiring dengan perbaikan kualitas dan sertifikasi HACCP yang difasilitasi oleh KNMP. Meski demikian, fluktuasi nilai tukar rupiah dan kebijakan tarif impor negara tujuan tetap menjadi risiko yang harus dimitigasi. Fundamental ekonomi makro Indonesia yang stabil, dengan inflasi inti terjaga di kisaran 2,5% dan cadangan devisa US$150 miliar, memberikan ruang fiskal bagi pemerintah untuk mengalokasikan anggaran tambahan sebesar Rp500 miliar untuk pengembangan KNMP di lima wilayah prioritas, termasuk Makassar.

Kesimpulannya, KNMP memiliki potensi besar untuk menjadi motor ekonomi baru bagi nelayan Makassar, asalkan dijalankan dengan tata kelola yang transparan, partisipasi aktif masyarakat, dan dukungan kebijakan yang konsisten. Pemerintah perlu memastikan bahwa program ini tidak hanya berhenti pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga membangun kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan koperasi yang kuat. Dengan begitu, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh segelintir pihak, melainkan mampu mengangkat kesejahteraan seluruh komunitas pesisir secara berkelanjutan.