Ketika Anggaran Militer Menggerus Fundamental Fiskal Sebuah Negara

Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai laporan fiskal multilateral per akhir 2024, sejumlah negara Eropa menghadapi tekanan anggaran yang tidak ringan. Fenomena yang menarik perhatian adalah ketika alokasi belanja pertahanan membengkak jauh melampaui pertumbuhan penerimaan pajak. Dalam bahasa sederhana, negara mengumpulkan uang dari rakyat melalui pajak, lalu mengalihkan porsi besar dana tersebut untuk membiayai operasional militer. Ketika porsi itu melampaui batas kemampuan fiskal, defisit melebar, utang menumpuk, dan ruang fiskal menyusut.

Ini bukan sekadar persoalan politik anggaran. Ini persoalan fundamental ekonomi yang menyangkut likuiditas negara, kepercayaan pasar, dan pada akhirnya kesejahteraan warga. Artikel ini mencoba membaca persoalan tersebut dari dua sisi secara berimbang, sesuai prinsip analisis dua arah.

Belanja Pertahanan dan Logika Alokasi Sumber Daya

Secara konseptual, anggaran negara adalah cerminan prioritas. Ketika sebuah pemerintahan memutuskan menaikkan belanja pertahanan, misalnya dari 2 persen menjadi 3 persen dari produk domestik bruto (PDB), maka ada konsekuensi langsung: dana yang tersedia untuk sektor lain berkurang, atau negara harus menambah utang. PDB sendiri adalah nilai total barang dan jasa yang diproduksi suatu negara dalam satu tahun, indikator utama ukuran ekonomi.

Di satu sisi, peningkatan belanja militer dapat dibenarkan secara strategis. Ketegangan geopolitik, ancaman keamanan regional, dan komitmen aliansi pertahanan menuntut kesiapan. Pendukung argumen ini menyatakan bahwa keamanan adalah prasyarat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Tanpa stabilitas, investasi tidak akan masuk, dan sentimen pasar akan memburuk. Mereka merujuk pada pengalaman beberapa negara yang berhasil membangun industri pertahanan dalam negeri, sehingga belanja militer justru menciptakan lapangan kerja dan alih teknologi.

Di sisi lain, kritik datang deras. Ketika pajak rakyat dipakai untuk menopang operasional militer yang boros, muncul pertanyaan tentang efisiensi. Rasio belanja pertahanan terhadap PDB yang naik tajam tanpa diimbangi pertumbuhan penerimaan pajak menciptakan apa yang ekonom sebut sebagai crowding out effect, yakni belanja negara menggeser belanja swasta dan belanja publik produktif seperti pendidikan dan kesehatan. Dalam jangka panjang, kualitas sumber daya manusia menurun, produktivitas melemah, dan pertumbuhan ekonomi kehilangan momentum.

Ketika Defisit Berubah Menjadi Krisis Kepercayaan

Persoalan menjadi lebih serius ketika defisit anggaran membengkak dan pembiayaan bergantung pada utang. Data dari lembaga pemeringkat menunjukkan bahwa beberapa negara Eropa mengalami kenaikan rasio utang terhadap PDB di atas 100 persen. Rasio ini adalah perbandingan antara total utang pemerintah dan ukuran ekonomi negara. Semakin tinggi rasio, semakin besar beban bunga yang harus dibayar setiap tahun, dan semakin kecil ruang fiskal untuk belanja lain.

Pada tahap ini, sentimen pasar berubah. Investor global mulai menghitung ulang risiko. Capital outflow, yakni aliran dana keluar dari suatu negara, meningkat. Nilai tukar melemah, biaya impor naik, dan inflasi terdorong naik. Pemerintah yang sebelumnya hanya menghadapi masalah anggaran kini menghadapi masalah likuiditas: kemampuan menyediakan uang tunai untuk membayar kewajiban jangka pendek. Bila likuiditas kering, negara bisa gagal bayar, dan inilah yang dalam bahasa awam disebut bangkrut.

"Krisis fiskal jarang terjadi karena satu keputusan tunggal. Ia adalah akumulasi dari pilihan alokasi yang tidak berkelanjutan," catat sebuah kajian lembaga riset ekonomi internasional.

Pro: peningkatan belanja pertahanan dapat memperkuat posisi tawar geopolitik dan mendorong industri domestik. Kontra: tanpa disiplin fiskal, kebijakan ini menggerus fundamental, menaikkan biaya utang, dan menurunkan valuasi aset negara di mata investor.

Proyeksi dan Pelajaran bagi Negara Berkembang

Proyeksi jangka menengah menunjukkan bahwa tanpa konsolidasi fiskal, beban bunga utang dapat melampaui belanja pendidikan dalam beberapa tahun. Ini bukan skenario yang jauh. Beberapa negara sudah mendekatinya. Pelajaran bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, adalah pentingnya menjaga disiplin anggaran, transparansi alokasi, dan diversifikasi sumber penerimaan. Pajak memang milik rakyat, dan penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara ekonomi, bukan hanya secara politik.

Pada akhirnya, pertanyaan intinya bukan apakah negara boleh memiliki militer yang kuat, melainkan seberapa besar porsi sumber daya yang dialokasikan, dan apakah porsi itu masih dalam batas aman bagi keberlanjutan fiskal. Tren global menunjukkan bahwa negara yang menjaga rasio belanja pertahanan terhadap PDB secara moderat, sembari memperkuat penerimaan pajak dan efisiensi belanja, memiliki fundamental yang lebih tahan terhadap guncangan. Sebaliknya, negara yang mengabaikan keseimbangan ini menghadapi risiko kehilangan kepercayaan pasar, dan pada titik terburuk, kehilangan kemampuan membiayai dirinya sendiri.