LONDON — Pemerintah Inggris secara resmi merilis proposal perundang-undangan baru yang akan menindak tegas dan melarang impor hasil perburuan (hunting trophies) dari berbagai spesies satwa yang terancam punah. Kebijakan ini digadang-gadang sebagai salah satu aturan perlindungan satwa terketat di dunia, yang dirancang untuk menghentikan praktik penembakan hewan liar secara komersial demi kepuasan estetika para pemburu berkantong tebal.
Langkah tegas ini diambil hampir dua tahun setelah pemerintah berjanji untuk mengatasi isu kontroversial tersebut. Kendati disambut hangat oleh kelompok konservasi internasional, keterlambatan implementasi regulasi ini menuai kritik tajam karena dinilai telah mengorbankan ratusan nyawa satwa liar yang seharusnya bisa diselamatkan lebih awal.
Kronologi Penundaan dan Realisasi Janji Politik
Praktik impor trofi perburuan—yang biasanya berupa kepala satwa yang diawetkan, kulit, taring, gading, atau bagian tubuh lainnya—telah lama menjadi sorotan publik internasional. Perjalanan regulasi perlindungan ini mencakup beberapa fase krusial berikut:
- Tahun 2019: Partai Konservatif mencantumkan janji politik dalam manifesto pemilu mereka untuk memblokir seluruh impor trofi perburuan satwa liar yang terancam punah ke wilayah Britania Raya.
- Periode 2019–2021: Terjadi penundaan birokrasi selama hampir dua tahun dalam perumusan undang-undang, di mana aktivitas perburuan luar negeri dan pengiriman trofi tetap berlangsung tanpa hambatan hukum yang berarti.
- Desember 2021: Pemerintah Inggris melalui Kementerian Lingkungan Hidup secara resmi merilis kerangka aturan baru yang memblokir masuknya trofi dari ribuan spesies terancam punah.
Dampak Penundaan: Ratusan Satwa Langka Menjadi Korban
Investigasi dan laporan dari lembaga swadaya masyarakat Campaign to Ban Trophy Hunting (CBTH) mengungkap realitas mengerikan di balik penundaan aturan ini. Selama jeda dua tahun sejak janji politik diutarakan hingga proposal diterbitkan, diperkirakan ada sekitar 300 trofi satwa langka yang tetap berhasil diimpor secara legal ke Inggris.
Pendiri CBTH, Eduardo Goncalves, menyambut baik langkah pemerintah namun menyayangkan respons birokrasi yang terkesan lamban dalam mengeksekusi janji proteksi satwa tersebut.
"Kami menyambut baik proposal regulasi ini, namun masa penundaan selama dua tahun telah menyebabkan banyak satwa terbunuh secara kejam dan sia-sia di luar negeri hanya untuk dijadikan pajangan," tegas Eduardo Goncalves dalam keterangannya.
Menteri Lingkungan Hidup Inggris saat itu, George Eustice, menyatakan keprihatinannya yang mendalam terhadap praktik komersialisasi pembantaian satwa langka tersebut.
"Saya merasa sangat prihatin dan miris melihat para pemburu membawa pulang trofi berupa bagian tubuh satwa yang terancam punah. Kita harus memperkuat perlindungan bagi satwa liar dan menghentikan industri perburuan trofi ini," ujar George Eustice saat memaparkan kebijakan tersebut.
Implikasi Global dan Tekanan Terhadap Industri Safari Perburuan
Kebijakan baru ini akan mencakup pelarangan impor bagian tubuh dari berbagai spesies yang masuk dalam daftar perlindungan internasional, seperti singa Afrika, gajah, badak, macan tutul, hingga beruang kutub. Industri perburuan trofi di kawasan Afrika dan Amerika Utara selama ini memanfaatkan celah hukum untuk mengekspor bagian tubuh satwa yang ditembak oleh turis kaya dengan biaya puluhan ribu dolar AS per sesi perburuan.
Dengan diberlakukannya larangan ini, Inggris menetapkan standar baru dalam diplomasi lingkungan global. Pengamat konservasi menilai bahwa keputusan tegas dari London ini berpotensi memberikan tekanan politik yang signifikan kepada negara-negara anggota Uni Eropa dan Amerika Serikat untuk mengambil langkah serupa guna menutup akses pasar trofi perburuan di wilayah mereka.
Melalui regulasi ketat ini, pemburu asal Inggris tidak lagi memiliki celah hukum untuk membawa pulang hasil buruan mereka ke tanah air, yang diharapkan dapat menurunkan angka permintaan tur safari perburuan komersial di berbagai belahan dunia secara signifikan.
Comments (0)