Insentif Kendaraan Listrik Berlanjut, Dikaitkan Proyek Mobil Nasional

Pemerintah memastikan keberlanjutan stimulus bagi kendaraan listrik dan akan merancang ulang skemanya agar selaras dengan cita-cita membangun kendaraan nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa langkah ini diambil untuk mengoptimalkan manfaat insentif, tidak sekadar mendorong adopsi teknologi hijau, tetapi juga memperkuat struktur industri otomotif dalam negeri.

“Insentif yang telah diberikan akan terus dilanjutkan. Namun ke depan, kebijakan tersebut akan terintegrasi langsung dengan peta jalan mobil dan motor nasional. Tujuannya jelas, supaya setiap dukungan fiskal yang dikucurkan menciptakan nilai tambah, menumbuhkan rantai pasok lokal, dan membuka lapangan kerja,” ujar Airlangga dalam sebuah forum industri, Kamis (11/7).

Dari Subsidi Pembelian ke Stimulus Produksi

Selama dua tahun terakhir, insentif kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB) didominasi potongan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk pembelian mobil dan motor listrik dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) tertentu. Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukkan program tersebut mendorong penjualan mobil listrik murni (battery electric vehicle/BEV) naik lebih dari 180% secara tahunan pada semester pertama 2024.

Meski demikian, pemerintah menilai model subsidi permintaan semata tidak cukup. Sebab, sebagian besar unit yang terjual masih dirakit dari komponen impor, sehingga efek pengganda terhadap ekonomi domestik belum optimal. Oleh karena itu, desain baru akan menggeser titik berat insentif ke sisi produksi. Produsen yang berkomitmen menggarap proyek mobil nasional dan motor nasional—yang akan ditetapkan melalui skema kemitraan strategis antara BUMN, swasta nasional, dan mitra global—akan mendapat fasilitas fiskal lebih kompetitif.

Sumber di lingkungan Kementerian Perindustrian menyebutkan skema tersebut dapat mencakup pembebasan bea masuk mesin dan bahan baku, tax holiday, hingga penyediaan lahan industri dengan harga khusus. Syaratnya, investasi minimum mencapai Rp500 triliun untuk seluruh ekosistem produksi, mencakup pabrik baterai, pengolahan nikel menjadi prekursor katoda, hingga perakitan kendaraan akhir.

Proyek Mobil Nasional: Kembali ke Ambisi Strategis

Wacana mobil nasional bukan hal baru. Kali ini konsepnya diperbarui dengan fokus pada kendaraan listrik yang terjangkau dan diproduksi massal untuk pasar domestik serta ekspor. Pemerintah menargetkan kendaraan tersebut memiliki TKDN minimal 60% dalam lima tahun pertama, kemudian meningkat hingga 80% pada tahun kedelapan. Dengan volume produksi yang direncanakan mencapai 500.000 unit per tahun, skala ekonomi diharapkan mampu menekan harga jual di bawah Rp250 juta per unit.

Keterkaitan insentif dengan proyek ini diyakini akan menarik minat produsen global yang selama ini masih enggan membangun basis produksi penuh di Indonesia. Sejumlah perusahaan asal Asia dan Eropa telah menjajaki potensi kolaborasi, mengingat cadangan nikel Indonesia yang merupakan 22% dari total pasokan dunia menjadikan negeri ini sebagai lokasi ideal untuk produksi baterai.

Risiko dan Pekerjaan Rumah

Di sisi lain, kalangan pengamat mengingatkan sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi. Infrastruktur pengisian daya masih sangat terbatas: per Juni 2024, Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) baru mencapai 1.200 unit, jauh dari target 6.000 unit pada 2025. Tanpa jaminan kemudahan isi ulang, minat konsumen untuk beralih ke listrik bisa terhambat meski harga terjangkau.

Selain itu, proyek mobil nasional harus menghadapi ketatnya persaingan global. Negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam sudah lebih dulu menawarkan insentif agresif untuk merakit kendaraan listrik. Jika Indonesia tidak cepat mengeksekusi rencana, momentum dapat direbut oleh kompetitor yang punya ekosistem manufaktur lebih matang. Sementara itu, dari sisi fiskal, pemerintah perlu memastikan bahwa insentif yang digelontorkan—yang diperkirakan mencapai Rp30 triliun per tahun—tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara berlebihan di saat subsidi energi konvensional juga membengkak.

Namun, optimisme tetap dijaga. Apabila sinergi antara insentif dan proyek nasional berjalan mulus, Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga pemain utama dalam rantai nilai global kendaraan listrik. Langkah ini sekaligus menjadi katalis transformasi ekonomi dari berbasis komoditas menuju industrialisasi berteknologi tinggi, sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045.