Istana Buka Suara Soal Utang Kereta Cepat Ditanggung Kementerian Keuangan

Jakarta, Beritadua.com – Berdasarkan data Kementerian Keuangan per Juli 2026, pemerintah tengah memfinalisasi skema penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi akhirnya buka suara terkait wacana pengambilalihan kewajiban pembayaran utang tersebut oleh Kementerian Keuangan. Langkah ini menjadi sorotan publik karena melibatkan dana APBN yang tidak sedikit, dengan total nilai proyek yang mencapai Rp 125 triliun sejak konstruksi dimulai pada 2016.

Skema Penyelesaian Utang dan Implikasinya terhadap APBN

Berdasarkan data Kementerian Keuangan per Juli 2026, total utang yang akan diambil alih diperkirakan mencapai Rp 87,5 triliun, termasuk pokok dan bunga. Angka ini mengalami kenaikan sekitar 12% year-on-year dibandingkan proyeksi awal pada 2025 yang sebesar Rp 78 triliun. Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah sedang mengkaji opsi penyelesaian yang paling efisien, termasuk kemungkinan konversi utang menjadi penyertaan modal negara (PMN) atau skema penjaminan langsung. "Kami pastikan bahwa setiap langkah akan mempertimbangkan kesehatan fiskal dan keberlanjutan APBN," ujarnya dalam keterangan resmi di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (21/7/2026). Di satu sisi, pengambilalihan utang dapat menyelamatkan proyek strategis nasional dari risiko gagal bayar yang dapat memicu capital outflow dan menekan nilai tukar rupiah. Di sisi lain, beban utang baru ini akan menambah rasio utang pemerintah terhadap PDB yang saat ini berada di angka 39,8%, masih di bawah batas aman 60%, namun tren kenaikannya perlu diwaspadai.

Pro dan Kontra Pengambilalihan Utang oleh Pemerintah

Pro: Pengambilalihan utang oleh Kementerian Keuangan dapat memberikan kepastian hukum dan finansial bagi konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC), yang terdiri dari empat BUMN dan satu perusahaan asing. Dengan dukungan pemerintah, biaya bunga utang dapat ditekan karena pemerintah memiliki peringkat kredit investment grade, sehingga mengurangi beban bunga yang sebelumnya harus dibayar KCIC dengan bunga komersial sekitar 6,5% per tahun. Jika pemerintah menerbitkan surat utang negara (SUN) dengan yield 4,8%, maka penghematan bunga bisa mencapai Rp 1,2 triliun per tahun. Kontra: Sejumlah ekonom mengingatkan bahwa pengambilalihan ini dapat menciptakan moral hazard, di mana proyek yang dikelola swasta akhirnya ditanggung publik. Selain itu, likuiditas APBN akan semakin tertekan, mengingat defisit anggaran 2026 diproyeksikan mencapai 2,9% dari PDB, dan belanja prioritas seperti pendidikan dan kesehatan masih membutuhkan ruang fiskal.

"Ini keputusan yang tidak mudah. Pemerintah harus memastikan bahwa skema ini tidak mengorbankan belanja produktif lainnya," kata Faisal Basri, ekonom senior dari Universitas Indonesia, dalam wawancara dengan Beritadua.com.

Dampak terhadap Sentimen Pasar dan Proyeksi ke Depan

Menurut data Bursa Efek Indonesia (BEI) per 20 Juli 2026, indeks harga saham gabungan (IHSG) masih berada di level 7.450, relatif stabil sejak kabar ini merebak. Namun, yield obligasi pemerintah tenor 10 tahun mengalami kenaikan tipis sebesar 5 basis poin menjadi 6,85%, mengindikasikan sentimen pasar yang mulai waspada terhadap penambahan pasokan utang. Di sisi lain, nilai tukar rupiah justru menguat 0,3% ke level Rp 15.200 per dolar AS, karena investor memandang langkah ini sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk menyelesaikan proyek infrastruktur vital. Ke depan, pemerintah berencana menerbitkan peraturan presiden (Perpres) yang mengatur detail mekanisme pengambilalihan, termasuk jadwal pembayaran dan sumber dana. Proyeksi Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pembayaran utang akan dilakukan secara bertahap selama 10 tahun, dengan angsuran tahunan sekitar Rp 8,75 triliun. Angka ini setara dengan 0,4% dari total belanja negara 2026 yang sebesar Rp 3.400 triliun. Meskipun relatif kecil, para analis menyarankan agar pemerintah juga melakukan audit menyeluruh terhadap efisiensi operasional Whoosh, yang saat ini rata-rata okupansi penumpang baru mencapai 60% dari kapasitas 1.200 penumpang per perjalanan. Dengan tarif rata-rata Rp 200 ribu, pendapatan tahunan Whoosh diperkirakan hanya Rp 1,5 triliun, jauh dari biaya operasional yang mencapai Rp 2,8 triliun. Oleh karena itu, tanpa restrukturisasi utang yang komprehensif, proyek ini berpotensi terus menjadi beban fiskal dalam jangka panjang.

Kesimpulannya, keputusan pemerintah untuk mengambil alih utang Whoosh adalah langkah pragmatis untuk mencegah kerugian lebih besar, namun harus diimbangi dengan perbaikan tata kelola dan peningkatan pendapatan operasional. Pemerintah juga perlu transparan dalam melaporkan perkembangan penyelesaian ini kepada publik, mengingat dampaknya terhadap kepercayaan investor dan keberlanjutan fiskal Indonesia.