GIANYAR — Pemkab Gianyar Kehilangan Transfer Pusat Rp185 Miliar

Di tengah geliat ekonomi kawasan seni Bali yang terus berjuang memulihkan diri, Pemerintah Kabupaten Gianyar kini harus berhadapan dengan guncangan fiskal yang cukup signifikan. Kebijakan efisiensi belanja negara di tingkat nasional berdampak langsung pada kantong daerah: alokasi dana transfer dari pemerintah pusat ke Kabupaten Gianyar dipangkas sebesar Rp185 miliar. Pengurangan dalam jumlah jumbo ini meretas kekhawatiran publik terkait keberlanjutan berbagai proyek infrastruktur strategis serta program kesejahteraan rakyat yang selama ini bergantung pada alokasi fiskal pusat.

Namun, suasana optimisme masih berusaha dibangun oleh jajaran pimpinan daerah. Usai menghadiri sidang paripurna yang dipenuhi perdebatan di gedung DPRD Gianyar pada Kamis (10/9/2026), Bupati Gianyar I Made Mahayastra memberikan kepastian bahwa postur anggaran daerah masih dalam kondisi tangguh. Pemangkasan anggaran tersebut memang memaksa pemerintah daerah melakukan rekalibrasi taktik belanja, namun layanan publik dasar dipastikan tidak akan dikorbankan.

Badai Defisit APBD 2026 dan Realitas Anggaran

Berdasarkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026, Kabupaten Gianyar menargetkan total pendapatan daerah mencapai Rp3,4 triliun. Angka ini sayangnya belum sebanding dengan rencana belanja daerah yang melonjak hingga menembus Rp4,3 triliun. Selisih angka ini menciptakan jurang defisit yang menuntut kecermatan manajemen keuangan yang ketat agar tidak mengganggu stabilitas pembangunan.

Meski menghadapi jurang defisit tersebut, Bupati Mahayastra menegaskan bahwa prioritas pembangunan tetap terkendali dengan baik. Sektor-sektor vital yang menjadi hajat hidup orang banyak dipastikan tetap mendapat suntikan dana yang memadai:

• Sektor Kesehatan: Pembebasan biaya pengobatan warga berbasis KTP.
• Sektor Pendidikan: Pemenuhan sarana dan prasarana belajar mengajar.
• Sektor Infrastruktur: Pemeliharaan dan pembangunan jalan serta fasilitas publik.

Angin Segar Kurang Bayar dan Jaminan Berobat Gratis

Di balik pemangkasan dana transfer, Pemkab Gianyar mendapat sedikit angin segar dari kas negara. Pemerintah pusat mengucurkan dana penerimaan kembali sebesar Rp12 miliar yang berasal dari akumulasi kurang bayar dan bagi hasil pajak pada tahun anggaran sebelumnya. Dana segar yang baru saja dipastikan melalui surat resmi tersebut menjadi suplemen penting untuk menutupi celah pembiayaan daerah.

“Transfer itu bukan tidak berpengaruh, tapi kita masih bisa membangun dalam segala lini. Yang paling anyar, yang sudah kita dapat suratnya, malahan dari yang kurang bayar di tahun sebelumnya dan bagi hasilnya, kita sekarang dapat lagi Rp12 miliar,” ungkap Bupati Gianyar, I Made Mahayastra dengan nada optimistis.

Komitmen paling menonjol yang disuarakan Pemkab Gianyar di tengah tekanan fiskal ini adalah keberlanjutan program pengobatan gratis bagi seluruh warga. Tanpa terkecuali, masyarakat yang memegang Identitas Kependudukan (KTP) Gianyar tetap berhak mengakses layanan medis tanpa dipungut biaya sedikit pun.

“Sakit apa pun pokoknya gratis, yang penting bawa KTP,” tegas Mahayastra menekankan keterjaminan hak dasar kesehatan masyarakatnya.

Skema Bantuan Keuangan Menjaga Proteksi Sosial

Untuk menopang skema proteksi kesehatan yang tergolong ambisius ini, Pemkab Gianyar memanfaatkan skema Bantuan Keuangan (BK) dengan alokasi khusus mencapai Rp12 miliar per tahun. Skema ini dirancang khusus untuk memikul beban pembiayaan pengobatan warga, terutama bagi kasus-kasus medis yang membutuhkan penanganan medis tingkat lanjut dengan estimasi biaya tinggi.

Penelusuran terhadap postur keuangan Gianyar menunjukkan bahwa pemerintah daerah berusaha keras menyeimbangkan antara efisiensi internal dan perlindungan sosial. Meskipun pemangkasan transfer pusat sebesar Rp185 miliar mengharuskan adanya penyesuaian belanja pada beberapa proyek non-prioritas, ketahanan fiskal Gianyar dinilai masih sanggup menahan guncangan tanpa harus memangkas hak-hak dasar warga di bidang kesehatan dan pendidikan.