Dominggus Mandacan: Profil dan Kinerja Gubernur Papua Barat

Profil Singkat

Dominggus Mandacan lahir di Manokwari, 30 Desember 1957. Ia merupakan putra asli Papua dari Suku Arfak. Mandacan menyelesaikan pendidikan dasarnya di Manokwari sebelum melanjutkan pendidikan di bidang pemerintahan. Sebelum menjabat sebagai Gubernur Papua Barat, ia dikenal sebagai birokrat karir yang menghabiskan sebagian besar masa kerjanya di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, sebelum pemekaran wilayah Papua Barat pada tahun 2004. Mandacan memiliki latar belakang militer sebagai bagian dari sejarahnya, yang turut membentuk gaya kepemimpinannya yang tegas dan struktural. Ia merupakan tokoh senior yang disegani di kalangan masyarakat adat Papua Barat, khususnya di wilayah pegunungan Arfak. Pada Pilkada 2017, ia berpasangan dengan Mohamad Lakotani dan berhasil memenangkan kontestasi dengan dukungan koalisi besar partai politik. Periode kepemimpinannya berjalan dari 2017 hingga 2022, dengan perpanjangan situasi politik yang membawanya tetap berpengaruh hingga transisi pemerintahan berikutnya.

Karier dan Riwayat Jabatan

Karir Dominggus Mandacan dimulai dari jalur birokrasi. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Distrik, kemudian naik menjadi Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari. Puncak karir birokrasinya terjadi ketika ia dipercaya sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, posisi strategis yang membuatnya memahami seluk-beluk anggaran dan tata kelola pemerintahan daerah yang baru dimekarkan. Setelah pensiun dari jabatan Sekda, Mandacan memutuskan untuk terjun ke politik praktis. Ia terpilih sebagai Gubernur Papua Barat periode 2017-2022. Pasca masa jabatannya, ia tetap menjadi figur sentral dalam politik lokal, sering dimintai pandangan terkait dinamika pembangunan dan isu Otonomi Khusus (Otsus) di Tanah Papua. Pengalamannya sebagai birokrat tulen dan kepala daerah memberinya perspektif ganda dalam melihat problematika pembangunan.

Kinerja dan Program Unggulan

Selama masa pemerintahannya, Dominggus Mandacan memfokuskan diri pada tiga isu utama: pembangunan infrastruktur dasar, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Orang Asli Papua (OAP), dan stabilitas politik daerah. Dalam hal infrastruktur, pemerintahannya gencar mendorong pembangunan jalan penghubung antar-distrik di wilayah pegunungan dan pesisir, termasuk pembangunan Jalan Trans-Papua Barat yang menghubungkan Manokwari dengan Sorong Selatan dan Teluk Bintuni. Program ini bertujuan memutus isolasi wilayah dan menekan disparitas harga bahan pokok. Di bidang SDM, Mandacan meluncurkan program beasiswa besar-besaran bagi pelajar dan mahasiswa OAP untuk menempuh pendidikan di dalam dan luar negeri. Ia juga mendirikan asrama-asrama pelajar di kota-kota pendidikan seperti Yogyakarta dan Malang. Di sektor kesehatan, ia menginisiasi program pengiriman tenaga medis ke kampung-kampung terpencil melalui kerja sama dengan lembaga misi. Yang tidak kalah penting, Mandacan berhasil menjaga hubungan baik dengan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) selaku representasi kultural orang asli Papua, sehingga kebijakan pemerintahannya jarang mendapatkan penolakan kultural di tingkat akar rumput. Ia juga mendorong implementasi dana Otsus untuk pemberdayaan ekonomi gereja dan komunitas adat.

Tantangan dan Harapan

Tantangan terbesar era Mandacan terletak pada tata kelola dana Otsus. Meskipun kucuran dana dari pusat sangat besar, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua Barat pada tahun 2021-2022 masih tercatat sebagai salah satu yang terendah secara nasional, dengan angka kemiskinan yang stagnan di atas 20 persen. Kritik datang dari kalangan organisasi masyarakat sipil yang menilai program pembangunan lebih bersifat seremonial dan belum menyentuh inti masalah kemiskinan struktural. Selain itu, isu tambang dan deforestasi di wilayah Tambrauw dan Bintuni tetap menjadi duri yang sulit dicabut. Dari sisi politik, Mandacan menghadapi dinamika pengelolaan aspirasi pemekaran daerah, di mana desakan pemekaran Provinsi Papua Barat Daya semakin menguat di penghujung masa jabatannya. Harapan masyarakat terhadap penerus estafet kepemimpinan Mandacan adalah lahirnya kebijakan yang lebih afirmatif terhadap ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan seperti kopi Arfak, cokelat, dan hasil laut. Masyarakat adat juga berharap agar tanah-tanah ulayat mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat dari penetrasi korporasi besar. Ke depan, warisan Mandacan dalam hal stabilitas keamanan dan penghormatan terhadap lembaga kultural diharapkan tetap menjadi pijakan bagi pembangunan Papua Barat yang lebih inklusif.

Pro dan Kontra

• Pro: Dominggus Mandacan berhasil menjaga stabilitas politik di Papua Barat selama masa jabatannya melalui pendekatan kultural yang kuat dengan tokoh adat dan gereja, serta mendorong pembangunan infrastruktur konektivitas seperti jalan trans dan program beasiswa afirmatif bagi Orang Asli Papua.
• Kontra: Di sisi lain, masa kepemimpinannya dikritik karena belum mampu mengentaskan kemiskinan struktural secara signifikan. Tata kelola dana Otsus dinilai kurang optimal, sementara isu deforestasi dan konflik agraria di wilayah selatan Papua Barat tetap belum terselesaikan dengan tuntas di eranya.