Rahmat Mirzani Djausal: Profil dan Kinerja Gubernur Lampung

Profil Singkat

Rahmat Mirzani Djausal, yang akrab disapa Mirza, lahir di Bandar Lampung pada 14 September 1972. Ia merupakan putra daerah asli Lampung berdarah campuran Lampung-Padang. Mirza menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Lampung, kemudian melanjutkan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Lampung dan meraih gelar Magister Hukum dari Universitas Indonesia. Sebelum terjun ke politik, ia dikenal sebagai pengusaha sukses di bidang pertambangan dan infrastruktur. Mirza menikah dengan Riana Sari dan dikaruniai tiga orang anak.

Karier dan Riwayat Jabatan

Karier politik Rahmat Mirzani Djausal dimulai ketika ia bergabung dengan Partai Gerindra. Sebelum menjabat sebagai Gubernur Lampung, ia sempat menduduki posisi sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung periode 2014–2019. Ia kemudian terpilih sebagai Ketua DPRD Lampung periode 2019–2024, posisi strategis yang memperkuat pengaruh politiknya di tingkat provinsi. Pada Pemilihan Gubernur Lampung 2024, berpasangan dengan Jihan Nurlela dari PKB, Mirza berhasil memenangkan kontestasi dengan perolehan suara signifikan. Ia resmi dilantik sebagai Gubernur Lampung periode 2025–2030 pada Februari 2025, menjadi gubernur pertama dari Partai Gerindra di provinsi tersebut.

Kinerja dan Program Unggulan

Sejak menjabat, Mirza mencanangkan visi "Lampung Maju, Sejahtera, dan Berkeadilan" melalui lima misi strategis. Program unggulan yang telah direalisasikan pada tahun pertama pemerintahannya meliputi:

• Pembangunan Infrastruktur Jalan: Percepatan perbaikan 1.200 kilometer jalan provinsi yang rusak berat, dengan 450 kilometer di antaranya telah rampung per akhir 2025. Fokus utama pada jalan penghubung sentra produksi pertanian ke pelabuhan.
• Beasiswa Lampung Cerdas 2.0: Revitalisasi program beasiswa dengan cakupan 15.000 mahasiswa dari keluarga kurang mampu, termasuk perluasan ke jenjang magister dan doktoral bagi putra-putri daerah terbaik.
• Program Kesehatan Gratis: Layanan kesehatan tanpa biaya bagi warga miskin yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan melalui skema Penerima Bantuan Iuran Daerah, mencakup 2,1 juta jiwa.
• Kemitraan Strategis Pariwisata: Penandatanganan kerja sama dengan investor internasional untuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Teluk Kiluan dan Pulau Pahawang.

Mirza juga dikenal aktif melakukan blusukan ke desa-desa dan mendorong digitalisasi birokrasi melalui aplikasi SAKTI Lampung yang memangkas perizinan usaha dari 30 hari menjadi 7 hari kerja.

Tantangan dan Harapan

Meskipun menunjukkan kinerja progresif, pemerintahan Mirza menghadapi sejumlah tantangan struktural yang telah mengakar. Angka kemiskinan Lampung masih berada di 10,8% per September 2025, lebih tinggi dari rata-rata nasional 8,17%. Ketimpangan pembangunan antara wilayah pesisir timur dan barat masih mencolok. Isu korupsi di tingkat birokrasi mencuat setelah OTT KPK terhadap dua kepala dinas pada April 2025 yang mencoreng citra pemerintahannya. Selain itu, defisit anggaran sebesar Rp1,8 triliun menjadi pekerjaan rumah yang menuntut kehati-hatian fiskal. Masyarakat berharap Mirza mampu menjaga ritme pembangunan, menuntaskan kemiskinan ekstrem, dan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih serta transparan. Ekspektasi tinggi juga tertuju pada upayanya merealisasikan pembangunan jalan tol Sumatera ruas Lampung–Palembang yang masih terkendala pembebasan lahan.

Pro dan Kontra

• Pro: Komitmen kuat terhadap percepatan infrastruktur terlihat nyata melalui peningkatan kualitas jalan provinsi dan perizinan cepat. Program beasiswa dan kesehatan gratis menyasar langsung kelompok rentan, menunjukkan keberpihakan pada wong cilik. Kemitraan strategis pariwisata membuka lapangan kerja baru dan potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
• Kontra: Tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan wilayah menjadi indikator bahwa pembangunan belum merata. Kasus korupsi di tubuh birokrasi mengindikasikan lemahnya pengawasan internal dan potensi kegagalan menjaga integritas pemerintahan. Defisit anggaran menimbulkan pertanyaan serius tentang keberlanjutan fiskal dan realokasi dana yang mengorbankan program prioritas lain.