Hendrik Lewerissa: Profil dan Kinerja Gubernur Maluku

Profil Singkat

Hendrik Lewerissa adalah Gubernur Maluku periode 2025–2030, terpilih melalui Pilkada Serentak 2024 dan dilantik pada awal 2025. Ia lahir di Ambon pada 15 Maret 1968. Sebelum terjun ke eksekutif daerah, Hendrik dikenal luas sebagai politisi senior Partai Gerindra yang menghabiskan lebih dari satu dekade di Senayan sebagai anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Maluku.

Hendrik menempuh pendidikan hukum di Universitas Pattimura dan kemudian melanjutkan studi magister kebijakan publik. Latar belakangnya sebagai advokat dan legislator membentuk pendekatan kebijakannya yang legalistik dan terstruktur. Ia menggandeng seorang birokrat senior berlatar belakang perencanaan pembangunan sebagai wakil gubernur, menciptakan kombinasi kepemimpinan politis-teknokratis.

Karier dan Riwayat Jabatan

Jejak karier Hendrik Lewerissa dimulai dari dunia advokasi. Selama lebih dari 15 tahun, ia menangani berbagai kasus agraria, hukum laut, dan sengketa adat di Maluku—pengalaman yang kelak memengaruhi sensitivitasnya terhadap isu-isu pertanahan dan hak ulayat.

Karier politiknya menanjak saat ia terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku pada awal 2000-an. Pada tahun 2009, ia melenggang ke DPR RI, menjadi salah satu representasi utama Maluku di tingkat nasional. Di parlemen, ia duduk di Komisi IV (bidang pertanian, kelautan, dan lingkungan hidup) dan kemudian Komisi II (pemerintahan dalam negeri), posisi strategis yang memberinya pemahaman mendalam tentang desentralisasi dan otonomi daerah. Puncak karier legislatifnya adalah ketika ia dipercaya menjadi Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI periode 2019–2024.

Pada akhir 2024, Hendrik memenangkan kontestasi gubernur dengan kemenangan meyakinkan, mengalahkan beberapa rival kuat. Pelantikannya pada 2025 menandai peralihannya dari legislator nasional menjadi kepala daerah.

Kinerja dan Program Unggulan

Pada tahun pertama kepemimpinannya (2025–2026), pemerintahan Hendrik Lewerissa berfokus pada tiga pilar utama: konektivitas, hilirisasi perikanan, dan reformasi birokrasi. Program Jembatan Emas menjadi proyek andalan, menargetkan pembangunan dan rehabilitasi 12 dermaga penyeberangan antar-pulau di Maluku Tengah dan Maluku Barat Daya. Hingga pertengahan 2026, lima dermaga telah beroperasi, mempersingkat waktu tempuh logistik dari beberapa pulau terluar ke pusat ekonomi di Ambon.

Di sektor perikanan, Hendrik mendorong kebijakan Maluku Lumbung Ikan Nasional. Pemerintah provinsi membangun dua pabrik cold storage dan pabrik tepung ikan di Seram Bagian Timur bekerja sama dengan investor domestik. Program ini mulai menunjukkan hasil dengan peningkatan nilai ekspor tuna dan cakalang Maluku sebesar 12 persen pada kuartal pertama 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Reformasi birokrasi dijalankan melalui sistem merit terbuka untuk jabatan eselon II. Sebanyak 14 posisi kepala dinas diisi melalui lelang jabatan yang melibatkan panel independen dari Universitas Pattimura. Langkah ini menuai pujian dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada akhir 2025.

Di bidang kesehatan, Hendrik memperkenalkan program Maluku Sehat yang memperbanyak kapal ambulans untuk wilayah kepulauan, serta meningkatkan insentif tenaga kesehatan yang bertugas di daerah terpencil.

Tantangan dan Harapan

Meskipun sejumlah program berjalan, pemerintahan Hendrik menghadapi tantangan struktural yang serius. Kemiskinan di Maluku masih berada pada angka 15,8 persen per 2026—salah satu yang tertinggi di Indonesia. Ketimpangan antara kota Ambon dan kabupaten kepulauan masih mencolok. Infrastruktur dasar, terutama listrik dan air bersih di pulau-pulau kecil, masih minim.

Tatangan lain adalah pengelolaan konflik agraria. Sejumlah kasus tumpang tindih lahan antara masyarakat adat dan perusahaan perkebunan di Pulau Buru belum menemukan resolusi yang memuaskan. Hendrik dituntut untuk menyeimbangkan investasi dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat.

Di sisi lain, harapan publik terhadap kepemimpinan Hendrik cukup tinggi. Aksesnya ke jaringan nasional di DPR dan partai politik dianggap sebagai modal penting untuk menarik investasi dan memperjuangkan dana perimbangan yang lebih adil bagi Maluku. Kemampuannya menyelesaikan sengketa regulasi antara provinsi dan kabupaten/kota juga menjadi ekspektasi utama dari para bupati dan wali kota.

Pro dan Kontra

• Pro: Akses politik nasional yang kuat sebagai mantan pimpinan DPR RI memudahkan lobi anggaran dan investasi ke Maluku. Pendekatan teknokratis ditunjukkan melalui lelang jabatan terbuka dan keterlibatan akademisi dalam pengambilan kebijakan. Program konektivitas maritim dan hilirisasi perikanan mulai menunjukkan hasil terukur pada tahun 2026, seperti peningkatan ekspor hasil laut dan penurunan waktu tempuh logistik.
• Kontra: Kemiskinan dan ketimpangan wilayah masih belum banyak berubah pada tahun pertama pemerintahan. Penyelesaian konflik agraria di sejumlah daerah berjalan lambat, memicu kritik dari lembaga swadaya masyarakat dan aliansi masyarakat adat. Publik juga menyoroti lambatnya pengisian beberapa jabatan eselon III di tingkat kabupaten, yang menghambat implementasi program di lapangan.