Irjen Pol. Hendro Pandowo: Profil dan Kinerja Kapolda Bangka Belitung

Profil Singkat

Irjen Pol. Hendro Pandowo adalah perwira tinggi Polri yang menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Bangka Belitung sejak tahun 2025. Lahir di Blora, Jawa Tengah, ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1993. Hendro mengawali karier di berbagai satuan reserse sebelum meniti jenjang struktural di tingkat wilayah dan pusat. Sebelum bertugas di Babel, ia sempat menjabat sebagai Wadir Tipidkor Bareskrim Polri dan kemudian Wakapolda Sumatera Selatan, posisi yang mengasah naluri investigasi serta manajerialnya di daerah dengan potensi konflik lahan dan tambang yang tinggi.

Karier dan Riwayat Jabatan

Jejak karier Hendro identik dengan penugasan di fungsi reserse, khususnya tindak pidana korupsi dan kejahatan ekonomi. Sebagai Wadir Tipidkor, ia terlibat dalam beberapa pengusutan kasus besar yang menarik perhatian publik. Mutasi ke posisi Wakapolda Sumsel mempertajam kapasitasnya dalam pengelolaan keamanan wilayah, termasuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dinamika politik lokal menjelang pemilu. Pada rotasi pertengahan 2025, ia dipromosikan menyandang bintang dua menggantikan Irjen Onto Sudirman sebagai Kapolda Bangka Belitung. Penunjukan ini dipandang sebagai langkah Mabes Polri menempatkan jenderal berlatar belakang penyidik andal untuk mengawal stabilitas wilayah kepulauan yang strategis bagi investasi timah dan pariwisata.

Kinerja dan Program Unggulan

Di bawah kendali Hendro, Polda Babel mengintensifkan program "Kampung Tangguh Narkotika" dengan pendekatan pencegahan berbasis komunitas di desa-desa pesisir. Angka pengungkapan kasus narkoba mengalami kenaikan sekitar 17% pada triwulan pertama 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan penekanan pada penindakan bandar, bukan sekadar pengguna. Pada sektor penegakan hukum lingkungan, Polda Babel membentuk tim terpadu pengawasan tambang timah ilegal. Operasi "Gakkum Timah 2026" berhasil mengamankan puluhan unit ponton isap tanpa izin dan menetapkan 21 tersangka korporasi maupun perorangan. Langkah ini memicu apresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Di bidang modernisasi pelayanan publik, Hendro mendorong optimalisasi aplikasi "SIPANDO" (Sistem Pelayanan Polri Terpadu) untuk perpanjangan SKCK dan SIM. Waktu pelayanan disebut terpangkas rata-rata 25 menit per pemohon. Pihak Polda juga meluncurkan program "Polisi Sahabat Petani Lada", respons atas keresahan petani terhadap fluktuasi harga dan tengkulak yang kerap memicu konflik kecil di tingkat desa.

Tantangan dan Harapan

Wilayah Bangka Belitung memiliki kerentanan ganda: sebagai kepulauan dengan 470 pulau, pengawasan perairan menjadi kendala klasik. Tingginya mobilitas laut membuat peredaran narkotika dan penyelundupan BBM bersubsidi sukar dibendung sepenuhnya. Selain itu, kehadiran tambang timah inkonvensional yang melibatkan warga lokal seringkali menimbulkan dilema penegakan hukum—mengayomi ekonomi rakyat kecil atau menegakkan aturan lingkungan yang rigid. Di tingkat internal, Polda Babel masih menghadapi persoalan keterbatasan personel Satpolair dan minimnya sarana kapal patroli cepat.

Harapan terhadap kepemimpinan Irjen Hendro bertumpu pada tiga aspek. Pertama, konsistensi pemberantasan tambang ilegal tanpa tebang pilih, termasuk menindak aktor intelektual di balik bisnis tersebut. Kedua, inovasi berkelanjutan pada sistem pengamanan wilayah pesisir dan pulau terluar. Ketiga, menjaga netralitas Polri yang semakin diuji oleh dinamika politik lokal mendekati kontestasi elektoral 2027. Sebagai perwira yang matang di reserse, publik berharap Hendro mampu menjawab tantangan itu dengan postur kepolisian yang profesional dan humanis.

Pro dan Kontra

• Pro: Rekam jejak sebagai penyidik korupsi dan kejahatan ekonomi memberikan fondasi kuat untuk penegakan hukum di sektor tambang. Di periode kepemimpinannya, terjadi peningkatan pengungkapan kasus narkoba, dan inovasi pelayanan publik berbasis digital mulai terasa dampaknya. Inisiatif "Polisi Sahabat Petani" dinilai positif oleh organisasi tani lokal.
• Kontra: Penggunaan pendekatan represif dalam operasi tambang sempat memicu protes kecil dari warga yang bergantung pada ekonomi tambang rakyat, menimbulkan kesan elitisasi penegakan hukum. Transparansi penanganan kasus korupsi yang melibatkan oknum internal selama masa transisi kepemimpinan di Polda Babel belum sepenuhnya terpublikasi. Kinerja pengamanan wilayah perairan masih dinilai lambat karena keterbatasan alutsista, dengan beberapa kasus penyelundupan yang baru terungkap setelah barang sampai ke konsumen.