Irjen Pol. Rusdi Hartono: Profil dan Kinerja Kapolda Jambi

Profil Singkat

Inspektur Jenderal Polisi Rusdi Hartono adalah perwira tinggi Polri yang sejak 2025 menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jambi. Ia lahir di Medan, Sumatera Utara, pada 15 April 1969. Rusdi merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1991. Sebelum bertugas di Jambi, ia dikenal sebagai sosok berpengalaman di bidang reserse dan intelijen. Sepanjang kariernya, ia banyak menghabiskan masa dinas di jajaran Polda Metro Jaya dan Mabes Polri. Ia dikenal sebagai perwira yang tegas namun humanis, dengan pendekatan komunikasi publik yang cukup aktif. Di media sosial resmi Polda Jambi, ia kerap menyampaikan pesan-pesan kamtibmas secara langsung kepada masyarakat.

Karier dan Riwayat Jabatan

Karier Irjen Rusdi Hartono dimulai sebagai Pamapta Polres Jakarta Pusat (1991-1993), kemudian berlanjut ke berbagai posisi penting di satuan reserse narkoba dan umum. Ia pernah menjabat sebagai Kapolsek Metro Menteng, Kanit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya (2008), hingga Kapolres Metro Jakarta Barat (2010). Di tingkat Mabes, ia dipercaya sebagai Analis Kebijakan Madya di bidang Pidum Bareskrim Polri (2017), lalu menjabat sebagai Sesropaminal Divpropam Polri (2019). Puncak karier perwira bintang dua ini dimulai saat ia diangkat menjadi Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri (2022), kemudian Kapolda Kepulauan Bangka Belitung (2023), sebelum akhirnya memimpin Polda Jambi sejak pertengahan 2025. Ia menggantikan Irjen Pol. M. Iqbal Al-Qudusy yang dimutasi ke posisi lain. Mutasi ini merupakan bagian dari penyegaran organisasi di tubuh Polri menjelang Pilkada Serentak dan agenda nasional lainnya.

Kinerja dan Program Unggulan

Sejak menjabat, Irjen Rusdi langsung menghadapi sejumlah pekerjaan rumah berat di Jambi. Karhutla (kebakaran hutan dan lahan) menjadi isu krusial di provinsi ini, yang sering kali berdampak pada kabut asap lintas wilayah. Di bawah kepemimpinannya, Polda Jambi mengintensifkan patroli udara dan darat, serta mempercepat penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan. Data 2026 menunjukkan penurunan titik panas (hotspot) hingga 15 persen dibanding tahun sebelumnya, yang oleh sejumlah pihak dikaitkan dengan kesigapan aparat gabungan.

Selain itu, Kapolda juga meluncurkan program “Sigit Paten” (Sistem Informasi Gangguan Kamtibmas dan Pelaporan Terpadu Online) yang memungkinkan warga di Jambi melaporkan gangguan kamtibmas secara cepat. Program ini diklaim memangkas waktu respons polisi dari rata-rata 45 menit menjadi di bawah 30 menit di area urban. Di sektor penindakan narkoba, Polda Jambi di bawah komandonya mengungkap beberapa jaringan besar yang menyelundupkan sabu melalui jalur pantai timur Sumatera. Salah satu kasus menonjol adalah pengungkapan 22 kilogram sabu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada November 2025.

Pendekatan humanis juga ditonjolkan Rusdi. Ia meresmikan Balai Pemulihan Korban untuk perempuan dan anak korban kekerasan di Mapolda Jambi, bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Langkah ini diapresiasi oleh sejumlah LSM lokal yang bergerak di isu perlindungan anak.

Tantangan dan Harapan

Meski begitu, sejumlah tantangan menanti. Luas wilayah Jambi—sekitar 50 ribu kilometer persegi dengan 11 kabupaten/kota—membuat pemerataan personel dan infrastruktur keamanan masih timpang. Beberapa kecamatan di pelosok Kabupaten Sarolangun atau Bungo misalnya, hanya mendapat kunjungan polisi secara periodik. Bahkan pada Januari 2026, media lokal masih memberitakan dua desa di pedalaman Merangin yang belum memiliki akses Bhabinkamtibmas tetap. Hal ini menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas keamanan dan menekan konflik agraria yang kadang muncul.

Harapan masyarakat dan pemda adalah agar Kapolda dapat menjaga stabilitas politik lokal menjelang Pilkada 2029 mendatang, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik. Survei internal Polda Jambi pada akhir 2025 menunjukkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kepolisian berada di skor 79,2 dari 100. Angka itu lebih tinggi dari tahun sebelumnya, namun masih menyisakan ruang perbaikan di aspek transparansi penanganan perkara dan respons di wilayah perdesaan.

Pro dan Kontra

• Pro: Di bawah komando Irjen Rusdi Hartono, Polda Jambi mencatat penurunan angka karhutla dan meningkatkan kecepatan respons pelaporan masyarakat lewat program digital. Pengungkapan kasus narkoba bernilai besar membuktikan ketajaman strategi reserse. Inisiasi balai pemulihan korban kekerasan juga memperlihatkan empati institusi terhadap kelompok rentan.
• Kontra: Pelayanan polisi di daerah terpencil Jambi belum merata, sebagaimana dilaporkan oleh media dan warga. Beberapa kasus agraria yang melibatkan perusahaan besar dinilai lambat penanganannya, memicu aksi protes warga. Serta, meski respons urban membaik, belum ada mekanisme evaluasi independen yang dapat mengukur secara obyektif efektivitas program digital andalan tersebut.