Kepala BGN Beber Alasan Tunggakan Pembayaran Mitra SPPG Belum Lunas

JAKARTA — Polemik tunggakan pembayaran kepada mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) akhirnya buka suara. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono angkat bicara soal mengapa sejumlah kewajiban pembayaran kepada mitra dapur belum juga dilunasi. Pernyataan ini mencuat di tengah tekanan publik yang menuntut transparansi pengelolaan anggaran program unggulan pemerintah tersebut.

Dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Sudaryono mengungkap bahwa persoalan tunggakan bukan semata soal keterbatasan kas negara. Menurutnya, ada sejumlah faktor administratif dan verifikasi yang membuat pencairan dana ke mitra SPPG tertahan. Ia menegaskan pemerintah tidak berniat menahan hak mitra yang telah menjalankan kewajiban penyediaan makanan bergizi.

Kronologi Persoalan Tunggakan Mitra SPPG

1. Mitra SPPG mengeluh pembayaran terlambat. Sejumlah pengelola dapur mengaku harus menalangi operasional dari kantong sendiri karena dana belum cair.
2. BGN melakukan verifikasi ulang. Pemerintah menyatakan tengah mencocokkan data pemenuhan gizi dan administrasi mitra sebelum dana disalurkan.
3. Rapat kerja di Komisi IX DPR. Sudaryono dipanggil legislator untuk menjelaskan progres pencairan dan akar masalah tunggakan.
4. Kepala BGN buka suara. Ia membeberkan alasan teknis mengapa sebagian pembayaran belum dilunasi.

Alasan yang Dipaparkan Kepala BGN

Sudaryono menjelaskan bahwa keterlambatan pembayaran berkaitan erat dengan proses administrasi yang harus dipenuhi mitra. Pemerintah, katanya, wajib memastikan setiap rupiah yang dibayarkan benar-benar sesuai dengan standar gizi dan jumlah porsi yang disalurkan.

“Pembayaran ini menyangkut uang rakyat. Kami tidak bisa asal cair sebelum semua administrasi dan verifikasi tuntas,” tegas Sudaryono dalam forum rapat kerja tersebut.

Ia menambahkan bahwa beberapa mitra belum melengkapi dokumen pertanggungjawaban, sehingga pencairan terpaksa ditunda. Selain itu, BGN tengah menata ulang sistem pembayaran agar lebih tertib dan akuntabel ke depan.

Dampak ke Mitra dan Operasional Dapur

Keterlambatan ini berdampak langsung pada operasional dapur. Para mitra mengaku kesulitan membeli bahan baku, membayar tenaga kerja, hingga menutup biaya distribusi. Sebagian bahkan terpaksa mengurangi porsi atau menunda pengiriman.

• Arus kas mitra terganggu karena harus menalangi biaya operasional harian.
• Risiko kualitas gizi menurun jika bahan baku tidak bisa dibeli tepat waktu.
• Kepercayaan mitra menurun terhadap kelangsungan program MBG.

Pengamat kebijakan publik menilai persoalan ini menjadi ujian bagi tata kelola program MBG yang menyedot anggaran besar. Transparansi dan kepastian jadwal pembayaran dinilai kunci agar program tidak kehilangan momentum.

Langkah Lanjutan Pemerintah

Sudaryono memastikan BGN akan mempercepat proses verifikasi dan segera melunasi kewajiban kepada mitra yang dokumennya lengkap. Ia juga berjanji memperbaiki mekanisme pembayaran agar keterlambatan serupa tidak terulang.

“Kami kejar agar hak mitra segera dibayarkan. Yang jelas, tidak ada niat menahan pembayaran,” pungkasnya.

Komisi IX DPR akan mengawal proses pencairan ini dan meminta BGN menyampaikan laporan berkala. Publik pun menanti realisasi janji tersebut, mengingat program MBG menyangkut hajat hidup banyak pihak, mulai dari siswa penerima manfaat hingga ribuan pekerja dapur di seluruh daerah.