LONDON — British Council Melarang Penggunaan Istilah Brits dan Native Speaker

BERITADUA.COM, LONDON — Lembaga kebudayaan dan pendidikan ternama asal Britania Raya, British Council, mendadak menjadi sorotan publik internasional. Lembaga yang sebagian besar pendanaannya berasal dari pembayar pajak Inggris tersebut menerbitkan panduan komunikasi internal baru yang melarang stafnya menggunakan sejumlah istilah populer, termasuk kata "Brits" (sebutan untuk warga Inggris) dan "native English speakers" (penutur asli bahasa Inggris).

Langkah ini diambil dengan dalih demi mencerminkan keberagaman audiens global serta mencegah diskriminasi bahasa. Namun, dokumen yang bocor ke publik tersebut langsung memicu perdebatan sengit di ranah politik dan budaya Inggris mengenai batasan netralitas bahasa dan koridor political correctness.

Investigasi Panduan Bahasa: Istilah Tabu yang Memicu Kontroversi

Berdasarkan penelusuran terhadap dokumen internal yang didapatkan media setempat, manajemen British Council memperingatkan seluruh pegawainya di seluruh dunia agar menghentikan penggunaan bahasa yang dianggap "ceroboh, kurang terinformasi, atau tidak dipertimbangkan dengan matang." Bahasa-bahasa tersebut dinilai memiliki potensi untuk mengategorikan, memarginalkan, mengeksklusi, hingga melanggengkan stereotip tertentu terhadap kelompok masyarakat.

"Pedoman baru ini dirancang agar komunikasi staf tidak lagi mengategorikan atau mengeksklusi audiens global yang sangat beragam," demikian petikan penjelas dalam panduan internal British Council tersebut.

Dokumen pedoman inklusivitas ini secara spesifik menyoroti beberapa istilah baku yang telah digunakan selama puluhan tahun namun kini dilabeli sebagai istilah yang bermasalah (problematic).

Kronologi dan Poin-Poin Penting Perubahan Pedoman Interaksi

Berikut adalah urutan kejadian dan daftar istilah utama yang kini masuk dalam daftar pembatasan penggunaan oleh British Council:

1. Pelarangan Sebutan "Brits": Penggunaan kata "Brits" untuk merujuk pada warga negara Inggris Raya dianggap tidak tepat secara geopolitik. Dokumen tersebut menjelaskan bahwa istilah tersebut umumnya tidak mencakup warga yang berasal dari Irlandia Utara, sehingga berisiko mengabaikan identitas sebagian warga negara resmi Kerajaan Inggris.
2. Penghapusan Istilah "Developing Country" (Negara Berkembang): Istilah "negara berkembang" dinilai menyederhanakan kondisi ekonomi sosial suatu wilayah. Sebagai gantinya, staf diinstruksikan untuk menggunakan terminologi yang lebih spesifik seperti "lower-income country" (negara berpenghasilan rendah), "middle-income country" (negara berpenghasilan menengah), atau "fragile and conflict-affected state" (negara rapuh dan terdampak konflik).
3. Penilaian Ulang Terhadap "British English" dan "Queen’s English": Frasa klasik seperti "British English" dan "Queen’s English" dinyatakan bermasalah. Kebijakan baru menilai bahwa penggunaan istilah ini secara implisit memberi kesan bahwa variasi bahasa Inggris dari Inggris lebih benar atau memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan variasi bahasa Inggris lainnya di dunia.
4. Restriksi Istilah "Native English Speaker": Penggunaan klausa penutur asli dinilai menciptakan hierarki linguistik yang tidak adil bagi jutaan orang yang mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa kedua atau ketiga di seluruh dunia.

Gelombang Reaksi dan Implikasi Kebijakan Bahasa Baru

Penerbitan pedoman ini langsung memicu reaksi keras dari berbagai pihak di Inggris. Sebagai organisasi yang bertugas mempromosikan kebudayaan Inggris di lebih dari 100 negara dan menerima kucuran dana publik jutaan poundsterling, keputusan British Council dianggap sebagian kritikus sebagai bentuk kepekaan bahasa yang berlebihan.

Kritikus menilai bahwa menghapus istilah-istilah dasar seperti "British English" dari lembaga yang secara khusus didirikan untuk mengajarkan bahasa Inggris justru mengaburkan identitas budaya negara itu sendiri. Di sisi lain, kelompok pendukung kesetaraan memuji langkah British Council sebagai upaya modernisasi yang responsif terhadap realitas masyarakat global yang semakin majemuk.

Hingga kini, perdebatan mengenai sejauh mana lembaga negara harus merevisi terminologi bahasa resmi terus bergulir, menempatkan British Council di tengah pusaran perdebatan budaya yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.