Irjen Pol. Akhmad Wiyagus: Profil dan Kinerja Kapolda Jawa Barat

Profil Singkat

Inspektur Jenderal Polisi Akhmad Wiyagus lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 22 Februari 1968. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1991 dan telah meniti karier selama lebih dari tiga dekade di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebelum menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat, Wiyagus dikenal sebagai perwira tinggi yang memiliki pengalaman luas di bidang reserse dan keamanan. Pendidikan kepolisian lanjutannya meliputi PTIK (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian) dan Sespimti (Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi) Polri, yang membekalinya dengan kapasitas strategis dalam pengelolaan keamanan wilayah.

Karier dan Riwayat Jabatan

Karier Akhmad Wiyagus dimulai dari satuan reserse di berbagai kepolisian daerah. Ia pernah menjabat sebagai Kapolres di beberapa wilayah, termasuk Kapolres Metro Jakarta Selatan, yang menjadi batu loncatan penting dalam kariernya. Jabatan strategis lainnya meliputi Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Wakapolda Sumatera Utara, dan Kapolda Kalimantan Selatan. Pada tahun 2024, ia dipercaya menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat menggantikan Irjen Pol. Suntana. Pengangkatannya didasarkan pada rekam jejak yang solid dalam penanganan kasus-kasus kriminal besar dan kemampuannya menjaga stabilitas keamanan di wilayah prioritas nasional.

Kinerja dan Program Unggulan

Sejak memimpin Polda Jawa Barat, Irjen Akhmad Wiyagus menginisiasi sejumlah program unggulan. Salah satunya adalah Program "Jumat Curhat" yang dimodifikasi dengan pendekatan digital, memungkinkan masyarakat menyampaikan keluhan secara langsung melalui platform daring yang terintegrasi dengan Bhabinkamtibmas di setiap desa. Program ini diklaim mampu menekan angka kriminalitas jalanan hingga 17 persen pada kuartal pertama 2025 melalui deteksi dini konflik sosial. Selain itu, ia memperkuat Satuan Tugas Anti-Begal Bermotor (Antik) dengan melibatkan unit siber untuk melacak jaringan penadah kendaraan hasil curian. Di bidang narkoba, Wiyagus menerapkan strategi "Supply and Demand Reduction" yang agresif, dengan fokus pada pembongkaran laboratorium gelap di wilayah pegunungan Jawa Barat. Pada tahun 2025, Polda Jawa Barat di bawah kepemimpinannya mencatat penyitaan 2,3 ton ganja dan 45 kilogram sabu-sabu dari jaringan internasional.

Wiyagus juga menekankan pendekatan preemtif melalui program "Polisi Sahabat Pelajar" yang menyasar pencegahan radikalisme dan kenakalan remaja di sekolah-sekolah menengah atas. Program ini telah menjangkau lebih dari 500 sekolah di Jawa Barat, dengan melibatkan psikolog dan tokoh masyarakat setempat. Di sektor lalu lintas, digitalisasi tilang elektronik (ETLE) diperluas ke 47 titik baru di seluruh jalur utama provinsi, yang berkontribusi pada penurunan angka kecelakaan fatal sebesar 12 persen pada semester pertama 2025.

Tantangan dan Harapan

Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia menghadirkan kompleksitas tersendiri. Wilayah ini memiliki tingkat urbanisasi tinggi, kesenjangan ekonomi, dan potensi konflik sosial yang signifikan. Kejahatan siber yang menargetkan sektor UMKM digital menjadi tantangan baru yang memerlukan adaptasi cepat dari jajaran Polda. Selain itu, pengamanan agenda politik menjelang pemilihan kepala daerah serentak di beberapa kabupaten dan kota pada tahun 2025 menambah beban kerja institusi. Harapan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas Polri yang terus meningkat juga menjadi tekanan tersendiri bagi kepemimpinan Wiyagus untuk membangun kepercayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Pro dan Kontra

• Pro: Berhasil menurunkan angka kriminalitas jalanan sebesar 17 persen melalui inovasi program "Jumat Curhat Digital" yang mendekatkan polisi dengan masyarakat. Pengungkapan kasus narkoba jaringan internasional meningkat signifikan, dengan penyitaan barang bukti bernilai miliaran rupiah. Perluasan ETLE di 47 titik baru berkontribusi pada penurunan kecelakaan lalu lintas fatal. Program pencegahan radikalisme di sekolah mendapat apresiasi dari Kementerian Pendidikan dan organisasi masyarakat sipil. Gaya kepemimpinan yang terbuka terhadap masukan publik menciptakan iklim komunikasi yang lebih sehat antara Polri dan warga.
• Kontra: Masih terdapat laporan lambatnya respons kepolisian di wilayah pedesaan terpencil Jawa Barat, terutama di daerah pegunungan yang sulit dijangkau. Kritik muncul dari LSM anti-korupsi terkait transparansi penggunaan anggaran program digital yang belum diaudit secara independen. Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dinilai belum menjadi prioritas utama di tengah dominasi fokus pada kejahatan konvensional. Beberapa elemen masyarakat mengeluhkan pendekatan represif dalam pengamanan unjuk rasa buruh di kawasan industri Bekasi dan Karawang pada awal tahun 2025, yang dinilai tidak proporsional.