Zainal Arifin Paliwang: Profil dan Kinerja Gubernur Kalimantan Utara

Profil Singkat

Zainal Arifin Paliwang adalah Gubernur Kalimantan Utara periode 2021–2026 yang dilantik pada 15 Februari 2021. Ia lahir di Ammasangeng, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan pada 18 Januari 1965. Sebelum menjabat gubernur, ia memiliki karier panjang di Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dengan pangkat terakhir Inspektur Jenderal (Irjen). Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1989 dan memiliki latar belakang pendidikan magister di bidang manajemen serta sejumlah pendidikan militer dan kepolisian strategis.

Paliwang berpasangan dengan Wakil Gubernur Yansen Tipa Padan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kalimantan Utara 2020, diusung oleh koalisi partai besar dan berhasil memenangkan kontestasi. Ia menggantikan Gubernur sebelumnya, Irianto Lambrie, dan menjadi gubernur definitif kedua sejak Kalimantan Utara resmi menjadi provinsi pada 2012. Latar belakangnya dari kepolisian menjadi ciri khas kepemimpinannya, menekankan pendekatan disiplin struktural dan keamanan.

Karier dan Riwayat Jabatan

Sebelum menjadi gubernur, Paliwang meniti karier di Polri selama lebih dari tiga dekade. Jabatan penting yang pernah diembannya antara lain Kapolres di beberapa daerah, Wakapolda Kalimantan Timur (2017–2018), dan sejumlah posisi di Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri. Puncak kariernya di kepolisian adalah sebagai Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Utara (Kapolda Kaltara) pertama pada 2018–2019. Pengalaman ini memberinya pemahaman mendalam mengenai kondisi geografis, sosial, dan keamanan di wilayah perbatasan Kalimantan Utara.

Setelah bertugas sebagai Kapolda Kaltara, ia sempat menjabat sebagai Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri sebelum memutuskan terjun ke dunia politik dan mengikuti kontestasi Pilkada. Peralihannya dari perwira tinggi Polri menjadi kepala daerah menandai babak baru dalam karier publiknya, membawa perspektif keamanan dan ketertiban ke dalam birokrasi pemerintahan provinsi.

Kinerja dan Program Unggulan

Selama lima tahun masa jabatannya hingga 2026, pemerintahan Paliwang menekankan beberapa program prioritas yang secara umum tercermin dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Utara 2021–2026. Salah satu fokus utamanya adalah pengembangan infrastruktur konektivitas, terutama jalan dan jembatan yang menghubungkan kabupaten/kota di provinsi yang memiliki medan sulit dan wilayah terpencil. Proyek strategis yang terus berjalan di antaranya meningkatkan akses menuju kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia dan pembangunan infrastruktur dasar di kabupaten baru seperti Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Malinau.

Di sektor kesehatan, Paliwang mendorong penurunan angka stunting yang masih menjadi persoalan serius di Kalimantan Utara. Program intervensi gizi spesifik dan penyediaan air bersih menjadi langkah yang diintensifkan. Ia juga meneruskan program pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning–Mangkupadi di Kabupaten Bulungan yang dirancang sebagai kawasan ekonomi khusus. Di bidang pendidikan, peningkatan mutu guru dan akses beasiswa untuk putra daerah terus menjadi perhatian meskipun keterbatasan anggaran provinsi yang relatif kecil dibandingkan provinsi lain.

Tantangan dan Harapan

Kalimantan Utara sebagai provinsi termuda dan dengan jumlah penduduk paling sedikit di Indonesia menghadapi tantangan struktural yang besar. Ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat masih tinggi, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat terbatas. Sektor pertambangan batu bara dan kelapa sawit masih menjadi penopang utama ekonomi, namun juga menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang memerlukan pengelolaan hati-hati.

Kinerja Paliwang dalam menghadapi tantangan ini dinilai beragam oleh berbagai kalangan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri mencatat sejumlah kemajuan, namun laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menyoroti beberapa temuan terkait tata kelola anggaran yang memerlukan perbaikan. Lembaga swadaya masyarakat di Kalimantan Utara dan akademisi Universitas Borneo Tarakan kerap menyuarakan perlunya percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan transparansi.

"Kepemimpinan Zainal Paliwang membawa stabilitas dan penekanan pada pembangunan infrastruktur strategis, meskipun ruang partisipasi publik dan inovasi pelayanan dinilai masih dapat ditingkatkan." — simpulan dari diskusi publik yang digelar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Borneo Tarakan, Maret 2025.

Pro dan Kontra

• Pro: Latar belakang keamanan dan pemahaman mendalam tentang Kalimantan Utara sebagai mantan Kapolda memberinya keunggulan dalam menjaga stabilitas dan merancang kebijakan berbasis kondisi riil wilayah. Pemerintahannya berhasil melanjutkan dan mempercepat sejumlah proyek infrastruktur konektivitas antardaerah, termasuk jembatan yang memangkas waktu tempuh antarwilayah terisolasi. Program penurunan stunting menunjukkan tren perbaikan data prevalensi dari sekitar 27% pada 2021 ke angka yang terus menurun pada 2025. Selain itu, tingginya tingkat kepuasan masyarakat dalam survei internal pemerintah provinsi menjadi indikator penerimaan publik yang positif.
• Kontra: Kritik utama tertuju pada gaya kepemimpinan yang dinilai terlalu sentralistis dan kurang membuka ruang partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Sejumlah organisasi masyarakat sipil mengeluhkan minimnya transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah dan lambatnya reformasi birokrasi. Temuan BPK pada beberapa tahun anggaran mencatat kelemahan sistem pengendalian internal dan potensi inefisiensi belanja daerah. Di sektor lingkungan, aktivitas tambang dan perkebunan besar masih memicu konflik agraria yang penyelesaiannya dianggap berlarut-larut oleh masyarakat adat dan pemerhati lingkungan. PAD provinsi juga belum menunjukkan lompatan signifikan, menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas strategi peningkatan ekonomi lokal.