INGGRIS — Pemerintah Didesak Kategorikan Misogini Ekstrem Kejahatan Kebencian

LONDON — Sebuah penelusuran mendalam terhadap kerangka hukum pidana di Inggris Raya mengungkapkan celah krusial dalam perlindungan terhadap perempuan. Komisi Hukum Inggris (Law Commission), sebuah lembaga independen pemerintah, secara resmi mendesak para pembuat undang-undang untuk memasukkan tindakan permusuhan berbasis jenis kelamin atau gender ke dalam kategori kejahatan kebencian (hate crime). Langkah radikal ini diambil guna menekan ancaman misogini ekstrem yang semakin marak terjadi di ranah publik maupun digital.

Laporan komprehensif yang dirilis oleh lembaga tersebut menegaskan bahwa undang-undang kejahatan kebencian yang berlaku saat ini belum memberikan perlindungan yang setara. Fenomena pelecehan seksual, ujaran kebencian terhadap perempuan, hingga penyebaran materi radikal oleh kelompok involuntary celibate (incel) kerap kali terlepas dari jerat hukum maksimal karena ketidakjelasan definisi yuridis.

Kronologi Desakan Reformasi Hukum Kejahatan Kebencian

Proses panjang peninjauan ulang undang-undang ini dipicu oleh meningkatnya gelombang kekerasan dan kejahatan berbasis gender di seluruh penjuru Inggris Raya. Berikut adalah garis waktu eskalasi dorongan reformasi hukum tersebut:

1. Evaluasi Kesetaraan Hukum: Pemerintah Inggris menginstruksikan Komisi Hukum untuk mengkaji ulang efektivitas undang-undang kejahatan kebencian yang dinilai tebang pilih dalam melindungi korban.
2. Identifikasi Kesenjangan Perlindungan: Tim peneliti menemukan bahwa undang-undang yang ada hanya melindungi lima karakteristik utama—ras, agama, orientasi seksual, disabilitas, dan identitas transgender—sementara gender tidak terakomodasi secara eksplisit.
3. Penerbitan Laporan Independen: Komisi Hukum secara resmi mempublikasikan laporan rekomendasi yang memperluas definisi ujaran kebencian demi mencakup misogini ekstrem dan materi ekstremis incel.

Rekomendasi Komisi Hukum: Menutup Celah Yuridis

Dalam pemaparannya, Profesor Penney Lewis selaku Komisaris Hukum Pidana menegaskan pentingnya intervensi hukum untuk menghentikan dampak buruk yang dialami para korban pelecehan dan kekerasan berbasis misogini.

"Misi utama dari perubahan legislatif ini adalah untuk melindungi perempuan dan anak perempuan dari dampak mengerikan yang ditimbulkan oleh kejahatan berbasis kebencian. Kita tidak bisa membiarkan kerangka hukum saat ini membiarkan satu kelompok masyarakat rentan tanpa perlindungan yang setara," tegas Profesor Penney Lewis.

Penelusuran tim investigasi menunjukkan bahwa ketimpangan perlakuan hukum terhadap korban misogini telah menciptakan celah sistemik. Saat ini, tindakan kekerasan yang didasari oleh kebencian rasial atau agama mendapatkan pemberatan sanksi pidana secara otomatis di pengadilan. Sebaliknya, kejahatan yang dipicu oleh kebencian terhadap perempuan (misogini) sering kali hanya diproses sebagai tindak pidana umum biasa tanpa bobot pelanggaran hak asasi yang setara.

Ancaman Kebudayaan Incel dan Eskalasi Kekerasan Digital

Rekomendasi baru ini tidak hanya menyasar tindakan fisik di dunia nyata, tetapi juga penanganan terhadap materi radikal di dunia maya. Pertumbuhan komunitas online yang mengagungkan sikap anti-perempuan telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan di Inggris Raya.

Dengan memasukkan kebencian berbasis gender ke dalam undang-undang kejahatan kebencian, pihak kepolisian dan jaksa penuntut umum akan memiliki wewenang hukum yang lebih kuat untuk:

• Menjerat penyebar materi ekstremis: Menyasar propaganda kelompok incel yang menghasut kekerasan terhadap perempuan di media sosial dan forum tertutup.
• Memberatkan hukuman pelaku: Memberikan sanksi hukum tambahan bagi pelaku pelecehan jalanan dan penguntitan yang terbukti didorong oleh motif misogini.
• Pengumpulan data kejahatan secara akurat: Mengizinkan kepolisian memetakan dan mencatat insiden misogini sebagai kejahatan kebencian guna langkah pencegahan yang lebih terstruktur.

Kini, bola panas berada di tangan Parlemen Inggris. Keputusan untuk mengesahkan rekomendasi Komisi Hukum ini akan menjadi ujian komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi seluruh warga negara tanpa membedakan gender.