Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto: Profil dan Kinerja Kapolda Sumatera Utara

Profil Singkat

Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Whisnu Hermawan Februanto merupakan salah satu perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia yang saat ini mengemban amanah sebagai Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Pria kelahiran Yogyakarta ini dikenal sebagai sosok yang mengedepankan pendekatan humanis dan profesionalisme dalam setiap penugasan. Latar belakang pendidikannya di Akademi Kepolisian (Akpol) angkatan 1995 menjadi fondasi awal kariernya yang konsisten menanjak di jajaran Korps Bhayangkara. Whisnu Hermawan dikenal memiliki kepakaran di bidang reserse dan keamanan, yang dibentuk oleh pengalaman panjangnya bertugas di berbagai satuan strategis, termasuk di lingkungan Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri. Kiprahnya di Sumatera Utara menjadi sorotan publik, mengingat provinsi ini memiliki dinamika sosial dan kriminalitas yang kompleks.

Karier dan Riwayat Jabatan

Sebelum menjabat sebagai Kapolda Sumatera Utara, Irjen Whisnu telah menempati berbagai posisi kunci di Korps Bhayangkara. Ia pernah bertugas di Densus 88 Antiteror sebagai Kasubdit, di mana ia terlibat langsung dalam penanggulangan aksi terorisme di Tanah Air. Kariernya terus melesat saat dipercaya sebagai Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Profesi dan Pengamanan (Karo Paminal Divpropam) Polri, posisi yang mengasah ketajamannya dalam penegakan disiplin dan etika internal. Selanjutnya, ia menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Narkoba di Bareskrim Polri, periode di mana ia kerap memimpin pengungkapan jaringan narkotika internasional. Pada awal 2025, Whisnu Hermawan Februanto dilantik menjadi Kapolda Sumatera Utara menggantikan pejabat sebelumnya, membawa visi transformasi pelayanan publik dan penguatan soliditas internal.

Kinerja dan Program Unggulan

Di bawah kepemimpinan Irjen Whisnu, Polda Sumatera Utara mencatat sejumlah pencapaian signifikan dalam periode 2025-2026. Salah satu program unggulannya adalah Quick Response Policing, yang mengintegrasikan patroli reaktif dengan dukungan teknologi informasi untuk mempersingkat waktu respons terhadap laporan masyarakat. Program ini diklaim berhasil menekan angka kejahatan jalanan di Kota Medan hingga 27 persen pada paruh pertama 2026. Selain itu, ia juga menginisiasi layanan SIM Keliling Digital yang memudahkan perpanjangan Surat Izin Mengemudi tanpa antrean panjang di kantor polisi. Dalam aspek penegakan hukum, Irjen Whisnu memimpin langsung Operasi Toba Bersinar yang menyasar peredaran narkoba di kawasan wisata Danau Toba dan berhasil menyita barang bukti senilai puluhan miliar rupiah. Tak hanya itu, pendekatan restorative justice juga dikedepankan untuk menyelesaikan konflik sosial di daerah rawan, seperti di Kabupaten Nias dan Tapanuli, dengan mengutamakan mediasi ketimbang pemidanaan.

Polisi harus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang responsif terhadap kebutuhan warga, bukan sekadar institusi penegak hukum yang kaku.

Komitmennya terhadap transparansi tercermin dari pembentukan Unit Pengaduan Masyarakat Online yang menerima laporan masyarakat secara real-time dan menjamin kerahasiaan pelapor. Di sisi pembinaan personel, ia mewajibkan seluruh anggota Polda Sumut untuk mengikuti pelatihan policing with empathy, guna memperkuat kemampuan komunikasi dan pendekatan persuasif saat bertugas di lapangan.

Tantangan dan Harapan

Meski mencatat berbagai capaian, masa kepemimpinan Irjen Whisnu Hermawan tidak lepas dari tantangan struktural yang sudah berakar di Sumatera Utara. Peredaran narkoba yang melibatkan jaringan internasional masih menjadi pekerjaan rumah besar. Meskipun Operasi Toba Bersinar dianggap sukses secara kuantitatif, beberapa pihak menilai bahwa pengungkapan tersebut belum menyentuh aktor intelektual utama yang mengendalikan bisnis haram tersebut dari luar negeri. Kasus begal dan geng motor di Kota Medan juga menjadi sorotan, terutama pada jam-jam rawan yang masih kerap membuat warga merasa tidak aman. Selain itu, budaya kekerasan dalam penanganan demonstrasi oleh sebagian oknum kepolisian masih menjadi catatan yang menodai citra institusi, walaupun Irjen Whisnu telah mengeluarkan instruksi tegas untuk mengedepankan prosedur standar operasi dan pendekatan persuasif.

Pro dan Kontra

• Pro: Berhasil menurunkan angka kejahatan jalanan secara signifikan melalui program Quick Response Policing yang berbasis teknologi. Selain itu, inovasi layanan publik digital seperti SIM Keliling mendapat apresiasi luas karena memangkas birokrasi dan praktik percaloan. Pendekatan restorative justice dalam konflik sosial di daerah adat juga dinilai mampu meredakan ketegangan yang selama ini berpotensi meluas menjadi konflik horizontal.
• Kontra: Pengungkapan kasus narkoba berskala besar belum diimbangi dengan pembongkaran jaringan pengendali utama, sehingga beberapa kalangan menilai kinerja penegakan hukum masih bersifat permukaan. Maraknya begal dan geng motor di beberapa titik rawan di Medan tetap menjadi indikator bahwa keamanan belum sepenuhnya pulih. Selain itu, sejumlah insiden dugaan kekerasan oknum polisi saat pengamanan unjuk rasa menimbulkan tuntutan agar mekanisme pengawasan internal lebih diperketat dan tidak sekadar menjadi retorika pimpinan.