Kadin Peringatkan Risiko Ekspor Nikel RI Capai 5 Juta Ton

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) per Juli 2025, rencana pemangkasan kuota produksi nikel menjadi 260-270 juta ton metrik memicu kekhawatiran serius dari kalangan dunia usaha. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkapkan bahwa kebijakan ini berpotensi menghilangkan volume ekspor sebesar 3,5 hingga 5 juta ton per tahun. Angka tersebut setara dengan sekitar 12-18 persen dari total ekspor bijih nikel Indonesia pada tahun 2024 yang tercatat mencapai 28 juta ton, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS).

Dampak Pemangkasan Kuota terhadap Neraca Perdagangan

Di satu sisi, pemangkasan kuota ini dimaksudkan untuk menjaga keberlanjutan cadangan nikel nasional dan menstabilkan harga komoditas di pasar global. Pemerintah melalui Kementerian ESDM beralasan bahwa tingkat eksploitasi saat ini tidak sejalan dengan prinsip konservasi sumber daya alam. Namun, di sisi lain, Kadin menilai kebijakan ini akan menekan neraca perdagangan Indonesia, yang pada kuartal pertama 2025 mencatatkan surplus sebesar 8,7 miliar dolar AS, dengan kontribusi sektor nikel mencapai 23 persen dari total ekspor non-migas.

Ketua Umum Kadin, yang dihubungi pada Senin (21/7/2025), menyatakan bahwa hilangnya 5 juta ton ekspor setara dengan potensi penerimaan devisa sekitar 1,2 miliar dolar AS per tahun, berdasarkan harga rata-rata nikel LME sebesar 16.800 dolar AS per ton pada Juni 2025. Ia menegaskan bahwa kepastian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) menjadi prasyarat mutlak bagi kelangsungan operasional 1.200 perusahaan tambang yang tersebar di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

Pro dan Kontra Kebijakan Konservasi

Pro: Kebijakan pemangkasan kuota ini sejalan dengan rekomendasi International Nickel Study Group (INSG) yang mencatat bahwa produksi global nikel pada 2025 diperkirakan mencapai 3,6 juta ton, sementara permintaan hanya 3,3 juta ton, sehingga terjadi kelebihan pasokan 300 ribu ton. Dengan mengurangi produksi, Indonesia dapat membantu menopang harga nikel yang sempat anjlok 18 persen year-on-year sejak awal tahun. Hal ini juga mendukung target hilirisasi yang dicanangkan pemerintah, di mana 80 persen bijih nikel harus diolah di dalam negeri menjadi feronikel atau nickel pig iron (NPI).

Kontra: Di sisi lain, para analis di Beritadua mencatat bahwa pemangkasan kuota tanpa kepastian RKAB yang jelas justru akan menciptakan ketidakpastian hukum bagi investor. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sektor tambang mengalami penurunan 2,4 persen dalam sepekan terakhir, dengan saham-saham emiten nikel seperti ANTM dan INCO terkoreksi masing-masing 3,1 persen dan 2,8 persen. Sentimen pasar negatif ini berpotensi memicu capital outflow dari portofolio saham sektor komoditas, yang pada Juni 2025 tercatat mencapai 410 juta dolar AS, menurut data Bank Indonesia.

“Tanpa kepastian RKAB, investor tidak akan mampu melakukan perencanaan produksi jangka panjang. Ini bukan soal memilih antara konservasi atau ekspor, melainkan soal tata kelola yang transparan,” ujar seorang ekonom senior dari Universitas Indonesia yang enggan disebutkan namanya.

Proyeksi dan Rekomendasi Kadin

Kadin memperkirakan bahwa jika kuota dipangkas ke level 260 juta ton, produksi riil Indonesia pada 2025 akan turun dari 240 juta ton menjadi sekitar 235 juta ton, mengingat realisasi produksi tahun lalu hanya 92 persen dari kuota yang ditetapkan. Namun, jika kuota turun ke 270 juta ton, dampaknya lebih moderat, dengan potensi kehilangan ekspor hanya 3,5 juta ton. Perbedaan 10 juta ton ini signifikan karena memengaruhi kapasitas smelter domestik yang saat ini mencapai 180 juta ton per tahun, dengan tingkat utilisasi 85 persen.

Untuk itu, Kadin mendorong pemerintah untuk menerbitkan RKAB secara tepat waktu, paling lambat akhir Juli 2025, serta memberikan kepastian alokasi kuota per perusahaan berdasarkan data cadangan terverifikasi dari Badan Geologi. Mereka juga mengusulkan mekanisme insentif bagi perusahaan yang menerapkan teknologi ramah lingkungan, seperti penggunaan energi hidro untuk smelter, yang dapat mengurangi emisi karbon hingga 30 persen. Langkah ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan ekspor dan keberlanjutan lingkungan.

Secara fundamental, Indonesia tetap menjadi pemain kunci dalam rantai pasok nikel global, dengan cadangan terukur mencapai 21 juta ton logam, terbesar kedua di dunia setelah Australia. Namun, tanpa kebijakan yang konsisten, posisi ini dapat tergerus oleh kompetitor seperti Filipina yang meningkatkan produksi 8 persen year-on-year pada semester pertama 2025. Keputusan pemerintah dalam dua pekan ke depan akan menentukan apakah Indonesia mampu mempertahankan pangsa pasar 55 persen dari total pasokan nikel dunia, atau justru kehilangan momentum di tengah transisi energi global yang membutuhkan nikel untuk baterai kendaraan listrik.