JAKARTA — Polri Raih Opini WTP Ke-13 Berturut-turut Dari BPK RI

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali menorehkan rekam jejak signifikan dalam pengelolaan dan akuntabilitas keuangan negara. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) secara resmi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Polri, yang mengonfirmasi raihan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pencapaian ini menjadi kali ke-13 secara berturut-turut yang berhasil dipertahankan oleh institusi penegak hukum tersebut.

Hasil audit ini mencerminkan penyajian laporan keuangan Polri yang dinilai telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern (SPI), serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kendati mengelola salah satu alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbesar di Indonesia, penyerapan serta pertanggungjawaban dana dinilai tetap berada pada koridor hukum yang baku.

Kronologi dan Rekam Jejak Akuntabilitas Keuangan Polri

Keberhasilan mempertahankan predikat tertinggi dari BPK RI ini tidak lepas dari transformasi tata kelola internal yang berjalan selama lebih dari satu dekade. Berikut adalah tahapan kronologis pencapaian akuntabilitas anggaran Polri:

1. Periode Awal (2011–2014): Polri mulai melakukan pembenahan mendasar pada Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) serta penyelarasan sistem pelaporan keuangan berbasis akrual.
2. Periode Konsolidasi (2015–2019): Penataan aset instansi skala nasional, termasuk inventarisasi peralatan material khusus (almatsus) serta belanja modal di seluruh Kepolisian Daerah (Polda) dan Kepolisian Resor (Polres).
3. Periode Digitalisasi (2020–Sekarang): Penerapan aplikasi keuangan terintegrasi dan pengawasan internal yang diperketat oleh Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri, yang mengantarkan institusi ini meraih predikat WTP ke-13.

"Capaian WTP yang ke-13 ini bukan sekadar predikat simbolis di atas kertas, melainkan wujud komitmen berkelanjutan seluruh jajaran Polri dalam mengelola uang rakyat secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum," tegas pimpinan Polri dalam keterangan resminya.

Fokus Audit BPK dan Pengawasan Anggaran Institusi

Dalam proses pemeriksaan yang ketat, BPK RI menerapkan standar pemeriksaan keuangan negara yang komprehensif. Tim auditor menelusuri berbagai pos anggaran krusial, mulai dari belanja pegawai, belanja barang, hingga belanja modal yang dialokasikan untuk operasional kepolisian di seluruh wilayah Indonesia.

Investigasi atas transparansi pengadaan barang dan jasa serta tata kelola Barang Milik Negara (BMN) menjadi fokus utama perbaikan Polri. Dengan total alokasi anggaran yang mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahunnya, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara berjenjang terbukti mampu menekan risiko kekeliruan administratif maupun potensi penyimpangan anggaran.

Tantangan dan Ekspektasi Publik Ke Depan

Meskipun berhasil mempertahankan opini WTP selama 13 tahun berturut-turut, pengamat tata kelola keuangan publik mengingatkan bahwa predikat WTP merupakan standar minimal dalam akuntansi sektor publik. Tantangan terbesar Polri ke depan adalah memastikan bahwa akuntabilitas administratif ini berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta penanganan kasus-kasus korupsi yang semakin intensif.

BPK RI juga meminta Polri untuk terus menindaklanjuti setiap rekomendasi kecil yang tertuang dalam LHP guna meminimalisasi celah efisiensi anggaran di masa mendatang. Pengawasan publik yang kritis dipandang sebagai faktor penting agar predikat keuangan ini memberikan dampak nyata pada kinerja kepolisian di lapangan.