Ansar Ahmad: Profil dan Kinerja Gubernur Kepulauan Riau

Profil Singkat

Ansar Ahmad lahir di Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, pada 10 Oktober 1964. Ia merupakan politikus senior yang telah malang melintang di panggung politik Kepri selama beberapa dekade. Ansar dikenal sebagai figur birokrat yang memahami seluk-beluk pemerintahan daerah kepulauan, mulai dari tingkat kabupaten hingga provinsi. Pendidikannya diselesaikan di sejumlah institusi dalam negeri, dan ia dikenal memiliki pendekatan pragmatis dalam memimpin wilayah yang terdiri dari ratusan pulau tersebut. Ansar Ahmad dilantik sebagai Gubernur Kepulauan Riau periode 2021–2026 bersama Wakil Gubernur Marlin Agustina, setelah memenangkan Pilkada Serentak tahun 2020.

Karier dan Riwayat Jabatan

Perjalanan politik Ansar Ahmad dimulai dari karier di birokrasi pemerintahan daerah. Ia pernah menjabat sebagai Bupati Bintan selama dua periode, yakni periode 2005–2010 dan 2010–2015. Selama memimpin Bintan, Ansar dikenal fokus pada pengembangan pariwisata dan infrastruktur dasar di kabupaten yang berbatasan langsung dengan Singapura tersebut. Setelahnya, ia terpilih sebagai Wakil Gubernur Kepulauan Riau mendampingi Gubernur Nurdin Basirun untuk periode 2016–2021. Namun, ketika Nurdin Basirun ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2019 dalam kasus suap izin reklamasi, Ansar menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Gubernur hingga akhir masa jabatan. Pada Pilkada 2020, Ansar Ahmad maju sebagai calon gubernur berpasangan dengan Marlin Agustina dan memenangkan kontestasi dengan perolehan suara signifikan di sejumlah kabupaten dan kota di Kepri.

Kinerja dan Program Unggulan

Sejak dilantik pada 25 Februari 2021, Ansar Ahmad mengusung visi "Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya." Salah satu fokus utama pemerintahannya adalah pengembangan konektivitas antar-pulau, mengingat wilayah Kepri terdiri dari lebih dari 2.400 pulau dengan hanya sekitar 300 yang berpenghuni. Program tol laut dan perintis pelayaran menjadi prioritas untuk menekan disparitas harga barang kebutuhan pokok antara pulau-pulau terpencil dan pusat-pusat ekonomi seperti Batam dan Tanjung Pinang.

Dalam sektor ekonomi, Ansar gencar mendorong pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan perdagangan bebas yang telah menjadi tulang punggung perekonomian Kepri, khususnya di Batam. Ia juga aktif menjalin kerja sama dengan pemerintah pusat dan negara-negara tetangga, terutama Singapura dan Malaysia, untuk meningkatkan investasi dan perdagangan lintas batas. Pada 2023–2024, realisasi investasi di Provinsi Kepri tercatat mengalami peningkatan, dengan sektor manufaktur, galangan kapal, dan pariwisata sebagai penyerap utama.

Di bidang pendidikan dan kesehatan, pemerintahannya mengklaim telah meningkatkan anggaran dan memperluas akses layanan dasar ke daerah-daerah terluar dan perbatasan. Program beasiswa untuk pelajar berprestasi dari keluarga kurang mampu serta peningkatan fasilitas puskesmas di wilayah kepulauan termasuk dalam agenda prioritas. Ansar juga memberikan perhatian khusus pada sektor kelautan dan perikanan, mengingat sebagian besar masyarakat Kepri bergantung pada mata pencaharian berbasis laut. Program bantuan alat tangkap modern dan pelatihan bagi nelayan tradisional diluncurkan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan.

Dalam hal pariwisata, Ansar Ahmad berupaya mengangkat potensi destinasi wisata di luar Batam dan Bintan, seperti Natuna dan Anambas, yang dikenal memiliki keindahan alam bawah laut kelas dunia. Pembangunan infrastruktur pendukung seperti bandara, dermaga, dan akomodasi terus diupayakan meskipun terkendala keterbatasan anggaran dan jarak antar-pulau yang signifikan.

Tantangan dan Harapan

Memimpin provinsi kepulauan seperti Kepri bukanlah tugas ringan. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Ansar Ahmad adalah ketimpangan pembangunan antara wilayah barat (Batam, Bintan, Karimun) dan wilayah timur (Natuna, Anambas, Lingga). Kota Batam sendiri berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap PDRB Kepri, sementara kabupaten-kabupaten di wilayah timur masih tertinggal dalam hal infrastruktur dan aksesibilitas. Isu-isu seperti penyelundupan di wilayah perbatasan, konflik klaim wilayah di Laut Natuna, serta kerentanan ekosistem laut terhadap aktivitas ilegal juga menjadi pekerjaan rumah yang kompleks.

Di sisi lain, kritik terhadap kinerja pemerintahannya mencakup lambatnya penyelesaian sejumlah proyek infrastruktur strategis, transparansi pengelolaan anggaran, dan penanganan masalah lahan yang kerap muncul di kawasan investasi. Masyarakat dan sejumlah kalangan juga menyoroti perlunya penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel, terutama pasca-penangkapan pendahulunya oleh KPK. Harapan besar tertumpu pada kemampuan Ansar untuk menuntaskan sisa masa jabatannya dengan membawa perubahan nyata, khususnya dalam pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Kepri secara keseluruhan.

Pro dan Kontra

• Pro: Ansar Ahmad dinilai memiliki pengalaman birokrasi yang mumpuni, mulai dari tingkat kabupaten hingga provinsi, yang membuatnya memahami karakteristik dan kebutuhan daerah kepulauan. Keberhasilannya mendorong peningkatan realisasi investasi di Kepri dan memperkuat kerja sama ekonomi lintas batas dengan Singapura dan Malaysia menjadi catatan positif. Program konektivitas antar-pulau dan perhatian terhadap wilayah perbatasan seperti Natuna dan Anambas menunjukkan komitmen terhadap pemerataan pembangunan.
• Kontra