Harta Emas Rp4 Kuadriliun Belum Terdata, Peluang dan Risiko bagi Ekonomi

Berdasarkan catatan Bank Indonesia, cadangan emas resmi yang dipegang otoritas moneter hingga periode terbaru berada di kisaran 80 ton. Namun paparan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memperlihatkan gambaran yang jauh lebih besar: sekitar 1.800 ton emas milik masyarakat Indonesia belum terintegrasi dengan sistem keuangan formal. Pada saat sentimen pasar terhadap logam mulia sedang memanas—indeks harga emas dunia mengalami kenaikan lebih dari 25 persen secara year-on-year dan beberapa kali menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah—valuasi simpanan tak terdata tersebut ditaksir mencapai US$252 miliar, atau lebih dari Rp4.000 triliun dengan asumsi kurs Rp15.900 per dolar AS.

Fenomena ini bukan sekadar catatan statistik. Rumah tangga Indonesia memang memiliki preferensi kultural menyimpan emas fisik sebagai tabungan lintas generasi, baik dalam bentuk perhiasan maupun batangan kecil. Masalahnya, aset bernilai raksasa itu selama puluhan tahun tidur tanpa memberi kontribusi terhadap intermediasi keuangan. Pertanyaannya kini bergeser: mampukah pemerintah mengubah tabungan sunyi tersebut menjadi mesin pembiayaan domestik, tanpa memicu resistensi dari pemiliknya?

Skala yang Sulit Diabaikan

Untuk merasakan proporsinya, bandingkan dengan ukuran ekonomi. Nilai US$252 miliar itu setara sekitar seperlima Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang pada 2024 menembus Rp20.000 triliun. Jumlah 1.800 ton juga berarti lebih dari 22 kali lipat cadangan emas resmi negara, dan bila berhasil dipetakan akan mendekati kepemilikan emas resmi Tiongkok yang tercatat sekitar 2.260 ton. Fenomena serupa sesungguhnya bukan hal unik di kawasan: World Gold Council mengestimasi simpanan emas rumah tangga India melampaui 25.000 ton. Yang membuat momen ini relevan adalah tren akumulasi emas oleh bank sentral dunia yang menguat pasca gejolak geopolitik, sehingga setiap gram emas yang sebelumnya menganggur kini memiliki daya tarik strategis jauh lebih tinggi.

Di Satu Sisi: Mesin Likuiditas Baru bagi Ekonomi Domestik

Dari kacamata fundamental, potensi ini layak dicermati serius. Andai hanya 10 persen emas tak terdata itu berhasil dimobilisasi ke sistem formal, likuiditas baru senilai US$25,2 miliar atau sekitar Rp400 triliun dapat mengalir ke sektor produktif. Jalurnya beragam: emas sebagai agunan pembiayaan, instrumen gadai syariah, hingga efek beragun aset (EBA) yang kerangka regulasinya telah disahkan OJK sejak 2019. Bank Indonesia sendiri sudah membuka preseden melalui fasilitas pinjaman likuiditas jangka pendek berbasis emas bagi pemerintah daerah. Manfaat makronya nyata: kebutuhan pendanaan korporasi tidak lagi bergantung penuh pada investor asing, tekanan capital outflow saat sentimen global memburuk dapat diredam, dan stabilitas nilai tukar rupiah ikut terjaga.

Di Sisi Lain: Kepercayaan Publik Jadi Ujian Terbesar

Namun di sisi lain, tantangan implementasinya tidak ringan. Pengalaman pahit masyarakat terhadap berbagai skema investasi emas ilegal yang merugikan hingga triliunan rupiah meninggalkan trauma kolektif terhadap segala bentuk penyerahan aset fisik. Banyak pemilik emas juga cemas pengungkapan kepemilikan akan berujung pada pungutan pajak, padahal rasio kepemilikan per rumah tangga umumnya kecil dan bersifat warisan turun-temurun. Ada pula persoalan teknis yang tidak bisa disepelekan: verifikasi kemurnian, penyimpanan yang aman, serta jaminan bahwa hak kepemilikan tidak berpindah tangan. Sejumlah ekonom bahkan menilai pendataan yang bersifat memaksa justru akan mendorong emas semakin larut ke pasar gelap, sehingga pendekatan berbasis insentif diyakini jauh lebih efektif daripada pendekatan administratif yang represif.

Menuju Formalisasi Berbasis Insentif

Pola yang banyak direkomendasikan adalah kombinasi antara kemudahan dan keuntungan nyata: biaya transaksi rendah, sertifikat kepemilikan digital, opsi tokenisasi emas, serta produk imbal hasil yang sesuai prinsip syariah. Dengan desain demikian, masyarakat tetap merasa memiliki asetnya, sementara sistem keuangan memperoleh tambahan kolateral berkualitas tinggi untuk memperkaya portofolio lembaga pembiayaan. Proyeksi jangka panjangnya menjanjikan: rasio pembiayaan terhadap PDB yang masih tertinggal dibanding negara tetangga dapat naik bertahap, inklusi keuangan melebar ke wilayah yang selama ini berada di luar radar perbankan, dan ketahanan eksternal ekonomi nasional menguat.

Tetap perlu digarisbawahi, angka 1.800 ton merupakan estimasi awal yang masih menuntut verifikasi lapangan menyeluruh sebelum dijadikan dasar kebijakan berskala besar. Tulisan ini juga bukan ajakan maupun rekomendasi investasi dalam bentuk apa pun. Namun satu hal menjadi jelas: percakapan tentang emas tak terdata membuka ruang refleksi penting mengenai cara Indonesia mengelola kekayaan rakyatnya agar benar-benar bekerja bagi pertumbuhan ekonomi.