JAKARTA — Mendag Budi Santoso Jamin Produk Impor Masuk Jelang Wajib Halal 2026

Isyarat kecemasan para pelaku usaha impor dan pengusaha ritel global di Indonesia perlahan diredam oleh Kementerian Perdagangan. Di tengah bayang-bayang pemberlakuan penuh aturan kewajiban bersertifikat halal bagi produk impor pada Oktober 2026, pemerintah memastikan arus logistik dan barang masuk dari mancanegara tidak akan mendadak terhenti atau terhambat di pelabuhan.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan bahwa skema pemenuhan kewajiban sertifikasi halal akan dilakukan secara bertahap tanpa merusak ekosistem perdagangan nasional. Penegasan ini menjadi jawaban atas kekhawatiran para produsen luar negeri serta importir domestik terkait potensi gangguan rantai pasok komoditas olahan pangan dan barang gunaan di Tanah Air.

"Produk impor tetap bisa masuk. Kita terus berkoordinasi agar proses transisi menuju kewajiban sertifikasi halal pada Oktober 2026 berjalan lancar tanpa mengganggu arus pasokan barang di dalam negeri," ujar Mendag Budi Santoso dalam keterangannya di Jakarta.

Dinamika Regulasi: Dari Target 2024 hingga Pengunduran Tenggat 2026

Penelusuran regulasi menunjukkan bahwa penataan sertifikasi halal untuk produk impor dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengalami penyesuaian jadwal yang fleksibel namun terukur. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang diturunkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, fase awal kewajiban halal sebenarnya ditargetkan tuntas pada 17 Oktober 2024.

Namun, setelah mempertimbangkan kesiapan infrastruktur laboratorium penguji serta progres kerja sama internasional dengan Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN), pemerintah mengambil keputusan strategis untuk memperpanjang tenggat masa transisi khusus bagi produk impor hingga 17 Oktober 2026.

1. Fase I (17 Oktober 2024): Pemberlakuan penegakan hukum wajib halal difokuskan pada produk makanan, minuman, dan hasil sembelihan dari pelaku usaha skala menengah dan besar di tingkat domestik.
2. Fase Transisi (2024–2026): Penataan regulasi teknis impor, fasilitasi pendaftaran Lembaga Pendamping Halal, serta akselerasi kesepakatan pengakuan sertifikat halal asing.
3. Fase II (17 Oktober 2026): Pemberlakuan penegakan hukum secara menyeluruh untuk produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, serta barang gunaan impor dari luar negeri.

Menyeimbangkan Isu Hambatan Dagang Non-Tarif dan Proteksi Konsumen

Langkah Kemendag yang tetap menjamin kelancaran impor sebelum 2026 dilandasi kalkulasi diplomasi perdagangan internasional. Ketentuan sertifikasi halal yang diterapkan tanpa skema relaksasi berpotensi memicu tuduhan non-tariff barrier (hambatan non-tarif) dari negara-negara mitra di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kementerian Perdagangan bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama gencar memperluas skema Mutual Recognition Agreement (MRA) atau Perjanjian Saling Pengakuan Sertifikat Halal dengan puluhan lembaga sertifikasi halal di negara mitra.

"Pemerintah tidak berniat membatasi arus perdagangan, melainkan memberikan kepastian hukum dan kenyamanan bagi konsumen Muslim di Indonesia, sekaligus memastikan efisiensi operasional bagi industri internasional," lanjut pihak Kemendag.

Beberapa sektor industri utama yang kini mendapat pengawasan ekstra dalam masa penyesuaian menuju 2026 meliputi:

• Sektor Bahan Baku Pangan: Impor bahan penolong dan bahan baku utama olahan makanan yang memerlukan audit penelusuran rantai pasok halal (halal supply chain).
• Sektor Makanan dan Minuman Kemasan: Produk ritel konsumsi asal Eropa, Amerika Serikat, dan Asia Timur yang membutuhkan penyesuaian kemasan serta pengajuan registrasi BPJPH.
• Sektor Kosmetik dan Produk Gunaan: Kategori produk kimiawi yang membutuhkan waktu analisis pengujian laboratorium terakreditasi sebelum dipasarkan.

Kesiapan Industri dan Penegakan Hukum Pasca-2026

Meskipun pemerintah memberikan jaminan kemudahan arus barang hingga batas akhir tiba, para pelaku usaha diimbau untuk tidak menunda proses audit kehalalan produk mereka. BPJPH telah mengintegrasikan sistem pendaftaran daring guna mempercepat registrasi sertifikat halal asing yang terbit dari lembaga yang telah diakui.

Pemerintah menegaskan bahwa setelah tenggat 17 Oktober 2026 berlaku resmi, seluruh produk impor berkategori wajib halal yang belum mengantongi sertifikat halal—atau tidak mencantumkan keterangan non-halal secara tegas pada kemasan—secara otomatis dilarang beredar di wilayah hukum Republik Indonesia.